Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KEMENKEU UNGKAP 25 DESA DI KABUPATEN SRAGEN MASUK DAFTAR PENUNGGAK PAJAK DANA DESA 2016

dana-desa-sragen25penunggakpajak

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan RI (Kemenkeu) melansir sebanyak 25 desa di Kabupaten Sragen diketahui masih nunggak pajak dana desa (DD) Tahun 2016. Atas kondisi itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat diminta untuk memperketat dan tidak melakukan pencairan dana desa (DD) apabila tidak terpenuhi persyaratan.

Fakta itu disampaikan oleh Inspektur Kementerian Keuangan RI, Sumiyati, Minggu (3/9/2017). Kepada Joglosemar, ia mengungkapkan berdasarkan data yang masuk di Kemenkeu, masih ada 25 desa di Kabupaten Sragen yang hingga kini masih tercatat memiliki tunggakan pajak DD tahun 2016.

Tanpa menyebut nominal besaran tunggakannya, ia menyampaikan bahwa desa yang masih nunggak pajak itu tersebar di berbagai kecamatan. Ia juga menyebut salah satu desa yang nunggak berada di Kecamatan Tanon.

"Iya, dari data yang ada di meja saya, jumlah desa yang belum bayar pajak DD di Sragen itu semua ada 25 desa," paparnya kemarin.

Sumiyati menguraikan padahal pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh desa penerima DD. Karena DD itu merupakan uang negara yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan. Termasuk, desa penerima juga wajib memenuhi ketentuan pajaknya.

Soal besaran nominalnya, ia mengaku tidak hafal secara rinci. Hanya saja, besaran pajak itu sudah diatur juga dalam ketentuan DD. Menurutnya jika tunggakan itu tidak segera dibayar, maka desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi.
"Sanksinya nanti bisa didenda,"jelasnya.

Untuk sanksi lebih berat, menurutnya biasanya bertahap diawali dengan pembinaan terlebih dahulu. Ia memandang masih banyaknya desa yang belum melunasi pajak itu dimungkinkan karena Kadesnya yang tidak paham aturan.

Persoalan lain dimungkinkan ada yang memang tidak bisa menghitung pajaknya. Yang lebih parah ada pula yang mungkin sengaja untuk tidak membayar. Ia menyebutkan masa kedaluarsa tunggakan itu adalah lima tahun. Karenanya ia berharap desa yang belum melunasi pajak bisa segera memenuhi kewajibannya jika tidak ingin terkena sanksi.

Tidak Boleh Dicairkan

Lebih lanjut, Sumiyati menjelaskan Kemenkeu juga sudah meminta KKPN untuk tidak gegabah mencairkan DD ke desa yang belum memenuhi persyaratan. Termasuk desa yang belum membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan DD tahap sebelumnya.

Jika Pemda nekat mencairkan, maka nantinya Pemda yang akan kena tegur oleh pemerintah pusat. Pasalnya, DD merupakan uang negara dan uang pajak yang harus digunakan dan dicairkan sesuai ketentuan.

"Itu bukan uang nyetak sendiri, itu uang negara. Jadi harus sesuai ketentuan. Kalau memang syaratnya belum terpenuhi, KPPN sudah diminta enggak mencairkan dulu," tandasnya.
Terpisah, Kepala DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sragen, Is Susanto Hery Setyono, mengungkapkan hingga tanggal 30 AGustus 2017 lalu, masih ada 45 desa dari total 196 desa yang belum menyerahkan LPj penggunaan DD tahap pertama. Padahal, imbauan dan dua kali surat peringatan sudah disampaikan ke semua desa untuk segera mengumpulkan.

Menurutnya, untuk sanksi penundaan pencairan DD seperti yang disampaikan bupati, hal itu merupakan kebijakan pimpinan. Namun pihaknya hanya menunggu dari desa, mengingat sebenarnya tenggat waktu terakhhir pengumpulan LPj adalah tanggal 31 Agustus atau hari ini.

Terpisah, Sekda Sragen, Tatag Prabawanto mengingatkan kepada desa yang belum menyerahkan LPj untuk segera memenuhi kewajibannya. Sebab hal itu sudah digariskan dalam peraturan dari Kementerian Desa dan sudah ada kisi-kisinya. Pihaknya juga tidak bisa menghalangi ketika nantinya harus ada punishment atau sanksi bagi desa yang belum membuat LPj DD Tahap I.

"Karena mekanisme APBDes itu juga sama dengan APBD. Kalau Pemkab menerima DAK-DAU dalam proses penyerapan anggaran saja dapat punishment dari pusat, demikian juga dengan APBDes. Karena dengan tidak terserap itu juga menggangu arus cash flow di Pemkab," tegasnya.

Sumber: Joglosemar dot co

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai...
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan...
PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

SAPA INDONESIA - PROGRAM padat karya cash dari dana desa diharapkan...
WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - WAKIL Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook