Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

ICW MINTA PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN DANA DESA

dana-desa-icwbatalaknkenaikan

SAPA INDONESIA - INDONESIA Corruption Watch (ICW) merekomendasikan pemerintah agar membatalkan kenaikan anggaran dana desa tahun 2018 yang direncanakan mencapai angka Rp 120 triliun.

Rekomendasi ini muncul menyikapi tingginya angka korupsi dana desa yang disinyalir menjadi bukti ketidaksiapan berbagai pihak terkait untuk mengelola anggaran ini. Meski demikian, ICW tidak merekomendasikan aliran dana desa diberhentikan sama sekali.

"Itu adalah kebijakan yang bagus. Namun, harus disertai dengan beberapa hal yang dapat menjamin kebijakan tersebut tepat sasaran, seperti peningkatan kapasitas perangkat desa yang saat ini masih minim dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan mengawasi dana desa," kata peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina, Sabtu, 19 Agustus 2017.

Sebelumnya dalam siaran pers bertanggal 11 Agustus 2017, ICW merilis data tentang praktik korupsi dana desa selama periode 2016 hingga medio 2017.

Dari hasil pantauan ICW ada setidaknya 110 kasus korupsi dana desa yang telah diproses oleh penegak hukum. Diperkirakan 139 pelaku terlibat dan kerugian negara disinyalir mencapai Rp 30 miliar.

Ada tujuh bentuk korupsi menurut ICW yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, penggelembungan anggaran (mark up), laporan fiktif, dan pemotongan anggaran dan suap.

Menurut ICW, salah satu penyebab tingginya potensi korupsi dana desa yakni kurang dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat ini telah diatur dalam pasal 68 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Faktor lainnya yaitu terbatasnya kompetensi perangkat desa, belum optimalnya lembaga-lembaga desa, dan penyakit tawar menawar politik dalam pemilihan kepala desa.

Maka dari itu, demi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, Almas menegaskan perlunya sistem yang melindungi masyarakat yang melaporkan indikasi penyelewengan dana desa dari kemungkinan intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

"Baik melapor online maupun offline, nama pelapor harus dirahasiakan. Kalau perlu ada pendampingan," ujarnya.

Sumber: Tempo dot co

Terpopuler

Terbaru

PEJABATNYA TEPUK TANGAN SAAT ANGKA KEMISKINAN TINGGI, BUPATI PANGKEP MARAH BESAR

PEJABATNYA TEPUK TANGAN SAAT ANGKA KEMISKINAN TINGGI, BUPATI PANGKEP MARAH BESAR

SAPA INDONESIA - BUPATI Pangkep, Syamsuddin Hamid, Senin (20/11/2017)...
GANJAR ENTASKAN KEMISKINAN LEWAT PERMODALAN MUDAH USAHA MIKRO

GANJAR ENTASKAN KEMISKINAN LEWAT PERMODALAN MUDAH USAHA MIKRO

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Jateng telah membuat skema...
NTB PRIORITAS PENANGANAN KEMISKINAN DAN RTLH

NTB PRIORITAS PENANGANAN KEMISKINAN DAN RTLH

SAPA INDONESIA - KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset...
SATGAS DAPAT 10 RIBU LAPORAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA

SATGAS DAPAT 10 RIBU LAPORAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - SATGAS Dana Desa melakukan diskusi dengan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook