Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

HATTA RAJASA MINTA PERBANKAN BUKA AKSES BUAT NELAYAN

sapa.or.id - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengimbau perbankan memberikan akses pembiayaan kepada nelayan tanpa syarat agunan. Sejauh ini, akses perbankan menjadi salah satu dari tiga masalah yang menjadi hambatan bagi nelayan.

"Kalau ada KUR (kredit usaha rakyat) yang meminta jaminan tambahan itu pelanggaran karena KUR disediakan khusus untuk warga yang tidak memiliki jaminan," kata Hatta dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (8/11).

Menurut Hatta, pemerintah menjamin risiko kredit macet ditangani oleh pemerintah sehingga perbankan tidak perlu merisaukannya. Selain itu, sebanyak 80% dana KUR juga ditanggung pemerintah. "Ini yang disebut financial inclusion dan pemerintah sedang mengkaji kredit khusus untuk nelayan," katanya.

Dua persoalan lainnya yang kerap menjadi kendala bagi kemajuan nelayan, menurut Hatta, adalah area cakupan tangkapan (fishing ground) nelayan yang masih rendah dari luas total area fishing ground sebanyak 12 juta hektare.

Kendala lainnya adalah ketersediaan BBM bersubsidi di mana biaya produksi nelayan sebesar 50-80% tersedot untuk belanja BBM. "Jadi, negara tetap wajib memberikan subsidi agar memudahkan nelayan melaut," tandasnya.

Oleh karena itu, Hatta meminta Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) melakukan rapat kordinasi bersama para nelayan yang tergabung Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) guna membantu daya saing nelayan, meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus meningkatkan perekonomian berbasis maritim.

Hatta juga merespons keinginan HNSI yang menginginkan keberpihakan pemerintah terhadap nelayan. "Saya meminta KKP melakukan rapat kordinasi dengan HNSI dan hasilnya akan dibahas di Rapat Koordinasi angan," katanya.

Menurut dia, langkah lainnya untuk mendongkrak ekonomi kelautan adalah dengan memproyeksikan perecepatan pembangunan kelautan melalui Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Salah satu caranya menyediakan infrastruktur kelautan. "Oleh karena itu dalam MP3EI, kita membangun konektivitas dalam arti pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur kelautan," ujarnya.

Dia menambahkan, dana infrastruktur senilai Rp 200 triliun untuk tahun 2013 akan disisihkan untuk membangun infrastruktur kelautan. "Dengan demikian, ini menciptakan konektivitas laut yang bisa mengurangi cost bagi nelayan," tuturnya.

Pembangunan infrastruktur kelautan merupakan upaya mempermudah konektivitas nelayan sehingga nantinya mempermudah distribusi hasil tangkapan ke daerah tujuan.

Hatta mengatakan, pemerintah senantiasa pro kepada nelayan melalui program penyediaan listrik, air dan rumah murah. Cara pelaksanaanya melalui kemitraan program Corporate Social Responsbilities (CSR) BUMN senilai Rp 5 triliun.

Sementara itu, Ketua HNSI Pusat Yusuf Solichien juga meminta pemerintah tetap memberikan BBM subsidi untuk nelayan."BBM subsidi mohon tetap diberikan, karena kalau tidak, kami tidak bisa hidupi anak dan cucu. Kami tidak bisa berikan kehidupan yang layak," kata dia.

Tidak hanya untuk nelayan tangkap, menurutnya, pemerintah juga diminta untuk memberikan subsidi pada nelayan budidaya.

Subsidi untuk nelayan budi daya, antara lain benih, pakan dan obat-obatan.

Dikatakan, pemerintah selama ini berlaku kurang adil kepada nelayan dan hanya fokus pada petani. Subsidi lebih banyak diberikan kepada petani. Padahal nelayan membutuhkan dukungan yang sama. "Subsidi yang diberikan pada petani sampai Rp 60 triliun," kata Yusuf. (A-78/A-147)***

 

Sumber : pikiran-rakyat dot com

Terpopuler

Terbaru

DANA DESA RP 120 T, KEMENDES KAJI 2 OPSI PENCAIRAN

DANA DESA RP 120 T, KEMENDES KAJI 2 OPSI PENCAIRAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Desa Tertinggal,...
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DARI DANA DESA CETAK SEJARAH

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DARI DANA DESA CETAK SEJARAH

SAPA INDONESIA - DI bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo...
DANA DESA DIHARAPKAN TAK MELULU UNTUK BANGUN INFRASTRUKTUR

DANA DESA DIHARAPKAN TAK MELULU UNTUK BANGUN INFRASTRUKTUR

SAPA INDONESIA - ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera...
19 KADES KOTA BARU DIPERIKSA TERKAIT DANA DESA SENILAI RP 6,4 MILIAR

19 KADES KOTA BARU DIPERIKSA TERKAIT DANA DESA SENILAI RP 6,4 MILIAR

SAPA INDONESIA - DANA Desa yang diterima desa di lokasi Kota...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook