Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA Indonesia - Aliansi Strategis Melawan Pemiskinan

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

ANGKA KEMISKINAN DI JATIM TURUN MENJADI 13,40% SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR

Data

SAPA - Dalam kurun waktu selama tiga tahun terakhir angka kemiskinan di Jawa Timur turun hingga 13,40%. Hasil Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Jatim tahun 2012 menyebutkan, tahun 2009 jumlah angka kemiskinan sebesar 6.022.590 (16,68%), 2010 sebesar 5.529.300 (15,26%), 2011 sebesar 5.356.210 (14,23%) dan tahun 2012 turun menjadi 5.070.980 (13,40%). Data penurunan tersebut terjadi selama periode Maret.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ir Sahid Haksono, Selasa (12/2) mengatakan, permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Jatim dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masih tingginya angka kemiskinan Jatim dibanding nasional menunjukan bahwa kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. "Adanya penurunan tingkat kemiskinan di Jatim selama tiga tahun terakhir secara gradual, mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dikatakannya, beberapa penyebab masih tingginya angka kemiskinan, di antaranya karena masih kurangnya sinergi program pengentasan kemiskinan antar level pemerintahan (pusat, provinsi, kab/kota), kultur masyarakat, rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta kendala geografis, serta masih terbatasnya infrastruktur ekonomi dan sosial di pedesaan. Dimana pedesaan merupakan penyumbang jumlah orang miskin terbesar daripada daerah perkotaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemprov dalam menanggulangi kemiskinan, seperti program Gerdu Taskin, Jamkesda, dan Jalin Kesra. Berbagai program itu telah dirasakan keberhasilannya yang diindikasikan oleh menurunnya angka kemiskinan. Selain upaya tersebut, pemprov juga telah merumuskan agenda hingga tahun 2014 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 – 2014, yaitu "Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, Memberdayakan Ekonomi Rakyat, Terutama Wong Cilik, dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Rakyat".

Agenda tersebut saling terkait satu sama lain dimana perluasan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait penanggulangan kemiskinan, arah kebijakan pemprov adalah meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

RPJMD Jatim sejalan atau seiring dengan RPJMN 2009-2014, dimana targetnya adalah pengurangan angka kemiskinan secara nasional. RPJMN menargetkan penurunan kemiskinan 8-10% hingga akhir tahun 2014, sedang pengurangan angka kemiskinan di Jatim RPJMD adalah 13,5-14% akhir tahun 2014.

Realisasi penurunan angka kemiskinan di Jatim terjadi percepatan pada tahun 2011 angka kemiskinan sudah mencapai 14,23%, sehingga target baru Jatim, yaitu tahun 2012 (12,8%), 2013 (11,4%) dan untuk tahun 2014 (10%). Indikator kinerja utama tingkat kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 14,23% melebihi target yang ditetapkan RPJMD sebesar 15,00 – 15,50%. Pencapaian angka tersebut lebih baik dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Dikatakannya, berdasarkan kompleksitas dan keragaman dari dimensi-dimensi kemiskinan, maka penyebab kemiskinan di suatu daerah dengan daerah lain bisa sangat berbeda. Oleh sebab itu penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh tidak hanya dirancang dan dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus dilakukan di tingkat daerah. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari angka penduduk miskin.

Dalam upaya pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah diharapkan mampu melakukan analisis kondisi kemiskinan di daerah masing-masing, penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan dan koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan.

 

kominfo dot jatimprov dot go dot id

Terpopuler

Terbaru

PENGATURAN KEBIJAKAN KARTU SAKTI DI DAERAH

PENGATURAN KEBIJAKAN KARTU SAKTI DI DAERAH

SAPA - TIGA kartu bantuan sosial yang diluncurkan Presiden Joko...
MENGAKHIRI KEMISKINAN BERKELANJUTAN

MENGAKHIRI KEMISKINAN BERKELANJUTAN

SAPA - SEORANG ibu hamil meninggal karena melahirkan terjasi...
KENAIKAN HARGA BBM DAN GOLONGAN MISKIN

KENAIKAN HARGA BBM DAN GOLONGAN MISKIN

SAPA - PRO-KONTRA naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah...
ANGGARAN UNTUK ATASI KEMISKINAN KURANG

ANGGARAN UNTUK ATASI KEMISKINAN KURANG

SAPA - ALOKASI anggaran yang disediakan Rancangan APBD 2015...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook