Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

EKONOMI BERBASIS KABUPATEN/KOTA HARUS DIWUJUDKAN

Data

SAPA - Kemiskinan telah menjadi masalah yang cukup kompleks dan kronis tidak hanya di tingkat nasional namun juga regional. Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia sampai saat ini juga belum bisa luput dari jeratan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, September 2012, Pulau Dewata masih mengantongi 160,95 ribu orang penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang mengalami peningkatan 1,69 persen dari Rp 249.997,00 (Maret 2012) menjadi Rp 254.221,00 (September 2012).

Peningkatan garis kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, akibat tekanan ekonomi di mana pengeluaran yang dibutuhkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan meningkat. Komoditas makanan selama September 2012 memberi sumbangan lebih besar mencapai 69,7 persen, sedangkan sumbangan komoditas nonmakanan hanya 30,3 persen.

Tingginya angka kemiskinan di Bali dinilai kalangan akademisi akibat implikasi dari kebijakan yang diambil pemerintah dimana pertumbuhan masih berkutat hanya pada upaya peningkatan dalam perspektif kuantitas. Sehingga, aspek kualitas yang meliputi distribusi, stabilisasi masih terabaikan.

Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Unwar, Ngurah Sanjaya, S.E., MSi., Ak., mengatakan, masalah kemiskinan juga dijadikan jawaban atas rendahnya Human Development Index (HDI). Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

''Selain meningkatkan sektor riil, Bali yang mengandalkan sektor jasa memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang high competency. Sebab, mereka yang memiliki kemampuan biasa saja akan tersisihkan dalam mencari lapangan pekerjaan,'' ucapnya.

Karena itu, kata dia, pajak yang dipungut pemerintah besar-besar sudah selayaknya digunakan untuk meningkatkan daya saing SDM. Sebab, efisiensi anggaran bukan semata-mata menjadi indikator keberhasilan pemprov, namum juga keberhasilan pemerintah menekan tingkat penganguran dan angka kemiskinan dengan penguatan SDM.

Pengamat ekonomi Universitas Hindu Indonesia (Unhi), Dr. A.A. Ngurah G. Sadiartha, S.E., M.M., mengatakan, mengatasi kemiskinan di Bali dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kabupaten/kota. "Langkah ini sangat tepat dilakukan khususnya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan," ucapnya.

Namun, jika ingin menerapkan pemberdayaan ekonomi berbasis kabupaten/kota perlu adanya sinkronisasi masing-masing kabupaten serta keterlibatan pemerintah. Misalnya, membantu lewat APBD dalam hal pengembangan masing-masing wilayah. Artinya setelah mereka diberikan pelatihan dan modal kerja sekarang bagaimana memproduksi dan hasil serapan produksi ini yang harus dipikir jadi tidak sekadar pelatihan tanpa melihat indikator keberhasilannya, jelasnya.

Di juga berpendapat, dalam upaya pengembangan wilayah Bali, seorang pemimpin daerah mutlak harus memiliki kreativitas dan inovasi. ''Seorang pemimpin jangan hanya berkutat pada tataran birokrasi, melainkan juga harus memiliki ide-ide kreatif dan inovasi terbaru bagaimana mengembangkan wilayahnya dengan potensi yang mereka miliki yang ke depannya dapat tercipta ekonomi kemasyarakatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar,'' jelasnya.

Ditambahkannya, pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi juga harus disinergikan dengan lembaga lainnya di desa seperti koperasi dan LPD.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Universitas Udayana, Drs. Made Kembar Sri Budi, M.P., juga sempat menyoroti kesenjangan ekonomi yang terjadi antara perkotaan dan perdesaan salah satunya disebabkan distribusi investasi yang sebagian belum diarahkan ke daerah perdesaan. Padahal, jika investasi yang merupakan indikator pusat pertumbuhan ekonomi tersebut bisa lebih diarahkan ke perdesaan, maka kesenjangan tersebut paling tidak bisa diatasi.

''Jika ingin mengurangi kesenjangan tersebut pertama yang harus dilakukan adalah alokasi distribusi investasi sebagian harus diarahkan ke perdesaan, sehingga dapat memicu tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan sekaligus meningkatkan efektivitas di desa juga semakin tinggi,'' katanya.

Tidak hanya itu saja, dirinya melihat upaya pemerintah dalam hal pengembangan investasi selama ini hanya terfokus pada wisata, padahal potensi yang dimiliki desa sangat beragam. ''Selama ini terkesan tidak sinkron dalam melihat potensi daerah, paling tidak distribusi investasi tersebut harus disesuaikan dengan potensi desa yang ada, jangan dipaksakan harus bernuansa wisata," tegasnya.

 

balipost dot co dot id

Terpopuler

Terbaru

MENDES EKO: JANGAN SAMPAI DANA DESA SALAH SASARAN

MENDES EKO: JANGAN SAMPAI DANA DESA SALAH SASARAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
ALOKASI DANA DESA DI ABDYA TERANCAM TERSENDAT

ALOKASI DANA DESA DI ABDYA TERANCAM TERSENDAT

SAPA INDONESIA - ALOKASI dana desa tahun anggaran 2017 di Kabupaten...
SOSIALISASI MINIM, DANA DESA GUNAKAN SISKEUDES BIKIN TAKUT KADES SE-JOMBANG

SOSIALISASI MINIM, DANA DESA GUNAKAN SISKEUDES BIKIN TAKUT KADES SE-JOMBANG

SAPA INDONESIA - MINIMNYA sosialisasi pemberlakuan Sistem Keuangan...
BANYUMAS: PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TERTUNDA

BANYUMAS: PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TERTUNDA

SAPA INDONESIA - PENCAIRAN dana desa (DD) tahap pertama tahun...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook