Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

REGULASI HINGGA MORALITAS JADI PENYEBAB KORUPSI

dana-desa-regulasimoralitas

SAPA INDONESIA - EMPAT penyebab, mulai dari regulasi yang membingungkan dan tak sinkron, sumber daya aparatur desa yang masih kurang, hingga moralitas dari pelaku yang ingin korupsi, diperkirakan memicu terjadinya korupsi dana desa.

Dalam seminar nasional "Memberantas Korupsi dari Desa, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera" di Universitas Islam Malang (Unisma) di Malang, Jawa Timur, Rabu (30/8), Ketua Satuan Tugas Dana Desa Bibit Samad Rianto tak menampik adanya praktik curang oleh pihak desa saat mengelola dana desa.

Namun, Bibit mengatakan, jumlahnya tidak banyak dan pihaknya siap menelusuri masalah ini. Seseorang bisa dinyatakan melakukan korupsi jika ada perbuatan konkret dan didukung alat bukti.

Seminar digelar bersamaan dengan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPD GMPK) Malang Raya. Hadir sebagai narasumber antara lain mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Sodiki, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, dan Rektor Unisma Maskuri.

Bibit yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GMPK menyinggung kemampuan aparatur desa yang dinilai banyak yang belum memadai. Salah satunya menyangkut soal teknis fasilitas yang hendak dibangun menggunakan dana desa.

"Mereka kurang memahami perhitungan teknis dan spesifikasi bangunan sehingga keliru dalam menghitung biaya proyek," ujarnya.

Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ada 241 desa yang dana desanya tak segera cair. Penyebabnya adalah mereka tidak bisa membuat rencana anggaran biaya (RAB). "Yang bisa buat RAB adalah tenaga teknisi di PU (Dinas Pekerjaan Umum). Karena kurang tenaga ahli, kami memobilisasi tukang untuk membantu hitung RAB," katanya.

Adapun menyangkut regulasi yang tak sinkron, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, Satgas Dana Desa akan mengkaji dan berusaha memperbaiki regulasi dengan cara menyerahkannya ke kementerian terkait.

Pihaknya juga meminta DPD GMPK aktif membantu memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan aparatur desa agar terhindar dari tindakan pidana.

Ketua DPD GMPK Malang Raya Abdul Aziz menyatakan, pihaknya siap mendorong dan memberikan masukan konstruktif untuk menekan praktik korupsi. Ada sejumlah agenda yang akan dilakukan, mulai dari memberikan pendidikan antikorupsi, pelatihan dan pengelolaan dana negara, hingga memberikan edukasi pemerintah desa.

Terkait dengan korupsi secara umum, Sutiaji mengatakan sistem demokrasi tidak perlu direvolusi. "Demokrasi kita saat ini adalah demokrasi transaksional sehingga apa pun bisa menjadi ajang untuk korupsi.

Ini yang harus kita pangkas. Masyarakat kita belum makmur sehingga transaksi masih terjadi," tuturnya.

Sumber: Kompas dot com

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai...
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan...
PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

SAPA INDONESIA - PROGRAM padat karya cash dari dana desa diharapkan...
WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - WAKIL Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook