Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

TANGGULANGI KEMISKINAN DI BOJONEGORO, DEWAN ATASI DENGAN PERDA

kemiskinan-pemiskinan-miskinpekanbaru

SAPA - Kondisi kemiskinan yang masih menaungi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berinisiatif membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Raperda penanggulangan kemiskinan termuat beberapa asas yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, saling percaya yang menciptakan rasa aman dan manfaat dan keberlanjutan.

Beberapa tujuan diterapkannya Raperda ini adalah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin. Diharapkan juga memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar.

"Selain itu juga agar mempercepat penurunan jumlah warga miskin," kata inisiator Raperda, Abdul Wakhid Syamsuri.

Sementara, Pemerintah Daerah bertugas mengupayakan terpenuhinya hak dasar warga miskin dan menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah.

Terkait Raperda tersebut, Ketua Badan Legislasi (Banleg) Sigit Kushariyanto menyarankan agar ada pengelompokan program penanggulangan kemiskinan menjadi tiga kelompok. Yakni, bantuan sosial berbasis keluarga, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. "Kita juga harus mempertegas visi tujuan perda, strategi dan kebijakannya," kata Sigit.

Sementara itu, Raperda tersebut juga mengatur tentang program bantuan kesehatan, pendidikan.

"Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini akan dilakukan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan. Sesuai dengan pertimbangan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin," kata perwakilan UNS, Sarjianto.

 

blokbojonegoro dot com

Terpopuler

Terbaru

MENDES INGIN MASYARAKAT KAWAL DANA DESA KARENA RENTAN PENYELEWENGAN

MENDES INGIN MASYARAKAT KAWAL DANA DESA KARENA RENTAN PENYELEWENGAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
LPJ BELUM MASUK, PENCAIRAN DANA DESA TAHAP 1 TERHAMBAT

LPJ BELUM MASUK, PENCAIRAN DANA DESA TAHAP 1 TERHAMBAT

SAPA INDONESIA - LAPORAN hasil kegiatan penggunaan dana desa...
PKH PANGKAS 250 RIBU WARGA MISKIN

PKH PANGKAS 250 RIBU WARGA MISKIN

SAPA INDONESIA - TAHUN 2017 ini Kementerian Sosial (Kemensos)...
TAGIH DANA DESA RP 54 MILIAR, 119 KADES DI NUNUKAN MOGOK BEKERJA

TAGIH DANA DESA RP 54 MILIAR, 119 KADES DI NUNUKAN MOGOK BEKERJA

SAPA INDONESIA - RATUSAN kepala desa di wilayah perbatasan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook