Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

ADMINISTRASI MEMPERLAMBAT SEBAGIAN DANA DAERAH MENGENDAP

pembangunan-desa-administratormemperlambat

SAPA INDONESIA - PERSOALAN lambatnya penyerapan anggaran di daerah lebih disebabkan oleh proses administrasi dan penganggaran yang panjang. Lelang dini sebagai terobosan masih sulit dilakukan karena panduan dari pusat belum jelas. Sementara itu, pemerintah daerah merasa belum ada kepastian atau jaminan hukum.

"Kuncinya pada percepatan proses administrasi penganggaran serta kepastian dan jaminan hukum sehingga pemerintah daerah bisa dengan percaya diri melakukan lelang dini. Ini membutuhkan fasilitasi dari pemerintah pusat, bukan sanksi," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, di Jakarta, Senin (14/8).

Tahun anggaran di daerah, menurut Endi, faktanya bukan 12 bulan, melainkan 9 bulan. Sebab, bagi daerah, Januari-Maret adalah masa penyelesaian administrasi anggaran dan masa menunggu transfer dana dari pusat.

Dengan demikian, pemerintah daerah biasanya mulai lelang pada Maret sehingga eksekusi program umumnya baru terjadi mulai Mei-Juni. Jika ada daerah yang cepat dalam prosesnya, eksekusi paling cepat adalah April.

Pemerintah pusat, menurut Endi, sudah berupaya mendorong lelang dini. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 73 Ayat (2) pada dasarnya menyebutkan, lelang pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa secara luas kepada masyarakat alias lelang dini bisa dilakukan sebelum rencana umum pengadaan (RUP) diumumkan. Persoalannya, menurut Endi, aturan ini tidak memberikan panduan detail kepada pemerintah daerah.

Penyerapan anggaran

Serapan anggaran yang relatif rendah antara lain oleh Kalimantan Utara dan Papua. Di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), hingga Juli 2017, serapan hanya mencapai 27,17 persen. Gubernur Kaltara Irianto Lambire mendesak agar sistem dan cara kerja di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) segera dibenahi agar lebih efisien dan efektif. Minimnya daya serap keuangan membuat anggaran tersimpan di bank.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di 30 SKPD diakui sebagai faktor utama. Itu, misalnya, tergambar dalam perencanaan. SDM yang memiliki kualifikasi untuk proses lelang masih minim. Contoh lain adalah belanja barang untuk aset justru ditempatkan di kode rekening belanja jasa. Akibatnya, sampai akhir tahun pun, APBD tidak bisa terpakai, kecuali itu diubah saat pembahasan APBD Perubahan.

APBD Kaltara tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2,98 triliun. Hingga 31 Juli, penyerapannya hanya 27,17 persen. Di sisi lain, realisasi pembangunan fisik mencapai 31,43 persen. Artinya, dari hampir sepertiga proyek yang dikerjakan pihak ketiga, dananya sedang atau belum dicairkan.

Wakil Ketua DPRD Kaltara Abdul Djalil Fatah juga kecewa atas rendahnya penyerapan anggaran Kaltara. Kendati demikian, Abdul melihat Pemerintah Provinsi Kaltara sudah berupaya mengerjakan pembangunan. Namun, kendala kualitas SDM diakui tidak terhindarkan.

Sementara itu, Realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua pada semester I-2017 masih rendah, yakni sekitar 20 persen. Berdasarkan data dari Bank Indonesia Wilayah Papua, dana yang terpakai baru Rp 3,1 triliun dari total anggaran belanja Rp 15,08 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemprov Papua Muhammad Musaad mengatakan, serapan anggaran belanja pada semester I ini masih rendah apabila dibandingkan pada tahun lalu.

Ia menuturkan, terdapat sejumlah penyebab serapan anggaran rendah, salah satunya terkait keterlambatan pencairan anggaran karena perubahan nomenklatur sejumlah instansi dari badan menjadi dinas yang terealisasi pada Maret 2017. Ada pula pembatalan sejumlah tender karena belum siapnya kontraktor menggunakan program perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.

Sumber: Kompas dot com

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai...
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan...
PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

SAPA INDONESIA - PROGRAM padat karya cash dari dana desa diharapkan...
WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - WAKIL Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook