Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

dana-desa-infrastrukturdidalamny

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan sumber pembiayaan infrastruktur nasional tidak melulu bertumpu pada APBN namun juga dari BUMN dan swasta. Diperlukan inovasi pembiayaan agar publik bisa menikmati hasil pembangunan infrastruktur secara lebih luas.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko KemenkeuRobert Pakpahan memaparkan, terkait dengan pembiayaan infrastruktur ada tiga sumber yang diupayakan oleh pemerintah.

"Pertama melalui Channel APBN, lalu penugasan ke BUMN, dan melalui btanchmark di belahan dunia," ujarnya dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Jumat (17/11).

Robert menjelaskan, dalam era pemerintahan Joko Widodo memang memberikan porsi cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Robert mengungkapkan jumlahnya terus meningkat tajam sejak tahun 2015. Rata-rata setiap tahun mencapai 18,5 persen-19 persem dari APBN didedikasikan untuk belanja infrastruktur nasional.

"Tahun lalu mencapai Rp400 triliun, adapun tahun ini sebesar Rp409 triliun dengan outlook sebesar Rp388 triliun sampai Rp390 triliun. Sebagian besar untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan maupun lainnya," ujarnya.

Robert menambahkan, selain alokasi anggaran dari dana belanja pemerintah pusat, pembiayaan infrastruktur juga disalurkan melalui Dana Alokasi Daerah (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Desa.

Prioritas pemerintahan Jokowi amat terlihat di infrastruktur karena sebanyak lebih dari Rp700 triliun APBN dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Tanah Air.

Sebanyak Rp400-an triliun disalurkan ke belanja pemerintah dan sebanyak Rp200 an triliun dikelola pemerintah daerah, itu termasuk Rp60 triliun untuk Dana Desa.

"Ketentuannya 25 persen dari DAU harus menjadi spending infrastruktur di daerah. Sebanyak 60 triliun dana desa untuk infrastruktur juga," ujar Robert.

Sumber kedua, lanjutnya, untuk pembiayaan infrastruktur adalah adalah penugasan projek yang diberikan kepada BUMN. Pembangunan jalan tol misalnya itu langsung diberikan kepada BUMN.

"Seperti Jasa Marga ini yang membangun fokus di tol," ucapnya.

Sumber ketiga, adalah pemerintah mengikuti tolok ukur negara lain yakni melalui pembiayaan inovatif.

"Kalau kita tidak punya anggaran, bukan berarti kita tidak bisa membangun infrastruktur. Ada yang namanya kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. Public Private Partnership namanya. Ini memungkinkan untuk menarik swasta bekerja sama," jelas Robert Pakpahan.

Skema terakhir ini, kata Robert, dinilai menguntungkan. Pasalnya, keterlibatan swasta membuat pemerintah tidak perlu banyak mengeluarkan investasi.

"Yang penting adalah masyarakat menikmati infrastruktur publik tersebut," jelas Robert.

Sumber: Akurat dot co

Terpopuler

Terbaru

KONSULTAN NASIONAL KEMENDES MONEV DANA DESA DI SABANG

KONSULTAN NASIONAL KEMENDES MONEV DANA DESA DI SABANG

SAPA INDONESIA - KONSULTAN Nasional P3MD Kementerian Desa (Kemendes)...
PENDIDIKAN PINTU KELUAR KEMISKINAN

PENDIDIKAN PINTU KELUAR KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - CALON gubernur Ganjar Pranowo mengemukakan...
PEMERINTAH JOKOWI TARGET TAK ADA DESA TERTINGGAL DI INDONESIA PADA 2019

PEMERINTAH JOKOWI TARGET TAK ADA DESA TERTINGGAL DI INDONESIA PADA 2019

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa Pembangunan Daerah Tertinggal...
BANDUNG: MASIH ADA DESA YANG TAK PATUH LAPOR DANA DESA

BANDUNG: MASIH ADA DESA YANG TAK PATUH LAPOR DANA DESA

SAPA INDONESIA - BUPATI Bandung, Dadang M Naser mengungkapkan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook