Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KUTAI TIMUR MENINGKAT

kemiskinan-pemiskinan-bupatikutim

SAPA - Bupati Kutai Timur, Isran Noor menilai bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kutai Timur saat ini sudah sangat meningkat dan dapat dikatakan layak dibandingkan beberapa tahun lalu. Terciptanya hal itu berkat kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas. Berikut peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan peningkatan infrastruktur.

"Berkat adanya kegiatan investasi, tingkat perkembangan perekonomian di Kutim tahun lalu mencapai 12,5 persen dan menjadi tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Tetapi yang mengherankan, hingga saat ini beberapa lembaga masih menyimpulkan bahwa kemiskinan di daerah ini masih cukup tinggi," kata Isran Noor.

Bupati menyatakan hal tersebut pada rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (7/5) kemarin.

"Tak bisa dikatakan kemiskinan di Kutim cukup tinggi. Sebab, masyarakat yang rumahnya jelek sekali pun, memiliki lebih dari satu unit kendaraan roda dua. Makanya tidak bisa dikatakan sebagai orang miskin. Mohon maaf, di Jawa saja makan tiwul itu sudah bagus, berarti di Kutim sudah luar biasa karena hampir semua warga makan nasi, " lanjutnya.

Untuk menyatakan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dari sebelumnya, dapat dilihat dari segi konsumsi pangan maupun indikator lain. Bukan mustahil, rumah mereka yang tampak tak layak kemungkinan besar disebabkan perilaku masyarakat yang memang tidak tertarik memperbaikinya. Malah sebaliknya warga lebih memilih menggunakan uang untuk membeli kendaraan.

Kendati demikian, Bupati bersama seluruh jajaran pemerintah kabupaten tetap akan merumuskan program-program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Seperti pembangunan rumah layak huni dan program pro-rakyat lainnya. Bupati juga berencana melibatkan perusahaan swasta, investor, dan kontraktor yang beroperasi di Kutim ikut berkontribusi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penanggulangan kemiskinan. Salah satu caranya adalah menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk pembangunan rumah layak huni.

Program ini diharapkan bersinergi dengan program dari lembaga lain seperti Badan Amil Zakat (BAZ) Kutim yang juga berencana melaksanakan program pembangunan rumah layak huni di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Sosial.

"Untuk itulah, saya meminta program penanggulangan kemiskinan dapat segera ditindaklanjuti. Terlebih dulu rumuskan kriteria orang miskin, menurut Pemkab Kutim seperti apa. Setelah itu baru melaksanakan program mengatasi hal tersebut. Harus kerja keras mulai sekarang, jangan menunggu, apalagi tidak tahu harus berbuat apa," tegas Isran yang juga Ketua Umum Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) ini kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berikut, Isran Noor mengatakan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator. Diantaranya tingkat pendidikan yang baik, derajat kesehatan yang meningkat, dan pendapatan secara ekonomi yang bertambah. Bupati juga meminta agar program pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan lain terus dilakukan serta selesai tepat waktu, agar kemajuan pembangunan dapat dirasakan masyarakat. Seperti penyelesaian Jalan Yos Sudarso harus dipercepat dan dikerjakan dengan benar. Selanjutnya meminta kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dapat membersihkan sisi-sisi jalan, sehingga tidak mengganggu pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Sedangkan Assisten Ekonomi Pembangunan Rupiansyah menyebutkan, migrasi penduduk ke Kutim yang merupakan para pencari kerja sangat memengaruhi pendataan jumlah orang miskin di kabupaten ini.

"Mengapa demikian, karena calon tenaga kerja atau para pencari kerja tersebut rata-rata belum memiliki pekerjaan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap," ujarnya.

Rupiansyah menyebutkan, kebijakan di Kutim berbeda dengan Kota Balikpapan yang mengharuskan pendatang menyetor sejumlah uang dan belum dianggap sebagai penduduk kota apabila dalam waktu beberapa bulan tidak mendapatkan pekerjaan.

"Apabila warga yang datang ke Kutim ini langsung dianggap penduduk, maka tingkat kemiskinan di Kutim pasti akan terus bertambah. Saya rasa hal itu tidak akan terjadi apabila data penduduk sebelumnya dipisahkan dengan penduduk pendatang," tambah Rupiansyah.

 

kaltimpost dot co dot id

Terpopuler

Terbaru

KUTUH DIJADIKAN “ROLE MODEL” PEMBANGUNAN DESA DI BADUNG

KUTUH DIJADIKAN “ROLE MODEL” PEMBANGUNAN DESA DI BADUNG

SAPA INDONESIA - WAKIL Bupati Badung, Ketut Suiasa, menegaskan...
PEMERINTAH BAKAL TAMBAH DANA DESA 10% DI TAHUN DEPAN

PEMERINTAH BAKAL TAMBAH DANA DESA 10% DI TAHUN DEPAN

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat...
KEMISKINAN BENGKULU DAN JANJI KPK YANG DILUPAKAN SANG GUBERNUR

KEMISKINAN BENGKULU DAN JANJI KPK YANG DILUPAKAN SANG GUBERNUR

SAPA INDONESIA - GUBERNUR BENGKULU Ridwan Mukti bersama istrinya,...
DANA DESA TAK KUNJUNG CAIR, KEPALA DESA BERANG PEMBANGUNAN TERHAMBAT

DANA DESA TAK KUNJUNG CAIR, KEPALA DESA BERANG PEMBANGUNAN TERHAMBAT

SAPA INDONESIA - PENCAIRAN Dana Desa di Kabupaten Purworejo...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook