Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PEMDA BERLOMBA TERAPKAN PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK

kemiskinan-sapa-pemdaberlomaelektronik

SAPA INDONESIA - LIMA provinsi itu, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Gubernur lima provinsi itu beserta bupati dan wali kota dari 36 kabupaten dan kota hadir di Balai Kota Surabaya, Rabu (28/9). Mereka menandatangani nota kesepakatan bersama mengenai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik itu.

Dari Surabaya, daerah lain dapat mempelajari keseluruhan sistem pemerintahan berbasis elektronik, mulai dari perencanaan internal pemerintahan hingga pelayanan publik. Sementara dari Sidoarjo, inovasi yang bisa dicontoh adalah penerapan pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kesepakatan antardaerah itu difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surabaya dan Sidoarjo sudah menyerahkan sistem itu ke KPK untuk dibagikan ke daerah lain. "Mari belajar dari Surabaya dan Sidoarjo, untuk mempercepat layanan publik dan mengurangi korupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang hadir dalam acara itu.

Menurut Marwata, akar permasalahan korupsi muncul, antara lain dari penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan proses perizinan di daerah. Korupsi mudah terjadi di daerah yang masih menggunakan sistem pemerintahan konvensional dengan birokrasi berbelit.

Dengan sistem pemerintahan atau pelayanan publik berbasis elektronik, semua kegiatan dilakukan secara elektronik dan transparan. "Sistem pemerintahan berbasis elektronik mengurangi interaksi tatap muka masyarakat dengan birokrat. Interaksi langsung ini rentan menimbulkan korupsi," ujar Marwata. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan bahwa teknologi informasi sudah diterapkan dalam banyak aspek. Proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji pegawai, musyawarah rencana pembangunan, pendaftaran di rumah sakit, dan pengurusan izin usaha merupakan contoh pelayanan yang sudah berbasis elektronik.

"Selain transparan, kami juga dapat menghemat anggaran Rp 20 miliar per tahun karena tidak membutuhkan kertas dalam jumlah besar. Dengan penghematan itu, Surabaya memiliki uang untuk membangun berbagai fasilitas umum seperti taman, pusat pelatihan, jalan, dan lapangan olahraga," kata Risma. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, pelayanan perizinan berbasis elektronik menjadi daya tarik investor. Dengan berbasis elektronik, proses pengurusan izin yang biasanya butuh tiga bulan bisa diselesaikan dalam satu hari. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, sejak awal, pihaknya mencoba sistem yang dipakai di Surabaya itu menjabat tahun 2013. Dengan sistem itu, ia menemukan ada 2.400 nomenklatur tumpang tindih sehingga banyak yang harus dihapus. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Di Jateng, ada tiga kabupaten yang akan menerapkan sistem itu, yakni Kabupaten Grobogan, Pati, dan Tegal. "Sistem ini tidak akan jalan tanpa komitmen dari kepala daerah," kata Ganjar.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menyatakan tertarik untuk belajar dari Surabaya dan Sidoarjo, karena ingin daerahnya maju pesat. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

"Selama ini banyak cerita negatif dari daerah kami. APBD kecil, masyarakat miskin, dan banyak wilayah tertinggal di Bengkulu," ujarnya.

Menurut Ridwan, negara lain seperti Australia, Jepang, dan Singapura, pernah mengajak untuk bermitra mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih baik. Namun, ia merasa lebih mantap bekerja sama dan belajar dari daerah lain di Indonesia seperti Surabaya dan Sidoarjo. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sumber: Kompas dot com
                    PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Terpopuler

Terbaru

KEMENDES HARUS INTENS SOSIALISASIKAN DD

KEMENDES HARUS INTENS SOSIALISASIKAN DD

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN anggaran Kementerian Desa, Pembangunan...
KADES HARUS LIBATKAN TENAGA PENDAMPING

KADES HARUS LIBATKAN TENAGA PENDAMPING

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH pusat telah menggelontorkan dana...
BANTUAN PANGAN LEWAT KARTU

BANTUAN PANGAN LEWAT KARTU

SAPA INDONESIA - BANTUAN pangan nontunai diluncurkan serentak...
KETIMPANGAN MASIH LEBAR

KETIMPANGAN MASIH LEBAR

SAPA INDONESIA - KUASA pasar menjadi lokomotif memburuknya...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook