Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

MENKO KESRA: 100 BUMN SIAP BERALIH KE BPJS

kemiskinan-pemiskinan-menkokesra8

SAPA - Menko Kesra, HR. Agung Laksono, berharap bahwa sekitar 100 BUMN berserta karyawan dan keluarganya menjadi motor penggerak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Mereka menyatakan siap beralih ke BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014."Peralihan itu tidak hanya soal kepesertaan, tetapi juga pemanfaatan fasilitas rumah sakit dan poliklinik milik BUMN. Karenanya, dalam waktu dekat ada MoU antara PT Askes dengan Menteri BUMN. Disiapkan pula Mou antara BPJS kesehatan dengan asuransi kesehatan yang ada," kata Menko Kesra, di Jakarta.Menurut Menko Kesra, meski ada peralihan pertanggungjawaban, pemerintah menjamin layanan kesehatan yang akan diterima karyawan BUMN tidak akan berkurang.

Mereka tetap bisa mendapatkan layanan pengobatan untuk semua jenis penyakit, termasuk 5 jenis penyakit berbiaya mahal, yakni kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, dan diabetes."Memang akan ada beberapa penyesuaian, terutama dengan pihak rumah sakit. Karena, JKN ini menganut pola pembiayaan INA-CBGs berdasarkan jenis penyakit, bukan fee for service atau semua biaya dibayarkan. Jadi, biayanya lebih efisien," katanya.Dengan bergabungnya BUMN ke BPJS Kesehatan akan menambah panjang daftar lembaga lain yang sudah mendaftar, yaitu para pegawai yang tergabung dalam Jamsostek.Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional saat ini sekitar 120 juta, yaitu penduduk kurang mampu berjumlah 86,4 juta yang preminya ditanggung pemerintah, peserta eks Jamsostek 8 juta, peserta pegawai negeri sipil (PNS) 16,4 juta dan anggota TNI/Polri beserta keluarganya sebanyak 3 juta.(Jn/Gs).Jakarta, 15 Oktober – Menko Kesra,HR. Agung Laksono, berharap sekitar 100 BUMN berserta karyawan dan keluarganya menjadi motor penggerak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Mereka menyatakan siap beralih ke BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.

"Peralihan itu tidak hanya soal kepesertaan, tetapi juga pemanfaatan fasilitas rumah sakit dan poliklinik milik BUMN. Karenanya, dalam waktu dekat ada MoU antara PT Askes dengan Menteri BUMN. Disiapkan pula Mou antara BPJS kesehatan dengan asuransi kesehatan yang ada," kata Menko Kesra, di Jakarta.

Menurut Menko Kesra, meski ada peralihan pertanggungjawaban, pemerintah menjamin layanan kesehatan yang akan diterima karyawan BUMN tidak akan berkurang. Mereka tetap bisa mendapatkan layanan pengobatan untuk semua jenis penyakit, termasuk 5 jenis penyakit berbiaya mahal, yakni kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, dan diabetes.

"Memang akan ada beberapa penyesuaian, terutama dengan pihak rumah sakit. Karena, JKN ini menganut pola pembiayaan INA-CBGs berdasarkan jenis penyakit, bukan fee for service atau semua biaya dibayarkan. Jadi, biayanya lebih efisien," katanya.

Dengan bergabungnya BUMN ke BPJS Kesehatan akan menambah panjang daftar lembaga lain yang sudah mendaftar, yaitu para pegawai yang tergabung dalam Jamsostek.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional saat ini sekitar 120 juta, yaitu penduduk kurang mampu berjumlah 86,4 juta yang preminya ditanggung pemerintah, peserta eks Jamsostek 8 juta, peserta pegawai negeri sipil (PNS) 16,4 juta dan anggota TNI/Polri beserta keluarganya sebanyak 3 juta.

menkokesra dot go do id
                                                                     Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Kemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

SAPA INDONESIA - KETIMPANGAN ekonomi atau gini ratio DIY yang...
VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

SAPA INDONESIA - MENCERMATI fenomena angka kemiskinan yang...
BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

SAPA INDONESIA - NOMINAL belanja rokok di Kabupaten Kulonprogo,...
SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - SETIAP desa memiliki potensi untuk membentuk...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook