Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

BANYUWANGI UBAH INDIKATOR KEMISKINAN IKUTI PERKEMBANGAN JAMAN

Budget

SAPA - Seiring dengan adanya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi serta relevansi, Pemkab Banyuwangi telah mengeluarkan indikator kemiskinan baru. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No 10/2008, indikator kemiskinan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat kemiskinan di Banyuwangi jumlahnya ada 15 indikator, kini diubah jumlahnya menjadi 18 indikator.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi, Agus Siswanto, Jumat (19/4) mengatakan, perubahan indikator dilakukan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banyuwangi.

Pada 2008, indikator keluarga miskin meliputi beberapa variabel, antara lain luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai tempat tinggal terluas, jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas, dan fasilitas tempat buang air besar (MCK). Juga ada variabel ketersediaan sumber air minum, sumber penerangan rumah tangga, jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari, frekuensi makan dalam sehari, dan konsumsi protein. Selain itu juga kepemilikan sandang, kemampuan akan fasilitas kesehatan, adanya anak usia sekolah SD/SMP/SMA ke atas dalam rumah tangga, pendapatan per kapita per bulan, pekerjaan, dan kepemilikan aset.

Mengingat semakin kompleksnya pengukuran tingkat kemiskinan, disepakati jumlah indikator ditambah 3 variabel, sehingga total menjadi 18 variabel. Ketiga variabel tersebut yakni status penguasaan bangunan tempat tinggal, perokok (untuk menentukan daya beli keluarga miskin) dan kepemilikan handphone (HP).

Ia memandang perlu untuk me-review Perbup No 10/2008 tentang indikator keluarga miskin sekaligus mengupas setiap variabel untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selain itu, juga menggarisbawahi bagaimana agar program tersebut bisa terfokus dan tepat sasaran, dimana dibutuhkan sinergitas antara semua pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan.

Selain mereview Perbup, ada dua agenda lain yang dibahas dalam rakor TKPK, yaitu validasi data penduduk miskin berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 dan membahas revisi Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Jamkesda dan Pelayanan Kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), Peni Handayani mengatakan, jika didasarkan pada data PPLS sebelum tahun 2011, data penduduk miskin ternyata sudah tak valid lagi. Ada penduduk yang dulunya terdata sebagai penduduk miskin, sekarang tingkat perekonomiannya telah membaik, bahkan memiliki mobil juga. Karena itu dia sudah tidak layak menerima program Jamkesda atau mendapatkan pelayanan kesehatan melalui mekanisme SPM.

Ia akan segera memvalidasi data penduduk miskin tersebut. Paling lambat akhir bulan Mei, semua data SPM harus sudah terkumpul. Dan tiap-tiap Sekretaris Desa juga diwajibkan memegang data tersebut untuk sinkronisasi data sekaligus memastikan validasi data PPLS nantinya bisa diakses di website TKPK by name by address.

Seperti diketahui, saat ini angka kemiskinan di Banyuwangi telah mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2008 jumlah penduduk Banyuwangi sebanyak 1.583.918 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk yang masuk kategori miskin sebanyak 318.133 jiwa. Itu artinya prosentase penduduk miskin di Banyuwangi masih tinggi, yakni sebesar 20,09 persen dari jumlah penduduk yang ada.

Pada tahun 2009, BPS mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 193.107 jiwa dari jumlah penduduk sebesar 1.587.403 jiwa. Dengan kata lain, prosentasenya menurun menjadi 12,16 persen.

Di tahun 2010, dari jumlah penduduk yang sebanyak 1.556.078 jiwa, jumlah penduduk miskinnya berada pada angka 175,059 jiwa, dimana prosentasenya sebesar 11,25 persen. Secara signifikan, jumlah penduduk miskin itu terus menurun di tahun 2011. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin menciut menjadi 163.994 jiwa atau sebesar 10,48 persen dari jumlah penduduk Banyuwangi yang sebanyak 1.564.833 jiwa.

 

kominfo dot jatimprov dot go dot id

Terpopuler

Terbaru

ANGKA KEMISKINAN DI SLEMAN CAPAI 37.284 KK

ANGKA KEMISKINAN DI SLEMAN CAPAI 37.284 KK

SAPA INDONESIA - ANGKA kemiskinan di Kabupaten Sleman tergolong...
BUMDES KIAN PENTING, JADI MOTOR PEREKONOMIAN DESA

BUMDES KIAN PENTING, JADI MOTOR PEREKONOMIAN DESA

SAPA INDONESIA - KEBERADAAN badan usaha milik desa (BUMDes)...
BUPATI SERGAI RESMIKAN BUMDES MAJU BERSAMA DI DESA KUTA PINANG

BUPATI SERGAI RESMIKAN BUMDES MAJU BERSAMA DI DESA KUTA PINANG

SAPA INDONESIA - BUPATI Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman...
TANTANGAN ADA DI IMPLEMENTASI

TANTANGAN ADA DI IMPLEMENTASI

SAPA INDONESIA - SEJUMLAH indikator pembangunan menunjukkan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook