Artikel - Kemiskinan

Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

SAPA - INDONESIA

IRONI DESA MEMBANGUN INDONESIA

SAPA INDONESIA - ANGKA kemiskinan di pedesaan semakin melonjak jauh melampaui angka kemiskinan di kota. Sebaran angka kemiskinan di pulau-...

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

SAPA INDONESIA - KPU telah melakukan pengundian calon presiden (capres) yang akan bersaing pada 2019, dan hasilnya pasangan Joko Widodo-KH...

DANA DESA DI TENGAH KEMISKINAN DAN INDUSTRI 4.0

SAPA INDONESIA - BELUM lama ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan Satgas Dana De...

MENENGOK DATA PERKEMBANGAN DESA

SAPA INDONESIA - DATA perkembangan desa menjadi kebutuhan pokok untuk mengukur bagaimana arah perubahan desa terjadi. Selama ini pemerinta...

ANGKA KEMISKINAN, BPS, DAN (KEMISKINAN) REGULASI

SAPA INDONESIA - "ADA kesan dari masyarakat perstatistikan bahwa BPS seolah-olah bertindak sebagai penguasa tunggal kegiatan perstatistika...

IKraR

Buletin dan Kliping

Artikel Kemiskinan

IRONI DESA MEMBANGUN INDONESIA

12-10-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - ANGKA kemiskinan di pedesaan semakin melonjak jauh melampaui angka kemiskinan di kota. Sebaran angka kemiskinan di pulau-pulau di Indonesia per Maret 2018 menunjukkan keterpurukan masyarakat pedesaan. Jika dirata-rata, angka kemiskinan di perkotaan 6,64 persen, sedangkan di pedesaan 15,45 persen. Realitas itu menunjukkan ironi tersendiri. Pertama, desa adalah tempat produksi bahan-bahan pangan masyarakat. Sawah-sawah dan kebun pada umumnya terletak di desa. Desa menyediakan sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kedua, dalam empat tahun terakhir pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberikan kewenangan lokal berskala desa....

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

05-10-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - KPU telah melakukan pengundian calon presiden (capres) yang akan bersaing pada 2019, dan hasilnya pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin mendapat nomor 01 sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno nomor 02. Kedua capres menyerukan agar pemilihan presiden (pilpres) 2019 bisa diselenggarakan dengan sejuk, damai dan penuh kekeluargaan. Namun yang lebih penting, realisasi komitmen penanganan atas isu-isu strategis yang merek usunglah yang tentunya sangat diharapkan.Salah satu isu strategis yang muncul dalam masa kampanye sekarang adalah kemiskinan dan ketimpangan. Isu ini tidak saja menjadi tantangan kepala daerah yang kemarin dilantik tapi...

DANA DESA DI TENGAH KEMISKINAN DAN INDUSTRI 4.0

02-10-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - BELUM lama ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan Satgas Dana Desa siap melakukan audit dana desa. Pada saat yang sama sedang gencar-gencarnya aparat pengawas baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan audit pengelolaan dana desa. Bisa jadi hal ini karena banyaknya aparat desa yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, pemerintah bersama DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Salah satu jenis belanja pemerintah adalah dana transfer ke daerah...

MENENGOK DATA PERKEMBANGAN DESA

27-09-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - DATA perkembangan desa menjadi kebutuhan pokok untuk mengukur bagaimana arah perubahan desa terjadi. Selama ini pemerintah telah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Puluhan triliun dana telah digelontorkan oleh pemerintah demi menjalankan misi pembangunan tersebut. Target pemerintah setidaknya mencapai 2.000 desa mandiri serta mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang. Semenjak UU Desa digulirkan empat tahun lalu, pemerintah mendukung gerakan pembangunan desa agar masyarakat desa bisa menjadi subjek pembangunan. Bukti ini tercetak jelas dalam Nawacita ketiga, yaitu "Membangun dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka...

ANGKA KEMISKINAN, BPS, DAN (KEMISKINAN) REGULASI

29-08-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - "ADA kesan dari masyarakat perstatistikan bahwa BPS seolah-olah bertindak sebagai penguasa tunggal kegiatan perstatistikan, yang diwarnai oleh keperluan politik dan tujuan tertentu. Hal ini harus dijawab, bahwa BPS pada dasarnya bersifat mandiri, dan dapat bertindak objektif dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Dan, dalam menjalankan tugasnya BPS juga terikat dengan standar yang berlaku secara internasional...." Demikian penggalan pandangan anggota DPR Fraksi ABRI yang dibacakan pada 4 Maret 1997 menanggapi usulan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Statistik (RUU Statistik). Begitulah, perdebatan mengenai kekhawatiran politisasi akan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik...

MEMANGKAS KEMISKINAN

14-08-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - AJANG Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mulai memanas, seiring kepastian sosok bakal calon presiden dan wakil presiden 2019-2024, yang diiringi dengan pendaftaran ke KPU RI, Jumat (10/8). Kemampuan para bakal calon presiden dan wakil presiden dalam memangkas angka kemiskinan pun semakin diangkat ke permukaan oleh para pendukung masing-masing. Dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), kubu petahana menjadikan penurunan angka kemiskinan hingga satu digit dan tercatat yang paling rendah sejak tahun 1970, sebagai bukti prestasi yang diunggulkan. Di sisi lain, kubu lawan menganggap bahwa penurunan angka kemiskinan menjelang Pilpres tersebut...

POLEMIK DATA KEMISKINAN DAN PERAN HUMAS ZAMAN NOW

07-08-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - MENJADI penanggung jawab hubungan masyarakat ( humas) di zaman now harus siap sedia setiap saat. Ketika ada berita yang tidak sesuai dengan fakta dan data, maka harus segera diluruskan. Penanganan berita negatif juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman now. Tentu saja tidak semua berita bengkok harus diluruskan. Perlu analisis dampak dan juga penelitian seberapa besar jangkauan berita tersebut di masyarakat. Selain itu, ada juga berita yang dianggap harus diluruskan karena dapat merusak reputasi institusi. Dalam meluruskan berita, perlu juga penyampaian data dan fakta yang sebenarnya sehingga ada unsur edukasi...