Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

JAMKESDA BANYUMAS SASAR WARGA MISKIN TAK BERASURANSI

kemiskinan-pemiskinan-jamkesmas14

SAPA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas saat ini sedang membahas model lembaga penyelenggara Jamkesda. Pembahasan Raperda Jamkesda juga sedang digodok Pansus III DPRD Banyumas. Saat bersamaan, awal tahun 2014, pemerintah pusat mempersiapkan jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketua Pansus 3 yang membahas raperda inisiatif Jamkesda, Ibnu Salimi mengatakan BPJS baru akan maskimal penjaminannya paling cepat 2019. Tahun 2014, BPJS baru mengintegrasikan antara Jamkesmas, Asabri, dan Jamsostek. Menurut Ibnu Salimi, hal itu sesuai dengan hasil konsultasi Komisi D dengan PT ASKES dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

"Sementara tidak semua warga yang tidak mendapat Jamkesmas, memiliki asuransi. Ini yang nantinya menjadi sasaran utama Jamkesda. Warga miskin non kuota Jamkesmas dan kelas menengah ke bawah," katanya.

Ia mengatakan jika tidak ada lembaga khsusus, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. "Jika kurang fokus maka akibatnya seperti sekarang, pendataan warga miskin non kuota dari dulu tidak selesai-selesai," katanya.

Ibnu mengatakan, lembaga penyelenggara tidak harus berbentuk badan penyelenggara, namun dapat berbentuk UPT yang langsung di bawah dinas. Lembaga penyelenggara ini yang nantinya fokus mengelola Jamkesda. Terlebih, berdasarkan masukan dari akademisi Unsoed, Satrio Sapto Hadi, justru karena Perbup tentang KBS sudah dibuat, maka payung hukum di atasnya yaitu Perda menjadi sangat penting. "Perlu keseriusan dari Pemkab Banyumas jika ingin seluruh warga Banyumas punya jaminan kesehatan," imbuhnya.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Banyumas dr Istanto, setelah ada BPJS kepesertaan Jamkesda akan diserahkan pada BPJS. Tugas Pemkab Banyumas hanya menyerahkan kepesertaan dan jumlah premi yang harus disetorkan. Artinya, soal pengelolaan keuangan kesehatan juga diserahkan pada BPJS. "Dalam BPJS, masyarakat miskin dan tidak mampu akan dicover oleh pemerintah. Untuk yang kaya bisa masuk dalam kepesertaan dengan membayar premi tertentu. Jika pun akan disubsidi Pemda, maka menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah," katanya.

"Yang kaya tidak perlu mendapat subsidi. Karena sudah tugas masing-masing menjaga kesehatannya," katanya lagi.

radarbanyumas dot co dot id
                                                                    Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

PEMDES DIIMBAU PROSES PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

PEMDES DIIMBAU PROSES PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Kabupaten Gunung Kidul, Daerah...
75% DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK

75% DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Simalungunmewajibkan75%...
PERCEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMERINTAH TAMBAH DANA BANSOS

PERCEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMERINTAH TAMBAH DANA BANSOS

SAPA INDONESIA - MEMPERCEPAT pengentasan kemiskinan di Jawa...
KEMISKINAN HINGGA KESENJANGAN EKONOMI MENURUN, INI TANTANGAN BARU RI

KEMISKINAN HINGGA KESENJANGAN EKONOMI MENURUN, INI TANTANGAN BARU RI

SAPA INDONESIA - INDONESIA saat ini masih memiliki 3 masalah...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook