Artikel - Kemiskinan

Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

SAPA - INDONESIA

DANA DESA, KEMISKINAN DAN URBANISASI

SAPA INDONESIA - URBANISASI tidak dapat dicegah ketika kemiskinan khususnya di pedesaan tidak diatasi dengan tuntas. Merujuk Indeks Kedala...

DANA DESA DALAM PADAT KARYA TUNAI

SAPA INDONESIA - UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa lahir karena ketidakseimbangan pola pembangunan antara desa dan kota. Jika kita lihat ...

LANSIA DAN SDGS

SAPA INDONESIA - SAAT ini, dunia menghadapi penuaan penduduk, dengan meningkatnya jumlah orang berumur tua, dan hidup lebih lama. Bahkan P...

MELEPAS BELENGGU KAPITALISME DANA DESA

SAPA INDONESIA - DANA desa sebagai salah satu kebijakan belanja publik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini b...

MEMBANGUN DESA DENGAN DATA

SAPA INDONESIA - SEBAGIAN besar penduduk provinsi Jawa Barat tinggal di perkotaan. Besarnya jumlah penduduk perkotaan ini dipengaruhi oleh...

IKraR

Buletin dan Kliping

Artikel Kemiskinan

DANA DESA, KEMISKINAN DAN URBANISASI

22-06-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - URBANISASI tidak dapat dicegah ketika kemiskinan khususnya di pedesaan tidak diatasi dengan tuntas. Merujuk Indeks Kedalaman Kemiskinan yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 di pedesaan naik dari 2,40 menjadi 2,74. Sedang Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,67 menjadi 0,79. BPS juga menengarai terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, (1) garis kemiskinan desa cukup tinggi seiring dengan inflasi yang sulit dikendalikan. (2) Orang yang tinggal di pedesaan lebih banyak mengonsumsi produk yang berasal dari kota misalnya mie instan, susu, dan benda-benda elektronik dan produk lain. (3) Pembelian barang...

DANA DESA DALAM PADAT KARYA TUNAI

08-06-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa lahir karena ketidakseimbangan pola pembangunan antara desa dan kota. Jika kita lihat data tentang stunting, pengangguran, setengah penganggur, dan tingkat kesenjangan pendapatan akan menyumbang angka kemiskinan yang tinggi di perdesaan. Data resmi dari BPS Maret 2017, warga miskin di desa 13,93% dan di kota 7,72%. Perbandingannya mendekati kisaran 2:1, yang artinya jumlah warga miskin di desa hampir dua kali lipat warga miskin di kota. Untuk mengatasi kesenjangan ini pemerintah Jokowi menggulirkan program Dana Desa yang setiap tahunnya mengalami kenaikan signifikan kecuali pada...

LANSIA DAN SDGS

28-05-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - SAAT ini, dunia menghadapi penuaan penduduk, dengan meningkatnya jumlah orang berumur tua, dan hidup lebih lama. Bahkan PBB memproyeksikan orang-orang yang berusia 60 tahun dan lebih (lansia) akan mencapai 2 juta orang pada tahun 2050. Perubahan demografis seperti ini dialami juga oleh Indonesia, yang tentunya berimplikasi terhadap pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Tahun 2015, PBB mencanangkan SDGs dengan tujuan untuk memenuhi hak orang, tanpa membedakan kelompok umur, dengan fokus khusus pada kelompok paling rentan, termasuk warga lansia. Mengacu pada data BPS, proporsi penduduk lansia Indonesia tahun 2010...

MELEPAS BELENGGU KAPITALISME DANA DESA

24-05-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - DANA desa sebagai salah satu kebijakan belanja publik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini berarti dana desa telah menjadi kesepakatan bersama antara rakyat yang direpresentasikan DPR dengan pemerintah. Kesepakatan apa? Kesepakatan bahwa dana desa ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Dana desa bertujuan menjawab persoalan kemiskinan, kurangnya akses berbagai fasilitas, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, dan terbatasnya infrastruktur perdesaan. Motto membangun Indonesia dari pinggiran dan perdesaan mengiringi kebijakan ekonomi publik ini digulirkan. Makna pembangunan partisipatif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang...

MEMBANGUN DESA DENGAN DATA

09-05-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - SEBAGIAN besar penduduk provinsi Jawa Barat tinggal di perkotaan. Besarnya jumlah penduduk perkotaan ini dipengaruhi oleh tiga faktor. Ketiga faktor tersebut yaitu; pertumbuhan penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, dan reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan. Definisi daerah perkotaan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.Sedangkan kriteria wilayah perkotaan yaitu persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu desa/kelurahan untuk penentuan status wilayahnya. Data...

UPAYA MENURUNKAN KEMISKINAN SATU DIGIT

08-05-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH menargetkan angka kemiskinan di 2019 turun menjadi 8,5% hingga 9,5%. Penegasan itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro seusai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta. Selain meningkatkan pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan antarwilayah, prioritas program nasional yang dikembangkan pemerintah ialah bagaimana meningkatkan nilai tambah ekonomi untuk produk masyarakat miskin. Pemerintah optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit di tahun depan nanti sebab tren angka kemiskinan selama tiga tahun terakhir memperlihatkan indikasi terus menurun. Menurut data BPS per September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 10,12%...

KESENJANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA

26-04-2018, Artikel SAPA

SAPA INDONESIA - BADAN Pusat Statistik, (16/4/20118), mengumumkan, pembangunan manusia di Tanah Air terus mengalami kemajuan. Selama 2016-2017, nilai Indeks Pembangunan Manusia meningkat 0,90 persen, dari 70,18 pada 2016 menjadi 70,81 pada 2017. Hal itu berarti pembangunan manusia di Indonesia kini termasuk kategori tinggi dengan nilai indeks di atas 70. Namun, pencapaian pembangunan manusia secara nasional itu tidak diikuti semua daerah. Secara faktual, pembangunan manusia antardaerah di Tanah Air masih menunjukkan kesenjangan. Pada 2017, hanya DKI yang mencapai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tinggi (di atas 80), yakni 80,06, sedangkan...