penanggulangan kemiskinan, melawan pemiskinan, kemiskinan, angka kemiskinan, data kemiskinan, pengentasan kemiskinan, tkpk, IKRAR, pnpm mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NTB DIPERBANYAK

Budget

SAPA - Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui untuk memperbanyak anggaran penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menambah jumlah alat perbengkelan, mesin jahit, terop dan usaha kreatif lainnya.

"Kami tambahkan Rp1 miliar untuk anggaran belanja langsung Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil untuk program penanggulangan kemiskinan melalui pengadaan peralatan usaha kreatif," kata Ketua Komisi IV DPRD NTB H Patompo Adnan, di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, anggaran untuk Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB itu telah dituangkan dalam Rancangan APBD NTB 2014 yang telah disetujui menjadi APBD 2014, dalam sidang paripurna DPRD NTB yang digelar Kamis (12/12) malam yang berakhir Jumat (13/12) dini hari.

APBD NTB 2014 yang ditetapkan DPRD itu, mencapai Rp2,86 triliun lebih, yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding APBD perubahan 2013 yang mencapai Rp2,57 triliun lebih.

Penetapan APBD NTB 2014 itu dilakukan setelah mendengar pemandangan umum empat komisi di DPRD NTB yang semuanya menyatakan menyetujui rancangan APBD NTB 2014 untuk ditetapkan menjadi APBD 2014.

APBD NTB 2014 yang ditetapkan itu, dijabarkan dalam 300 program/kegiatan, yang dirinci menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp2,863 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp2,834 triliun lebih, sehingga terjadi surplus sebesar Rp29,35 miliar lebih.

Pada sidang penetapan APBD NTB 2014 itu, Komisi IV (bidang kesejahteraan rakyat) menyampaikan hasil akhir pembahasan Rancangan APBD NTB 2014 sesuai bidang tugasnya, antara lain yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil.

Komisi IV meningkatkan anggaran belanja Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Provinsi NTB dari sebesar Rp34,94 miliar lebih menjadi Rp36,54 miliar lebih, atau terjadi penambahan sebesar Rp1 miliar pada alokasi belanja langsung.

Patompo mengatakan, peningkatan anggaran belanja langsung itu dimaksudkan agar semakin banyak peralatan usaha kreatif yang diperuntukan bagi sasaran program penanggulangan kemiskinan.

"Kita tahu masih banyak penduudk miskin di NTB, dan upaya nyata ke arah penanggulangannya harus terus dilakukan," ujar Patompo.

Salah satu upaya nyata penanggulangan kemiskinan yang diprogramkan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB yakni Kelompok Usaha Bersama (Kube) di berbagai jenis usaha, termasuk usaha kreatif.

Program Kube itu pun merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan secara komunitas yang telah dilaksanakan di wilayah NTB dengan dukungan APBN maupun APBD.

Pemerintah Provinsi NTB juga makin fokus memberdayakan komunitas warga miskin secara terpadu atau lintas sektor, sesuai arahan Presiden yakni pengentasan kemiskinan yang tidak lagi berbentuk bantuan lepas tetapi harus terpola.

Bukan hanya pemberian bantuan dari rumah ke rumah, melainkan menyasar komunitas miskin atau kelompok marginal yang tinggi aspek kemiskinannya, seperti nelayan dan komunitas miskin lainnya di kawasan perkotaan.

Agustus 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, yang antara lain membicarakan masalah kemiskinan, hingga merumuskan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, juga diundang dalam rapat kabinet terbatas itu, bersama dua gubernur lainnya masing-masing Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten. Ketiga provinsi itu dianggap mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

NTB menempati posisi enam besar nasional terkait laju penurunan angka kemiskinan, dan menjadi bagian dari provinsi yang mampu menekan angka kemiskinan di atas satu poin.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, pada posisi Maret 2012 jumlah penduduk miskin di NTB telah berkurang menjadi 852.640 jiwa atau 18,63 persen dari total penduduk sekitar 4,5 juta jiwa.

Terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,1 poin dibanding posisi yang sama pada periode sebelumnya. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin NTB mencapai 894.770 jiwa, atau setara 19,73 persen dari jumlah populasi.

Umumnya penduduk miskin itu bermukim di perkotaan yakni tercatat sebanyak 443.335 jiwa, sedangkan di daerah pedesaan terdata sebanyak 419.407 jiwa.

Penentuan warga miskin itu merujuk pada garis kemiskinan 2012 yakni pendapatan keluarga sebesar Rp242.831 sebulan. Angka itu juga mengalami kenaikan dari garis kemiskinan 2011 yang mencapai Rp215.576 sebulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada 2012 mencapai 3,92 sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,54. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 0,94 pada 2011 menjadi 1,27 pada 2012.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2011 yang mencapai 894.770 jiwa atau 19,73 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 4,4 juta jiwa itu, juga berkurang dibandingkan dengan keadaan pada Maret 2010 yakni sebanyak 1.009.352 jiwa, atau 21,55 persen. Terjadi pengurangan penduduk miskin sebesar 1,82 persen sejak Maret 2010 hingga Maret 2011.

Dari 894.770 jiwa penduduk miskin itu, di daerah perkotaan terdata sebanyak 448.138 jiwa atau 23,67 persen dari total penduduk miskin di NTB, sedangkan di daerah pedesaan berjumlah 446.632 jiwa atau 16,90 persen.

Dengan demikian, sejak tiga tahun terakhir ini penurunan angka kemiskinan di wilayah NTB cukup signifikan, sehingga Presiden Yudhoyono menaruh perhatian pada Provinsi NTB, sekaligus mengarahkan agar mengupayakan jumlah warga miskin terus berkurang secara signifikan hingga tersisa 14 persen di akhir 2013.

Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga menyisakan 14 persen itu, Pemerintah Provinsi NTB makin fokus memberdayakan komunitas warga miskin secara terpadu atau lintas sektor, sesuai arahan Presiden.

ciputranews dot com
                                                           Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Kemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai...
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan...
PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

SAPA INDONESIA - PROGRAM padat karya cash dari dana desa diharapkan...
WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - WAKIL Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook