Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KERJA 2018 ADALAH AKSELERASI, ARAH PERTUMBUHAN KE EKONOMI KAWASAN

pembangunan-desa-arah2018akselerasi

SAPA INDONESIA - RENCANA kerja pemerintah pada 2018 adalah memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Targetnya pertumbuhan sebesar 5,4 persen. Sebagai bagian dari strategi pencapaian, pemerintah akan menumbuhkan ekonomi Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.

Demikian antara lain pesan penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Rabu (16/8).

"RAPBN tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden.

Dalam dua tahun terakhir, Presiden melanjutkan, pemerintah telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, merata, dan berkeadilan. Dengan demikian, RAPBN 2018 harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, khususnya dalam upaya memberantas kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan membuka lapangan pekerjaan.

Di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, menurut Presiden, penyusunan RAPBN tahun 2018 harus tetap dilakukan secara realistis, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan dunia usaha. Adapun tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan".

Pertumbuhan ekonomi sebagai asumsi dasarnya ditargetkan 5,4 persen. Realisasi tahun lalu adalah 5,02 persen, sedangkan target tahun ini 5,2 persen.

"Pertumbuhan ekonomi (2018) yang optimistis tersebut akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, serta perbaikan kinerja ekspor dan impor," kata Presiden.

Untuk mencapai target tersebut, Presiden menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tahun 2018 diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional.

"Peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi, merupakan kunci dari upaya pemerataan ekonomi tersebut. Pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas pemerintah.

Tujuannya adalah menjadikannya sebagai pintu gerbang transaksi perdagangan internasional sehingga mampu meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan sekaligus perekonomian nasional," kata Presiden.

Jawa dan Sumatera masih mendominasi produk domestik bruto nasional. Pada tahun lalu, Jawa menyumbang 58,49 persen dan Sumatera menyumbang 22,03 persen. Dengan demikian, kedua pulau tersebut menyumbang 80,52 persen.

Kalimantan menyumbang sebesar 7,85 persen. Sulawesi menyumbang 6,04 persen. Bali dan Nusa Tenggara menyumbang 3,13 persen. Sementara Maluku dan Papua menyumbang 2,46 persen.

APBN menjadi instrumen penting untuk mencapai sasaran pembangunan. RAPBN 2018 menargetkan pendapatan senilai Rp 1.878,4 triliun. Belanja negara dianggarkan Rp 2.204,4 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran adalah Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap produk domestik bruto.

Mengurangi kemiskinan

Anggaran belanja negara, kembali mengutip pidato Presiden, akan diarahkan terutama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial.
Hal ini dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Guna efektivitas pencapaian target, Presiden menekankan, penting dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan.

"Sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan dengan efisien dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi," kata Presiden.

Dalam keterangan pers seusai rapat paripurna, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah mulai tahun ini sudah menggunakan data tunggal untuk pengambilan kebijakan.

Maksudnya adalah semua kementerian dan lembaga negara harus menggunakan data yang sama untuk menetapkan kebijakan.

"Tahun depan, pemerintah akan lebih dari itu. Sejumlah program dan kegiatan, basis perencanaannya harus spasial. Tidak cukup hanya data. Data itu hanya satu dimensi, angka. Tetapi, di mana tempatnya hanya bisa terlihat melalui spasial. Ada petanya," kata Darmin.

Sumber: Kompas dot com

Terpopuler

Terbaru

PEJABATNYA TEPUK TANGAN SAAT ANGKA KEMISKINAN TINGGI, BUPATI PANGKEP MARAH BESAR

PEJABATNYA TEPUK TANGAN SAAT ANGKA KEMISKINAN TINGGI, BUPATI PANGKEP MARAH BESAR

SAPA INDONESIA - BUPATI Pangkep, Syamsuddin Hamid, Senin (20/11/2017)...
GANJAR ENTASKAN KEMISKINAN LEWAT PERMODALAN MUDAH USAHA MIKRO

GANJAR ENTASKAN KEMISKINAN LEWAT PERMODALAN MUDAH USAHA MIKRO

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Jateng telah membuat skema...
NTB PRIORITAS PENANGANAN KEMISKINAN DAN RTLH

NTB PRIORITAS PENANGANAN KEMISKINAN DAN RTLH

SAPA INDONESIA - KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset...
SATGAS DAPAT 10 RIBU LAPORAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA

SATGAS DAPAT 10 RIBU LAPORAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - SATGAS Dana Desa melakukan diskusi dengan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook