SAPA – Dengan masih tingginya angka kemiskinan tersebut, maka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, tetapi memerlukan terobosan-terobosan melalui percepatan. Untuk itu, perlu dukungan bersama seluruh stakeholder dan masyarakat untuk saling bahu membahu dalam upaya percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. H.A. Timbul Prihanjoko saat memberikan pengarahan dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Probolinggo di ruang pertemuan Bentar Kabupaten Probolinggo, Senin tanggal 14 April 2014 lalu.
Wabup Timbul menyampaikan sebagai salah satu langkah penanggulangan kemiskinan, maka proses partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dengan tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pelaksaanaan dan pemanfaatan.
“Salah satu program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan yang berorientasi untuk memandirikan masyarakat dalam pengertian bahwa masyarakat itu sendiri yang akan merumuskan permasalahannya dan menyelesaikan masalahnya setelah difasilitasi dan dimediasi oleh pemerintah,” ungkap Wabup Timbul.
Sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus merumuskan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang lebih tepat sasaran. Sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo benar-benar dapat diturunkan secara signifikan, tegas Wabup Timbul.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengungkapkan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Prosentase tingkat kemiskinan perkotaan, perdesaan dan daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2002-2012 menunjukkan grafik penurunan dari 25,29% pada tahun 2003 menjadi 22,10% pada tahun 2012.
“Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2010 adalah 25,22 dan merupakan 3 terbesar setelah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Posisi tingkat kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga 2012 belum diketahui karena belum adanya update software/program pelaporan LP2KD dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” ungkap Dewi.
bromofm923 dot probolinggokab dot go dot id
Penanggulangan Kemiskinan – Melawan Pemiskinan – Kemiskinan – Pengentasan Kemiskinan – TKPKD – Angka Kemiskinan – Data Kemiskinan – Musrenbang – PNPM Mandiri
Terkait lainnya: