Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

RAKOR TKPK KALBAR DENGAN AGENDA TURUNKAN KEMISKINAN

kemiskinan-pemiskinan-tkpk-kalbar

SAPA - Naiknya Harga BBM yang mengakibatkan terjadinya inflasi atau kenaikan pada harga bahan pokok masyarakat merupakan penyebab utama terjadinya kenaikan presentase jumlah penduduk miskin, peningkatan angka kemiskinan tersebut terjadi sekitar tahun 2005 dan 2006. Namun pada tahun 2002 hingga bulan maret 2013 menunjukkan trend yang cenderung menurun. Namun demikian, sesuai data yang ada, presentase penduduk miskin Kalbar pada tahun 2002 sebesar 15,46 persen berada dibawah persentase penduduk miskin pada tingkat nasional yang sebesar 18,20 persen.

Bahkan hingga bulan maret 2013, persentase penduduk miskin Kalbar sebesar 8,24 persen dan masih berada dibawah persentase penduduk miskin pada tingkat nasional yang sebesar 11,37 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin diprovinsi ini selalu berada dibawah persentase nasional. Adapun persentase relatif Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan data terakhir pada bulan maret 2013, menunjukkan posisi relatif yang lebih baik terhadap Nasional. Meskipun secara umum, posisi Kalimantan Barat masih cukup baik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, akan tetapi jika diperhatikan posisi relatif Kalbar terhadap Provinsi lain yang berada dipulau Kalimantan, maka kita masih berada pada tingkatan yang lebih besar presentase penduduk miskinnya.

Demikian beberapa hal yang dikemukakan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam kesempatan membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalimantan Barat Tahun 2013, yang berlangsung di Hotel Orchardz Perdana, Senin, ( 9/9 )

Dikatakannya pula, bahwa persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat dari tahun 2004 hingga maret 2013 menunjukkan kecenderungan menurun, demikian pula halnya dengan jumlah penduduk miskin di Kalbar. Pada tahun 2005, penduduk miskin di Kalimantan Barat yang berjumlah 636.700 jiwa, berkurang menjadi 369.010 jiwa pada bulan maret 2013, namun demikian jika dibanding dengan kondisi pada bulan September 2012, meskipun hanya mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen yang menambah jumlah penduduk miskin sebanyak 13.303 jiwa pada bulan Maret, tetapi angka tersebut menunjukkan kemungkinan meningkatkatnya persentase jumlah penduduk miskin, apa lagi ditambah dengan naiknya harga BBM mungkin akan memicu inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Memperhatikan perkembangan pada masing-masing Kabupaten/Kota di menurut Wagub, dapat diketahui bahwa masih terdapat 3 Kabupaten yang masih berada diatas rata-rata nasional pada tahun 2011 yang sebesar 12,49 persen. Dengan kondisi yang demikian, maka Wagub berharap kepada seluruh Tim untuk terus bekerja keras dan berkomitmen bersama untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sangatlah diperlukan, terlebih lagi bila memperhatikan RPJMD Provinsi Kalbar yang menargetkan pengurangan persentase penduduk miskin hingga 4,42 persen untuk tahun 2018, dari starting point di tahun ini yang sebesar 8,24 persen.

Pada kesempatan tersebut Wagub juga menyampaikan, untuk kondisi tahun 2012 hingga 2013 data persentase penduduk miskin di Kabupaten/kota masih belum dipublikasikan, dan sesuai informasi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), data tersebut baru akan dipublikasikan pada bulan Oktober. Oleh sebab itu untuk kondisi pada Kabupaten dan Kota di Kalbar masih akan mempergunakan data sampai dengan tahun 2011. Sebagaimana dikatakan Wagub bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kalbar selalu lebih rendah dari nasional, akan tetapi data tersebut merupakan data agregat (gabungan) dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalbar.

Sementra itu Kepala Bappeda Kalbar Robert Nusanto, S.Sos. MM selaku ketua penyelenggara dalam laporannya menyampaikan bahwa, sebagai dasar dari diselenggarakannya kegiatan Rakor ini berdasarkan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota nomor 42 tahun 2010, Peraturan Daerah tahun 2007 tahun 2008 tentang RPJPD Prov Kalbar, Perda nomor 5 tahun 2013 tentang RPJMD Prov Kalbar Tahun 2013-2018 serta Keputusan Gubernur Kalbar nomor 11/BAPPEDA/2013 tetang pembentukan TKPK Prov Kalbar, dan dimaksudkan untuk membangun komitmen para stakeholder dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Prov Kalbar, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan kelompok kerja dan kelompok program yang ada dalam struktur TKPK Provinsi, mendapatkan masukan tentang kebijakan dan program yang efektif, dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan daerah, serat mewujudkan sinkronisasi program kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalbar dan diikuti oleh para Staf Ahli Gubernur Kalbar, seluruh Wakil Bupati selaku ketua TKPK Kabupaten/Kota se-Kalbar, para Kepala Bappeda selaku sekretaris TKPK Kabupaten/Kota se-Kalbar, para Ketua Kelompok Program dan Ketua Kelompok Kerja serta anggota TKPK Prov Kalbar.

Menurut Robert, acara tersebut diselenggarakan dengn dua sesi yakni, pemaparan para ketua Kelompok Kerja dan Ketua Kelompok Progrm sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta penyampaian paparan narasumber pusat dari Bappenas tentang masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia(MP3KI) dan narasumber Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

kalbarprov dot go dot id
                                                                 Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN ANCAM WARGA YOGYAKARTA, JADI TAMU DI DAERAH SENDIRI

KEMISKINAN ANCAM WARGA YOGYAKARTA, JADI TAMU DI DAERAH SENDIRI

SAPA INDONESIA - PERKEMBANGAN wilayah perdesaan (rural) di...
RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019

RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH berkomitmen mempercepat laju pemerataan...
KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS

KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS

SAPA INDONESIA - SEJALAN dengan penurunan rasio gini, indeks...
KORUPSI DANA DESA RP 137,9 JUTA, SEORANG KADES DITAHAN

KORUPSI DANA DESA RP 137,9 JUTA, SEORANG KADES DITAHAN

SAPA INDONESIA - KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta,...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook