Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

ANGKA KEMISKINAN LAMPUNG SETIAP TAHUN TURUN

Budget

SAPA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Lampung setiap tahunnya terus mengalami penurun.

Tercatat, sampai dengan September 2012, sebanyak 1.219 ribu orang masuk dalam kategori penduduk miskin, atau 15,65 persen dari seluruh penduduk Lampung yang berjumlah 7.608.405 jiwa.

Sementara, pada September 2011, warga miskin berjumlah 1.269,1 ribu jiwa atau 16,58 persen dari seluruh penduduk Lampung. Data tersebut menunjukan bahwa terjadi penurunan sebesar 50,11 ribu orang.

Plh. Kepala BPS Provinsi Lampung Herum Fajarwati menjelaskan, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan pendekatan tersebut, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. "Dengan pendekatan ini, dapat dihitung head count index, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan," jelasnya saat menggelar ekspose di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Senin (13/5).

Metode yang digunakan adalah dengan menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dua komponen.

Yakni garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). "Penghitungan GK dilakukan terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Sementara pengertian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK," ungkapnya.

Harum melanjutkan, GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas. Di antaranya padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, serta lainnya.

Kemudian GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Paket komoditas kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.

Ditambahkan, menurunnya angka kemiskinan tersebut disinyalir karena adanya sejumlah program pemerintah daerah dan pusat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. "Banyak program yang telah digulirkan pemerintah, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan lainnya," pungkasnya.

 

koraneditor dot com

Terpopuler

Terbaru

PEMERINTAH SINKRONKAN DATA TERKAIT PENYALURAN KIP

PEMERINTAH SINKRONKAN DATA TERKAIT PENYALURAN KIP

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH memperbaiki penyaluran Kartu Indonesia...
WASPADA KELOLA KEUANGAN DANA DESA

WASPADA KELOLA KEUANGAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - PEMBINAAN kepada kepala desa dan perangkat...
MENDES JANJI BUMDES AKAN TETAP LIBATKAN KOPERASI

MENDES JANJI BUMDES AKAN TETAP LIBATKAN KOPERASI

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
KEMISKINAN DI MALANG DIPICU PENDIDIKAN RENDAH

KEMISKINAN DI MALANG DIPICU PENDIDIKAN RENDAH

SAPA INDONESIA - BUPATI Malang Dr Rendra Kresna mengakui kemiskinan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook