Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

JABAR WAJIBKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

kemiskinan-pemiskinan-aher

SAPA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mewajibkan semua dinas di lingkungannya untuk membuat program penanggulangan kemiskinan. Hal itu dilakukan, demi pencapaian target tiga besar nasional dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKID) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk meneliti, menelisik urusan kemiskinan. Hasil kegiatan itu, akan menjadi bahan untuk membuat program penanggulangan kemiskinan. "Nanti program penanggulangan kemiskinan harus ada di semua OPD," ujarnya usai menerima Tim Penilai EKPPD-LPPD 2011 dalam ekspose Prestasi Kinerja Tahun 2009-2011 tentang Kesejahteraan Masyarakat, Good Governance Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah di Ruang Sangga Buana Gedung Sate, Senin (11/3).

Heryawan mengatakan, setiap OPD akan memiliki program pengentasan kemiskinan sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing. Masyarakat di sektor kerja OPD tersebut, akan dilibatkan dalam setiap program kerja dan kegiatan lainnya.

Heryawan mencontohkan, Dinas Pertanian akan memiliki program dengan tujuan utama menyejahterkan petani dan masyarakat lain yang terlibat dalam sektor pertanian. Hal yang sama, dilakukan juga oleh Dinas Perikanan yang berprogram meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Kalau, Dinas Bina Marga nantinya akan memiliki proyek pembangunan jalan yang melibatkan banyak tenaga kerja," katanya.

Selain penurunan kemiskinan, Heryawan berharap, program itu akan mendongkar peringkat Jabar masuk dalam tiga besar terbaik nasional penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

Saat ini Jabar masih berperingkat enam besar nasional. Heryawan optimistis, target masuk tiga besar itu bisa segera terwujud mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jabar telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi itu, dianggap menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian lainnya.

 

republika dot co dot id

Terpopuler

Terbaru

BUMDES PERLU SERAP PRODUKSI PERTANIAN

BUMDES PERLU SERAP PRODUKSI PERTANIAN

SAPA INDONESIA - BADAN Usaha Milik Desa (BUMDES) perlu untuk...
YASIN LIMPO: GUBERNUR JANGAN BIARKAN KADES DISOAL DANA DESA

YASIN LIMPO: GUBERNUR JANGAN BIARKAN KADES DISOAL DANA DESA

SAPA INDONESIA - KETUA Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh...
BAWA DUNIA USAHA MASUK DESA, MENDES PDTT DAN MENTAN BERSINERGI

BAWA DUNIA USAHA MASUK DESA, MENDES PDTT DAN MENTAN BERSINERGI

SAPA INDONESIA - PRODUK jenis jagung di Bengkulu Selatan jadi...
BUPATI PURWAKARTA INGATKAN KADES TAK BIKIN KUITANSI FIKTIF DANA DESA

BUPATI PURWAKARTA INGATKAN KADES TAK BIKIN KUITANSI FIKTIF DANA DESA

SAPA INDONESIA - BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi mengumpulkan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook