penanggulangan kemiskinan, melawan pemiskinan, kemiskinan, angka kemiskinan, data kemiskinan, pengentasan kemiskinan, tkpk, IKRAR, pnpm mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

RASKIN DAN BLSM BELUM SANGGUP KURANGI KEMISKINAN

kemiskinan-pemiskinan-raskin2

SAPA - Negara Indonesia sampai akhir tahun 2013 ini masih dibayang-bayangi kemiskinan dan pengangguran. Bahkan, program pemerintah sekalipun lewat raskin (beras miskin) dan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tak cukup manjur untuk mengurangi kemiskinan.

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut BPS dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh 5,62 persen pada triwulan III tahun 2013. Berbeda di triwulan III pada 2012, ekonomi tumbuh 6,16 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.

"Program-program Pemerintah terkait kemiskinan salah satunya program raskin dan BLSM kurang memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan," ujar politisi Hanura, Erik Satrya Wardhana, saat memberikan laporan akhir tahun Fraksi Hanura DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Sumber BPS menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia pada 2013 turun sebesar 0,59 persen (1,06 juta orang) dari 11,96 persen (29,13 juta orang pada Maret 2012 menjadi 11,37 persen (28,07 juta orang) pada Maret 2013. Angka tersebut meleset dari target percepatan penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah dalam RPJM 2013 menjadi sebesar 9,5 sampai 10,5 persen.

"Di samping itu, angka kemiskinan masih berada di atas 11 persen tidak bergeser dari capaian tahun 2012 yang berada pada angka 11,96 persen. Dengan kata lain Pemerintah telah gagal menurunkan angka kemiskinan," ujar Erik.

Ketua Fraksi Partai Hanura di MPR RI ini meminta Pemerintah harus melakukan dengan cara menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menggenjot pertumbuhan sektor ril melalui pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta membudidayakan sektor informal padat karya dan industri rumahan.

Selain itu, Pemerintah harus menurunkan jumlah angkatan kerja melalui program keluarga berencana, program wajib belajar dan adanya pembatasan usia kerja minimum.

"Bahkan Pemerintah harus meningkatkan kualitas kerja dengan memberikan bimbingan, penyuluhan dan keterampilan kerja," ujar Erik.

tribunnews dot com
                                                        Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai...
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan...
PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

SAPA INDONESIA - PROGRAM padat karya cash dari dana desa diharapkan...
WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - WAKIL Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook