Artikel - Kemiskinan

Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

SAPA - INDONESIA

STUNTING DAN BAGAIMANA DANA DESA JADI SOLUSI

SAPA INDONESIA - STUNTING di sini bukanlah stunt (man) seperti peran Jackie Chan atau Arnold Schwarzenegger yang secara berani melakukan s...

DANA DESA DAN TRANSFORMASI BERDESA

SAPA INDONESIA - KEHADIRAN UU No 6 Tahun 2014 diyakini banyak kalangan, terutama masyarakat desa, sebagai produk hukum satu-satunya yang m...

BANTUAN BERSYARAT PROGRAM ANTI KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - KINERJA program antikemiskinan di Tanah Air dalam lima tahun terakhir mengalami pelambatan setelah lima tahun sebelumnya ...

DESA, PEMDA, DAN SWASTA

SAPA INDONESIA - PENANDATANGANAN ratusan naskah kesepahaman (MoU) segitiga antara kementerian, pemda, dan swasta menandai Jakarta Food Sec...

DESA DAN AKUNTABILITAS LAYANAN SOSIAL DASAR

SAPA INDONESIA - PERMASALAHAN gizi buruk dan putus sekolah (drop out) yang dialami keluarga miskin di perdesaan bukan semata-mata tanggung...

IKraR

Buletin dan Kliping

Artikel Kemiskinan

STUNTING DAN BAGAIMANA DANA DESA JADI SOLUSI

20-04-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - STUNTING di sini bukanlah stunt (man) seperti peran Jackie Chan atau Arnold Schwarzenegger yang secara berani melakukan sendiri adegan berbahaya dalam film Project A dan Commando. Stunting dalam ulasan ini berarti pendek, kerdil atau terhentinya pertumbuhan. Sebagian dari kita mungkin masih merasa asing mendengar istilah stunting. Stunting adalah sebuah kondisi tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya (seusianya) atau dengan kata lain mengalami kekerdilan. Penyebab kekerdilan adalah kekurangan asupan gizi orang tersebut sejak dari janin/bayi dalam kandungan dan pada masa awal lahir dan...

DANA DESA DAN TRANSFORMASI BERDESA

26-03-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - KEHADIRAN UU No 6 Tahun 2014 diyakini banyak kalangan, terutama masyarakat desa, sebagai produk hukum satu-satunya yang membela desa. Undang-undang itu menunjukkan standing position negara yang sebenarnya terhadap desa. Sebelumnya, tidak pernah ada terobosan hukum yang berani berada di garis depan untuk membela desa. Produk hukum sebelumnya, UU No 5/1979 tentang Desa yang dibuat Orde Baru, hanya menghasilkan keganasan rezim sentralisasi atas desa. Desa diseragamkan dan dijadikan objek segala bentuk kebijakan pemerintah yang dikendalikan Jakarta. Kebijakan top down dan perencanaan dari atas masuk ke desa, mulai program KUD (Koperasi...

BANTUAN BERSYARAT PROGRAM ANTI KEMISKINAN

19-03-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - KINERJA program antikemiskinan di Tanah Air dalam lima tahun terakhir mengalami pelambatan setelah lima tahun sebelumnya mengalami kemajuan cukup besar. Selama 2006-2011, angka kemiskinan turun rata-rata 1,06% per tahun, yakni dari 17,8% pada 2006 menjadi 12,5% pada 2011. Namun, selama 2012-2017, angka kemiskinan hanya turun rata-rata 0,28% per tahun, yaitu dari 12,0% pada 2012 menjadi 10,6% pada 2017. Melambatnya penurunan angka kemiskinan pada 2012-2017 itu tidak begitu mengejutkan mengingat semakin kecil angka kemiskinan akan semakin sulit diturunkan, terutama akibat derajat kemiskinannya kian parah. Umumnya, semakin kecil angka kemiskinan...

DESA, PEMDA, DAN SWASTA

09-03-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - PENANDATANGANAN ratusan naskah kesepahaman (MoU) segitiga antara kementerian, pemda, dan swasta menandai Jakarta Food Security Summit pada 8-9 Maret 2018. Ini ikhtiar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) guna melambungkan kemakmuran warga melalui kerja sama antardesa dengan korporasi pertanian. Kuantum kebijakan memang dibutuhkan demi menggerakkan ekonomi desa. Sebab, meski diguyur dana desa Rp 127 triliun sepanjang 2015-2017, pendapatan warga tak beranjak dari kisaran Rp 710.000/kapita/bulan. Persentase kemiskinan perdesaanpun bergeming di 14 persen. Titik terang muncul dari 40 persen golongan menengah perdesaan. Selama periode itu proporsi pengeluaran mereka...

DESA DAN AKUNTABILITAS LAYANAN SOSIAL DASAR

06-03-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - PERMASALAHAN gizi buruk dan putus sekolah (drop out) yang dialami keluarga miskin di perdesaan bukan semata-mata tanggung-jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun juga menjadi tanggung jawab desa yang kurun 3 (tiga) tahun terakhir mendapatkan kucuran dana desa ratusan juta rupiah. Kucuran dana desa memperkuat struktur penerimaan anggaran desa. Seharusnya juga mencukupi untuk membiaya belanja program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang menjadi elemen penerimaan pokok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) idealnya dioptimalkan untuk mendanai program penanggulangan gizi buruk, putus sekolah dan angka kematian...

MENYOAL KEMISKINAN DI PANGKEP

23-01-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - KEMISKINAN memiliki pengertian yang berbeda di setiap wilayah dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan yang rendah, tetapi juga menyangkut masalah perumahan yang buruk, rendahnya pembangunan manusia (human development) dalam hal pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Sebelum 1993, seseorang dikategorikan miskin jika total pengeluaran untuk pembelian makanan senilai 2100 kkal perkapita perhari. Sejak 1993, Indonesia mengadopsi basic needs approach yang terdiri atas pengeluaran untuk makanan dan non-makanan.' Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan...

MENGHENTIKAN KEBOCORAN DANA DESA

15-09-2017, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - DANA desa digulirkan pemerintah sejak 2015. Tujuannya mulia, yakni untuk memacu pembangunan desa, baik pembangunan infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi dana yang dikucurkan untuk desa pun terus meningkat. Awalnya, pemerintah menggelontorkan dana Rp20,76 triliun pada 2015, kemudian menjadi Rp46,9 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, dan Rp120 triliun pada 2018. Sayang, dengan dana begitu besar demi tujuan yang begitu mulia, penyaluran dana desa itu tidak lepas dari upaya penyelewengan aparat desa sampai pemerintah. Alarm penyelewengan terus berbunyi. Program bagus nan penting...