Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

NELAYAN TRADISIONAL MASIH DEKAT DENGAN KEMISKINAN

kemiskinan-pemiskinan-nelayan1

SAPA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyoroti bahwa masih banyaknya nelayan tradisional yang akrab dengan kemiskinan dan mendesak agar pemerintah benar-benar memperhatikan permasalahan tersebut.

"Dari Indonesia merdeka hingga kini, sejak program MDGs (Sasaran Pembangunan Milenium) tercetuskan sampai sekarang, hidup nelayan tradisional masih akrab dengan kemiskinan," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, di Jakarta, Minggu (23/4).

Ia mencontohkan, di kalangan nelayan Marunda, Jakarta Utara, setidaknya 70-85 persen pendapatan nelayan adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan selebihnya untuk ongkos pendidikan anak dan kebutuhan melaut.

Lonjakan biaya modal untuk melaut, ujar dia, serta tidak menentunya hasil tangkapan membuat nelayan menjadi miskin.

"Pada saat yang sama, ikan menjadi langka karena tingginya pencemaran Teluk Jakarta, perairan paling tercemar berat se-Asia," katanya.

Ia mengingatkan, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 2011 ada 7,87 juta jiwa nelayan miskin dan anggota keluarganya di pesisir.

Jumlah tersebut adalah sebesar 25,14 persen dari total penduduk penduduk miskin nasional yang sebanyak 31,02 juta jiwa.

Selain itu, jumlah nelayan miskin dan anggota keluarganya tersebar setidaknya di 10.600 desa nelayan di berbagai daerah.

"Kondisi kemiskinan di kalangan nelayan lebih merupakan kurangnya perlindungan pemerintah atas sumber-sumber produksi, yakni sumber daya pesisir dan laut yang sehat," katanya.

Ia juga mengatakan alih fungsi pesisir menjadi beragam ruang untuk kepentingan berbasis industri yang telah berujung pada perampasan hak nelayan melaut.

Dengan demikian, menurut dia, alih fungsi pesisir untuk kepentingan industri telah mengalahkan kepentingan dalam rangka pengentasan angka kemiskinan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap akan mempercepat industrialisasi perikanan tangkap.

"Permen Nomor PER.30/MEN/2012 ini, memiliki keunggulan daripada peraturan sebelumnya, di antaranya mempercepat industrialisasi perikanan tangkap, dengan aturan yang membolehkan pengadaan kapal perikanan baru dan bukan baru dari dalam negeri dan luar negeri dengan ukuran yang memadai atau lebih besar," kata Sharif Cicip Sutardjo.

Ia berharap Permen KP bakal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan melalui aturan kewajiban usaha perikanan tangkap terpadu

 

aktual dot co

Terpopuler

Terbaru

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa tahap pertama sebanyak 60 % dibagikan...
DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

SAPA INDONESIA - DANA desa termin pertama 2017 sudah mulai...
TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

SAPA INDONESIA - PENGELOLAAN keuangan desa berupa dana desa...
BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook