Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

ICW MINTA PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN DANA DESA

dana-desa-icwbatalaknkenaikan

SAPA INDONESIA - INDONESIA Corruption Watch (ICW) merekomendasikan pemerintah agar membatalkan kenaikan anggaran dana desa tahun 2018 yang direncanakan mencapai angka Rp 120 triliun.

Rekomendasi ini muncul menyikapi tingginya angka korupsi dana desa yang disinyalir menjadi bukti ketidaksiapan berbagai pihak terkait untuk mengelola anggaran ini. Meski demikian, ICW tidak merekomendasikan aliran dana desa diberhentikan sama sekali.

"Itu adalah kebijakan yang bagus. Namun, harus disertai dengan beberapa hal yang dapat menjamin kebijakan tersebut tepat sasaran, seperti peningkatan kapasitas perangkat desa yang saat ini masih minim dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan mengawasi dana desa," kata peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina, Sabtu, 19 Agustus 2017.

Sebelumnya dalam siaran pers bertanggal 11 Agustus 2017, ICW merilis data tentang praktik korupsi dana desa selama periode 2016 hingga medio 2017.

Dari hasil pantauan ICW ada setidaknya 110 kasus korupsi dana desa yang telah diproses oleh penegak hukum. Diperkirakan 139 pelaku terlibat dan kerugian negara disinyalir mencapai Rp 30 miliar.

Ada tujuh bentuk korupsi menurut ICW yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, penggelembungan anggaran (mark up), laporan fiktif, dan pemotongan anggaran dan suap.

Menurut ICW, salah satu penyebab tingginya potensi korupsi dana desa yakni kurang dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat ini telah diatur dalam pasal 68 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Faktor lainnya yaitu terbatasnya kompetensi perangkat desa, belum optimalnya lembaga-lembaga desa, dan penyakit tawar menawar politik dalam pemilihan kepala desa.

Maka dari itu, demi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, Almas menegaskan perlunya sistem yang melindungi masyarakat yang melaporkan indikasi penyelewengan dana desa dari kemungkinan intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

"Baik melapor online maupun offline, nama pelapor harus dirahasiakan. Kalau perlu ada pendampingan," ujarnya.

Sumber: Tempo dot co

Terpopuler

Terbaru

ANGKA PENGANGGURAN TINGGI, BPPI LATIH BUDIDAYA IKAN

ANGKA PENGANGGURAN TINGGI, BPPI LATIH BUDIDAYA IKAN

SAPA INDONESIA - TINGGINYA grafik angka pengangguran di DIY...
BPS: ANGKA KEMISKINAN KARANGANYAR TURUN MENJADI 12,28 PERSEN

BPS: ANGKA KEMISKINAN KARANGANYAR TURUN MENJADI 12,28 PERSEN

SAPA INDONESIA - MENYAMBUT peringatan Hari Statistik Nasional...
PEMINAT MINIM, DANA JAMKESDA WONOGIRI DIKURANGI RP5,3 MILIAR

PEMINAT MINIM, DANA JAMKESDA WONOGIRI DIKURANGI RP5,3 MILIAR

SAPA INDONESIA - ANGGARAN Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)...
DANA DESA DINILAI BERHASIL MENEKAN URBANISASI

DANA DESA DINILAI BERHASIL MENEKAN URBANISASI

SAPA INDONESIA - PENYALURAN dana desa sejak digulirkan pada...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook