Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN BANYUWANGI SEGERA DIVALIDASI

kemiskinan-pemiskinan-kab-banyuwangi

SAPA - Pemerintah Kabupateb (Pemkab) Banyuwangi berencana untuk segera melakukan validasi ulang data penanggulangan kemiskinan dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Itu dilakukan sebab pada tahun 2014 mendatang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) akan mengeluarkan data PPLS 2014. Mengingat perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terjadi saat ini, dipandang perlu adanya pemutakhiran data. Sehingga program pengentasan kemiskinan lebih fokus dan tepat sasaran pada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.

Untuk mempersiapkan hal itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dibentuk oleh pemkab mengumpulkan para Kepala SKPD dan Camat, Kamis (21/11). Menurut Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko selaku Ketua TKPK, trend penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi dari 11,25 persen menjadi 10,48 persen di tahun 2012, merupakan prestasi bersama yang tak lepas dari peran serta seluruh stakeholder. "Capaian itu tak boleh membuat kita puas, tapi harus kita tingkatkan lebih baik lagi,"tandas Wabup Yusuf.

Dengan dilaksanakannya validasi, Wabup Yusuf berharap hasil validasi tersebut berfungsi sebagai data terpadu yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana APBD dan corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta. Selain itu Wabup juga mengharapkan, data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi TNP2K dalam menentukan klaster atau pengelompokan rumah tangga sasaran (RTS) dalam PPLS 2014.

Dalam rapat koordinasi (rakor) yang diadakan di ruang rapat Rempeg Jagapati tersebut, seluruh camat yang nantinya akan terlibat langsung di lapang dalam pendataan RTS, diminta untuk segera mempersiapkan surveyor. Pembentukan surveyor akan dilakukan di tiap-tiap kecamatan pada minggu-minggu ini, sehingga Desember mendatang, para surveyor terpilih sudah bisa menjalani konsolidasi dan pelatihan untuk pendataan sesuai 26 indikator kemiskinan.

Ditambahkan oleh Sekretaris TKPK Agus Siswanto, surveyor nantinya diharapkan dapat mensurvei 3 klaster kecamatan dengan 3 tingkat kepadatan penduduk. "Pada tingkat kepadatan penduduk yang rendah, seorang surveyor akan mensurvei 10 rumah tangga. Di tingkat kepadatan menengah 15 rumah tangga, dan tingkat kepadatan tinggi 20 rumah tangga. Total survei di lapang selama 12 hari, ditambah waktu untuk entry data selama 22 hari,"urai Agus.

Para peng-entry data, lanjut Agus, diasumsikan bisa menyelesaikan 160 kuesioner dalam 22 hari melalui program khusus yang terdapat dalam sistem informasi pada perangkat information technology (IT). Validasi data itu sendiri akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan variabel survei yang disasar adalah rumah tangga dan anggota rumah tangga. "Ke depan kami berharap tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, sesuai 4 kebijakan pro rakyat. Yakni pertama, bagaimana mengurangi beban masyarakat miskin lewat bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, contohnya dengan pemberian raskin. Kedua, bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat miskin melalui pendampingan atau pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, misalnya dengan cara meningkatkan tabungan dan menjamin keberlangsungan usahanya. Dan keempat, program rumah murah untuk rakyat,"pungkas pria yang juga menjabat sebagai Kepala BAPPEDA itu. (Humas & Protokol)

radioglobalmediasuarafm dot net
                                                                         Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Kemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

MENSOS: 70 TAHUN KE ATAS DAN KURANG MAMPU BERHAK DAPAT PKH LANSIA

MENSOS: 70 TAHUN KE ATAS DAN KURANG MAMPU BERHAK DAPAT PKH LANSIA

SAPA INDONESIA - MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan...
KADES DIMINTA LAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI KETENTUAN

KADES DIMINTA LAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI KETENTUAN

SAPA INDONESIA - KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes...
LAPOR BUPATI, JALUR CEPAT SELESAIKAN MASALAH

LAPOR BUPATI, JALUR CEPAT SELESAIKAN MASALAH

SAPA INDONESIA - WARGA Jepara semakin dimudahkan dalam melaporkan...
BUPATI KUDUS DIKUKUHKAN SEBAGAI BAPAK PKL

BUPATI KUDUS DIKUKUHKAN SEBAGAI BAPAK PKL

SAPA INDONESIA - PUNCAK acara Gebyar PKL Kabupaten Kudus ke-5...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook