Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PERLU PENANGANAN LINTAS SEKTORAL MENGATASI KEMISKINAN


kemiskinan-sapa-passer

sapa.or.id - Selama ini, dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, disamping mengacu pada program Pemerintah, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM-Mandiri ), Pemerintah Daerah juga membuat berbagai kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, seperti memberikan bantuan kepada petani, nelayan maupun kelompok masyarakat lainnya. Namun perlu diakui, berbagai kebijakan tersebut belum cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, karena SKPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan dan perusahaan yang memiliki Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, belum terpadu dan terkoordinasi dengan baik serta belum melalui satu pintu.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Drs. H. Mustaqim MZ, MM saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruang rapat lantai III Gedung kantor Bupati PPU, yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), PT Pertamina Persero, PT Chevron, dan Asosiasi Pengusaha Kebun Indonesia Kabupaten PPU. Rabu (7/11).

Karena hal tersebut itulah jelas Wakil Bupati untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 414.05/96/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Wakil Bupati juga menambahkan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara, diharapkan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilakukan secara terpadu, komprehensif dan terkoordinasi melalui satu pintu, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan semakin tepat sasaran, tidak saling tumpang tindih dan bisa berkelanjutan.

Sementara itu dijelaskan oleh Plt. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rajudin, S. Sos mewakili Kepala Bapeda PPU selaku panitia pelaksana acara bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

"Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dan Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten dan kota". Tambahnya.

Dan dalam rapat tersebut juga dijelaskan beberapa strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, dan Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dimana tugas TKPK sendiri antara lain melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota, dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.

Berikut struktur personalia TKPK Pemkab PPU Tahun 2012 yaitu : Bupati selaku penanggung jawab, Wakil Bupati selaku Ketua, Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Wakil Sekretaris. (Humas-11)

 

Sumber : penajamkab dot go dot id

Terpopuler

Terbaru

WASPADA KELOLA KEUANGAN DANA DESA

WASPADA KELOLA KEUANGAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - PEMBINAAN kepada kepala desa dan perangkat...
MENDES JANJI BUMDES AKAN TETAP LIBATKAN KOPERASI

MENDES JANJI BUMDES AKAN TETAP LIBATKAN KOPERASI

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
KEMISKINAN DI MALANG DIPICU PENDIDIKAN RENDAH

KEMISKINAN DI MALANG DIPICU PENDIDIKAN RENDAH

SAPA INDONESIA - BUPATI Malang Dr Rendra Kresna mengakui kemiskinan...
SIAPA SAJA YANG LAYAK MENIKMATI SUBSIDI LISTRIK?

SIAPA SAJA YANG LAYAK MENIKMATI SUBSIDI LISTRIK?

SAPA INDONESIA - PT PLN (Persero) pada Januari sampai Maret...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook