Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PEMERINTAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN BANSOS RP55,9 TRILIUN

Budget

SAPA - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp55,9 triliun dalam RAPBN 2014.

Dana sebesar itu ditujukan terutama untuk melanjutkan program-program perlindungan sosial di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Selain itu, alokasi anggaran juga kita cadangkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dalam penanggulangan bencana," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2014 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Dijelaskan oleh presiden, untuk memperkuat pelaksanaan empat klaster penanggulangan kemiskinan, dalam tahun 2014, pemerintah akan tingkatkan program Bantuan Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran PKH sebesar Rp5,2 triliun, menjangkau sasaran sebanyak 3,2 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). "Seperti kita ketahui, program ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH," kata dia.

Sejalan dengan itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri akan terus dilanjutkan. Menurut presiden, program ini memiliki ciri khas karena langsung melibatkan masyarakat. "Dengan model tersebut, kita tempatkan saudara-saudara kita tersebut sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Anggaran PNPM Mandiri dalam RAPBN 2014 dialokasikan sebesar Rp14,4 triliun, dengan rincian program PNPM Mandiri perdesaan sebesar Rp9,3 triliun dengan sasaran 5.260 kecamatan, dan program PNPM Mandiri perkotaan sebesar Rp2,0 triliun dengan sasaran 11.066 kelurahan.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan perlindungan sosial (social security) bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam tahun 2014 kita mulai melaksanakan secara bertahap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran berupa Penyertaan Modal Negara pada masing-masing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk tahun 2014, sebagai tahun pertama pelaksanaan sistem jaminan ini, khususnya jaminan kesehatan, Pemerintah terus melakukan berbagai langkah dan upaya perbaikan. Langkah-langkah itu di antaranya, dengan meningkatkan kapasitas puskesmas-puskemas dan rumah sakit - rumah sakit pemerintah, terutama penambahan tempat tidur kelas III. "Kita persiapkan pula penyediaan tenaga medis yang memadai, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," katanya.

Khusus bagi fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu, lanjut Presiden, pemerintah memberikan bantuan iuran kepada mereka yang dikelompokkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Tujuannya, agar dapat ikut serta dan terlayani oleh sistem jaminan sosial ini," ujar presiden.

Sedangkan bagi kelompok masyarakat lainnya, mereka wajib membayar iuran dengan jumlah nominal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Dengan ditingkatkannya iuran PBI menjadi Rp19.225 per orang, per bulan, kita harapkan penyedia pelayanan kesehatan swasta makin aktif untuk ikut serta dalam penyediaan layanan kesehatan ini," cetus presiden.

metrotvnews dot com
                                                                           Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN ANCAM WARGA YOGYAKARTA, JADI TAMU DI DAERAH SENDIRI

KEMISKINAN ANCAM WARGA YOGYAKARTA, JADI TAMU DI DAERAH SENDIRI

SAPA INDONESIA - PERKEMBANGAN wilayah perdesaan (rural) di...
RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019

RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH berkomitmen mempercepat laju pemerataan...
KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS

KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS

SAPA INDONESIA - SEJALAN dengan penurunan rasio gini, indeks...
KORUPSI DANA DESA RP 137,9 JUTA, SEORANG KADES DITAHAN

KORUPSI DANA DESA RP 137,9 JUTA, SEORANG KADES DITAHAN

SAPA INDONESIA - KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta,...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook