Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

STOP INTIMIDASI APARAT DALAM KASUS AGRARIA

kemiskinan-pemiskinan-konflikagraria

SAPA - Serikat Petani Pasundan mengadukan intimidasi yang telah dilakukan personil Brimob kepada para petani di Garut Komisi Kepolisian Nasional Komisi Nasional dan Komisi Hak Asasi Manusia.

Kepada kedua lembaga itu, 1300 petani yang diwakili koordinator SPP Asanudin mendesak PT Perkebunan Nusantara VIII agar tak menggunakan aparat untuk mengintimidasi petani penggarap.

"Brimob telah melakukan intimidasi selama 7 bulan ini dengan mengusir warga yang sedang menggarap dengan senjata lengkap. Bahkan tak jarang warga ditodongkan senjata," kata Asanudin.

Dia juga menyebut 3 petani pernah dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan penjarahan dan pendudukan lahan PTPN.

Sengketa agraria PTPN VIII dengan warga itu melibatkan masyarakat di tiga desa yakni di Desa Dangiang, Desa Sukamukti dan Desa Mekarmukti. Terdapat 1300 KK di tiga desa itu. Padahal mereka sedang menggarap di tanahnya sendiri yang sudah digarap 13 tahun. Karena itulah, ia mengadukan aksi intimidasi ke Kompolnas dan Komnash HAM.

"Aksi SPP ini telah mendapatkan penguatan melalui surat atas nama tim penyelesaian sengketa agraria Kabupaten Garut yang menyatakan untuk menghentikan segala bentuk aksi intimidasi terhadap rakyat yang sedang bersengketa dengan PTPN VIII" kata Asanudin.

Sementara itu Juru Bicara Konsorsium Pembaruan Agraria Galih Andreanto yang ikut mendampingi SPP mengatakan konflik agraria potensial terjadi karena masyarakat petani terus menerus berada di dalam kemiskinan.

Kondisi ketidak berdayaan rakyat yang tak memiliki lahan itu bertambah akibat intimidasi dan keterlibatan aparat yang memperkeruh suasana dan memicu konflik. "Di sinilah keberpihakan negara diuji, apakah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 benar-benar dilaksanakan dengan menjalankan reforma agraria," kata Galih.

Dia menambahkan reformasi agraria mendesak segera dilakukan agar konflik bisa dituntaskan. Aksi Aparat Brimob yang mengintimidasi kaum tani di atas tanah sengketa tak bisa dibenarkan. "Brimob harus menarik diri dari tiga desa tersebut," katanya.

Dianto Bachriadi, Komisioner Komnas HAM yang menerima rombongan SPP berjanji akan menghubungi Kapolda Jabar dan mendesak BPN untuk melaksanakan pemetaan ulang yang melibatkan rakyat.

Dia menambahkan aksi intimidasi aparat di wilayah sengketa agraria tidak kali ini saja terjadi. " Dan tidak hanya di sektor perkebunan tetapi juga di sektor pertambangan dan kehutanan yang seringkali justru mengintimidasi rakyat," kata Dianto.

 

vhrmedia dot com

Terpopuler

Terbaru

WASPADA KELOLA KEUANGAN DANA DESA

WASPADA KELOLA KEUANGAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - PEMBINAAN kepada kepala desa dan perangkat...
MENDES JANJI BUMDES AKAN TETAP LIBATKAN KOPERASI

MENDES JANJI BUMDES AKAN TETAP LIBATKAN KOPERASI

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
KEMISKINAN DI MALANG DIPICU PENDIDIKAN RENDAH

KEMISKINAN DI MALANG DIPICU PENDIDIKAN RENDAH

SAPA INDONESIA - BUPATI Malang Dr Rendra Kresna mengakui kemiskinan...
SIAPA SAJA YANG LAYAK MENIKMATI SUBSIDI LISTRIK?

SIAPA SAJA YANG LAYAK MENIKMATI SUBSIDI LISTRIK?

SAPA INDONESIA - PT PLN (Persero) pada Januari sampai Maret...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook