Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

ANGKA KEMISKINAN DI NTB MASIH TINGGI

kemiskinan-pemiskinan-miskin-ntb

PKH tidak hanya diterapkan di Indonesia, melainkan sudah lebih dari 40 negara di dunia melakukan hal yang sama dengan tingkat keberhasilan memuaskan

SAPA - Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri mengatakan bahwa angka kemiskinan di NTB masih tergolong tinggi. Karena itu, tahun 2014 mendatang daerah ini merupakan salah satu sasaran Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut menteri asal PKS ini, tahun 2013 saja ada sekitar 100 ribu rumah tangga sangat miskin (RTSM) di NTB. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya 87 ribu RTSM. ''Peningkatan jumlah penerima PKH disebabkan warga miskin di NTB masih relatif banyak. Sementara di provinsi lainnya rata-rata 50 ribu RTSM,'' kata Salim Segaf Al Jufri saat berkunjung ke Gedung Graha Pena Lombok, Kantor Lombok Post Group (Grup JPNN), Kamis (23/5).

Kedatangan mensos yang didampingi Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir beserta rombongan diterima Pimpinan Perusahaan Lombok Post H Achmad Sukisman, Pemimpin Redaksi Alfian Yusni dan sejumlah staf.

Menurut mensos, program yang sama juga dilakukan di daerah lain. Dan tahun 2014, kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan 3 juta RTSM sebagai sasaran PKH. Tujuannya untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Dikatakan, PKH merupakan program unggulan nasional yang dimulai sejak 2007. PKH diperuntukkan bagi RTSM di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. ''Sudah lebih dari 1,5 juta rumah tangga jadi sasaran. Dan pada 2014 ditargetkan sebanyak 3 juta RTSM,'' jelasnya.

Menurutnya, pasca digulirkannya PKH, banyak perubahan positif di RTSM sasaran. Misalnya, anak-anak bisa bersekolah kembali, biaya sekolah gratis serta mendapat jaminan kesehatan gratis.

PKH tidak hanya diterapkan di Indonesia, melainkan sudah lebih dari 40 negara di dunia melakukan hal yang sama dengan tingkat keberhasilan memuaskan.

Mensos mengklaim dalam rentang waktu singkat mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Setelah keberhasilan itu, konsep program bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer) itu diadopsi berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Untuk itu, peran aktif pemda kabupaten/kota dan provinsi dalam PKH di seluruh Indonesia sangat diperlukan. Sebab, tanpa adanya kerja sama baik dengan berbagai lintas sektor dan stakeholder, tentu saja PKH sulit diwujudkan dengan baik.

Mensos juga mengatakan, tahun 2014 mendatang kementerian yang dipimpinnya akan membuat proyek percontohan daerah sejahtera di NTB. Proyek ini akan mendapatkan program pembangunan terpadu, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dan layanan sosial.

Menurutnya, tahun ini baru ada lima kabupaten/kota yang sudah ditetapkan menjadi proyek percontohan daerah sejahtera di Indonesia. ''Tahun-tahun mendatang, proyek ini akan diperluas di seluruh wilayah Indonesia. Tahun depan, kita inginkan agar sudah ada satu kabupaten/kota di NTB yang ditetapkan sebagai percontohan kabupaten/kota sejahtera,'' kata mensos.

Menteri dari PKS ini menjelaskan, ukuran untuk menjadi kabupaten/kota sejahtera tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Di antaranya dilihat dari kondisi daerah, kesiapan pemerintah daerah, dan berdasarkan verifikasi yang dilakukan kemensos terkait sejauh mana kesiapan daerah.

''Kita inginkan kesiapan daerah di mana nanti tersedia pelayanan satu pintu untuk melayani berbagai permasalahan sosial seperti lansia telantar, anak telantar, kemiskinan, pengangguran, kecacatan, dan sebagainya,'' ujar mensos.

Menurut dia, sebuah kabupaten/kota yang sejahtera harus layak anak, layak bagi lansia, berkurang jumlah kemiskinan serta pengangguran, dan masalah-masalah sosial lainnya.

''Saya memberi apresiasi seluruh kabupaten kota punya semangat untuk memberikan pelayanan terpadu karena sangat penting. Sebab masalah anak telantar, kecacatan, lansia, dan masalah kemiskinan harus diselesaikan secara terpadu,'' tandasnya.

Dia menegaskan, kabupaten/kota yang dipilih untuk proyek percontohan ini mengacu pada kesiapan daerah itu sendiri untuk menjadi sejahtera. Selain itu, dipertimbangkan pula dukungan dari pemerintah daerah. ''Tidak hanya dari pemerintah kabupaten/kota itu saja, tapi pemerintah provinsi pun juga harus ikut memback up,'' ujarnya.

fajar dot co dot id
                                                       Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PKH

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai...
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan...
PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

SAPA INDONESIA - PROGRAM padat karya cash dari dana desa diharapkan...
WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - WAKIL Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook