Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

WARGA MISKIN SELUMA AKAN DIDATA ULANG TAHUN 2014

Data

SAPA - Tidak jelasnya pendataan warga miskin saat ini, berdampak pada penyaluran bantuan sosial bagi warga miskin. Sejumlah bantuan khususnya di Kabupaten Seluma, ternyata tersalurkan pada orang-orang yang sebenarnya sudah mampu, sementara yang kurang mampu luput dari bantuan pemerintah.

Kondisi ini diperparah minimnya kesadaran warga yang tergolong mampu, untuk sukarela mengembalikan dan menyerahkan bantuan sosial kepada warga yang sesungguhnya layak menerima.

Mencegah masalah ini, tahun 2014 mendatang pemerintah pusat akan melakukan pendataan ulang warga miskin di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Seluma. Hal ini dikatakan Wakil Ketua (Waka) I DPRD Kabupaten Seluma, Jonaidi Syahri, S.Sos, MM kepada RB.

"Tahun depan, akan didata ulang warga miskin yang benar-benar layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Baik itu bantuan raskin, BLSM, dan bantuan lainnya yang memang selama ini diperuntukkan bagi warga miskin. Itu hasil kunjungan kerja kami dewan menemui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," ujar pria yang akrab disapa Jon Bule ini.

Ia juga mendesak, agar Pemda Kabupaten Seluma tegas dan segera, melakukan revisi data-data warga penerima BLSM tahap pertama, yang menurut sejumlah kepala desa, banyak tidak sesuai warga yang menerimanya. Sejumlah penerima merupakan warga mampu, padahal semestinya yang menerima bantuan itu, warga yang miskin atau warga kurang mampu.

Jika perlu, sambungnya, Pemda melalui dinas terkait, menyurati warga tersebut agar mengembalikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), guna direvisi dan diberikan kepada yang berhak menerima bantuan sosial.

"Pemda jangan hanya diam saja, apalagi seperti yang pernah dilansir di RB, adanya ketakutan sejumlah kades untuk merevisi dan menarik KPS dari warga mampu, yang mendapakan KPS itu. Jika perlu surati saja, atau langkah lainnya agar warga itu sadar masih banyak yang lebih layak menerima dibandingkan dia," tegas politisi Partai Golkar ini.

Jonaidi mengaku pihaknya bisa memaklumi terjadinya ketidaksingkronan data penerima BLSM, khususnya untuk di Kabupaten Seluma. Lantaran saat TNP2K meminta data diverifikasi oleh masing-masing kabupaten, ternyata di Kabupaten Seluma saat itu belum dibentuknya TKP2K.

Pihaknya juga mendukung, agar Pemda Kabupaten Seluma mempercepat pembuatan plat bertuliskan warga miskin dan layak menerima bantuan sosial. Ini sebagai salah satu upaya shock terapi bagi warga mampu, tapi malah menerima bantuan sosial dari pemerintah yang seyogyanya untuk warga miskin.

"Buat stiker atau plat bertuliskan rumah warga miskin layak menerima bantuan sosial. Ini sebagai antisipasi dan untuk menyadarkan mereka yang tidak berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Pemda surati camat dan kades, untuk mendorong agar mempercepat revisi data penerima BLSM," terangnya.

harianrakyatbengkulu dot com

Terpopuler

Terbaru

DANA DESA RP 120 T, KEMENDES KAJI 2 OPSI PENCAIRAN

DANA DESA RP 120 T, KEMENDES KAJI 2 OPSI PENCAIRAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Desa Tertinggal,...
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DARI DANA DESA CETAK SEJARAH

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DARI DANA DESA CETAK SEJARAH

SAPA INDONESIA - DI bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo...
DANA DESA DIHARAPKAN TAK MELULU UNTUK BANGUN INFRASTRUKTUR

DANA DESA DIHARAPKAN TAK MELULU UNTUK BANGUN INFRASTRUKTUR

SAPA INDONESIA - ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera...
19 KADES KOTA BARU DIPERIKSA TERKAIT DANA DESA SENILAI RP 6,4 MILIAR

19 KADES KOTA BARU DIPERIKSA TERKAIT DANA DESA SENILAI RP 6,4 MILIAR

SAPA INDONESIA - DANA Desa yang diterima desa di lokasi Kota...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook