Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

TANGGULANGI KEMISKINAN DI BOJONEGORO, DEWAN ATASI DENGAN PERDA

kemiskinan-pemiskinan-miskinpekanbaru

SAPA - Kondisi kemiskinan yang masih menaungi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berinisiatif membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Raperda penanggulangan kemiskinan termuat beberapa asas yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, saling percaya yang menciptakan rasa aman dan manfaat dan keberlanjutan.

Beberapa tujuan diterapkannya Raperda ini adalah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin. Diharapkan juga memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar.

"Selain itu juga agar mempercepat penurunan jumlah warga miskin," kata inisiator Raperda, Abdul Wakhid Syamsuri.

Sementara, Pemerintah Daerah bertugas mengupayakan terpenuhinya hak dasar warga miskin dan menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah.

Terkait Raperda tersebut, Ketua Badan Legislasi (Banleg) Sigit Kushariyanto menyarankan agar ada pengelompokan program penanggulangan kemiskinan menjadi tiga kelompok. Yakni, bantuan sosial berbasis keluarga, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. "Kita juga harus mempertegas visi tujuan perda, strategi dan kebijakannya," kata Sigit.

Sementara itu, Raperda tersebut juga mengatur tentang program bantuan kesehatan, pendidikan.

"Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini akan dilakukan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan. Sesuai dengan pertimbangan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin," kata perwakilan UNS, Sarjianto.

 

blokbojonegoro dot com

Terpopuler

Terbaru

GUNUNG KIDUL MENARGETKAN ANGKA KEMISKINAN BISA DITEKAN HINGGA 15 PERSEN

GUNUNG KIDUL MENARGETKAN ANGKA KEMISKINAN BISA DITEKAN HINGGA 15 PERSEN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Kabupaten Gunung Kidul, Daerah...
GUS IPUL INGIN TEKAN ANGKA KEMISKINAN SAMPAI 9 PERSEN

GUS IPUL INGIN TEKAN ANGKA KEMISKINAN SAMPAI 9 PERSEN

SAPA INDONESIA - PERTUMBUHAN ekonomi Jawa Timur, di era kepemimpinan...
WABUP PANGKEP: DATA KEMISKINAN ANTAR OPD HARUS SINKRON

WABUP PANGKEP: DATA KEMISKINAN ANTAR OPD HARUS SINKRON

SAPA INDONESIA - PERBEDAAN data jumlah kemiskinan sesama lembaga...
PROGRAM PADAT KARYA TAHUN INI SASAR SERIBU DESA

PROGRAM PADAT KARYA TAHUN INI SASAR SERIBU DESA

SAPA INDONESIA - PROGRAM padat karya (cash for work) melalui...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook