Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

JABAR WAJIBKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

kemiskinan-pemiskinan-aher

SAPA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mewajibkan semua dinas di lingkungannya untuk membuat program penanggulangan kemiskinan. Hal itu dilakukan, demi pencapaian target tiga besar nasional dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKID) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk meneliti, menelisik urusan kemiskinan. Hasil kegiatan itu, akan menjadi bahan untuk membuat program penanggulangan kemiskinan. "Nanti program penanggulangan kemiskinan harus ada di semua OPD," ujarnya usai menerima Tim Penilai EKPPD-LPPD 2011 dalam ekspose Prestasi Kinerja Tahun 2009-2011 tentang Kesejahteraan Masyarakat, Good Governance Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah di Ruang Sangga Buana Gedung Sate, Senin (11/3).

Heryawan mengatakan, setiap OPD akan memiliki program pengentasan kemiskinan sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing. Masyarakat di sektor kerja OPD tersebut, akan dilibatkan dalam setiap program kerja dan kegiatan lainnya.

Heryawan mencontohkan, Dinas Pertanian akan memiliki program dengan tujuan utama menyejahterkan petani dan masyarakat lain yang terlibat dalam sektor pertanian. Hal yang sama, dilakukan juga oleh Dinas Perikanan yang berprogram meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Kalau, Dinas Bina Marga nantinya akan memiliki proyek pembangunan jalan yang melibatkan banyak tenaga kerja," katanya.

Selain penurunan kemiskinan, Heryawan berharap, program itu akan mendongkar peringkat Jabar masuk dalam tiga besar terbaik nasional penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

Saat ini Jabar masih berperingkat enam besar nasional. Heryawan optimistis, target masuk tiga besar itu bisa segera terwujud mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jabar telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi itu, dianggap menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian lainnya.

 

republika dot co dot id

Terpopuler

Terbaru

KEMENKEU PANTAU PENGGUNAAN DANA DESA DI GUNUNGKIDUL

KEMENKEU PANTAU PENGGUNAAN DANA DESA DI GUNUNGKIDUL

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan melakukan monitoring...
INI ALASAN 241 DESA YANG TAK BISA DAPAT DANA APBN

INI ALASAN 241 DESA YANG TAK BISA DAPAT DANA APBN

SAPA INDONESIA - SEBANYAK 241 desa tidak mendapatkan dana desa...
MENTERI EKO: DANA DESA DIFOKUSKAN KE PERTANIAN

MENTERI EKO: DANA DESA DIFOKUSKAN KE PERTANIAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
DANA DESA RP 60 TRILIUN, JOKOWI TANYAKAN DAMPAKNYA

DANA DESA RP 60 TRILIUN, JOKOWI TANYAKAN DAMPAKNYA

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo memberikan sejumlah catatan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook