Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PENYALURAN BLT MENGGUNAKAN E-KTP

kemiskinan-pemiskinan-ektp

SAPA - KTP elektronik (e-KTP) rencananya akan digunakan untuk mengefektifkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat. Termasuk, dalam penyaluran BLT sebagai kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat miskin.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang juga menjabat Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonnyzar Moenek, Jumat (17/5).

"Dimungkinkan, dengan NIK tunggal, dimungkinkan untuk berbagai keperluan dan kepentingan lainnya, itulah gunanya e-KTP," kata Reydonnyzar Moenek.

Hingga saat ini, kata Reydonnyzar Moenek, Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan 11 Kementerian/Lembaga terkait pemanfaatan NIK tunggal dan program e-KTP bagi pelayanan publik. Salah satunya, kerja sama antara Kemendagri dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), 6 Mei lalu.

"Kementerian atau lembaga lainnya yang sudah bekerjasama dalam pemanfaatan data e-KTP ini diantaranya Kementerian Kesehatan, Bappenas, Bank Indonesia, Jamsostek, dan Askes," ujarnya.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto sebelumny menjelaskan, dalam penandatanganan naskah kerja sama pemanfaatan e-KTP, data kependudukan, dan NIK antara Kemendagri dengan TNP2K,kerja sama pemanfaatan data e-KTP Kemendagri dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan Basis Data Terpadu (BDT).

Yang telah disusun TNP2K yang berisi 40 persen data penduduk Indonesia dengan tingkat kesejahteraan terendah. Basis data terpadu ini diperuntukkan untuk penargetan program-program penanggulangan kemiskinan di masa mendatang, seperti program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Masyarakat (BSM).

"Saat ini sudah banyak juga pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, bahkan lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi dan LSM yang meminta dan menggunakan data tersebut," katanya.

tribunnews dot com
                                                       Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - BLT - E-KTP - Jamkesmas - Raskin - BSM

Terpopuler

Terbaru

BUMDES PERLU SERAP PRODUKSI PERTANIAN

BUMDES PERLU SERAP PRODUKSI PERTANIAN

SAPA INDONESIA - BADAN Usaha Milik Desa (BUMDES) perlu untuk...
YASIN LIMPO: GUBERNUR JANGAN BIARKAN KADES DISOAL DANA DESA

YASIN LIMPO: GUBERNUR JANGAN BIARKAN KADES DISOAL DANA DESA

SAPA INDONESIA - KETUA Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh...
BAWA DUNIA USAHA MASUK DESA, MENDES PDTT DAN MENTAN BERSINERGI

BAWA DUNIA USAHA MASUK DESA, MENDES PDTT DAN MENTAN BERSINERGI

SAPA INDONESIA - PRODUK jenis jagung di Bengkulu Selatan jadi...
BUPATI PURWAKARTA INGATKAN KADES TAK BIKIN KUITANSI FIKTIF DANA DESA

BUPATI PURWAKARTA INGATKAN KADES TAK BIKIN KUITANSI FIKTIF DANA DESA

SAPA INDONESIA - BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi mengumpulkan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook