Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DANA BANSOS KEPRI RP.819 M, SEKDA JAMIN AMAN

penanggulangan-kemiskinan-dana-bansos-1
SAPA
- Anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2014 yang disalurkan Pemprov Kepri mencapai Rp 819 miliar. Besarnya anggaran untuk pos ini jadi sorotan berbagai pihak. Tetapi Sekdaprov Kepri, Robert Iwan Loriaux menegaskan dan memberikan jaminan bahwa anggaran bansos itu tidak akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan politis.

"Penganggaran yang dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah. Penyalurannya selektif sesuai ketentuan yang ada," tegas Robert Iwan Loriaux, Jumat (22/8).

Ditegasnnya, dalam penyaluran dana bansos, Pemprov Kepri tidak main-main. Menurutnya, pada era serba transparan ini, kalau masih ada yang berani menggunakan dana bansos untuk kepentingan politik atau kepentingan pihak-pihak tertentu, sama seperti dengan mencari mati. Apalagi, banyak pihak yang terus melakukan pengawasan-pengawasan dalam penggunaan keuangan daerah.

"Saya bisa jamin, Pak Gubernur ataupun Pak Wagub tidak akan menggunakan dana bansos untuk kepentingan politik. Selama ini, mereka yang menerima memang pihak yang membutuhkan. Pertanggungjawabannya juga ada," tutup Robert.

Sementara itu, Juru Bicara Kepri Coruption Watch (KCW) Provinsi Kepri, Laode Kamaruddin mengatakan, selain besarnya anggaran bansos Pemprov Kepri di tahun ini, penyaluran bansos yang dilakukan Pemprov Kepri tahun 2013 lalu juga mendapat sorotan tajam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan itu menunjukkan ada yang salah dan penyaluran bansos juga masih banyak tidak tepat sasaran. Menurutnya, sistem pengalokasi dana bansos semuanya sudah diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos.

"Sudah ada pedoman dari pemerintah pusat untuk aturan pemberian bansos. Mekanismenya harus melalui tim penyusun anggaran daerah (TPAD) yang akan merekomendasikan boleh atau tidaknya pemberian bantuan. Termasuk di dalamnya penerima bantuan, wajib menandatangani fakta integritas yang menyatakan kesiapan untuk memberikan laporan dari penggunaan dana bansos yang diberikan," papar Laode.

Dijelaskannya, sifatnya cukup ketat dan sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Bansos diberikan kepada organisasi yang telah terdaftar sebelumnya. Sehingga, termuat nomenklatur di dalam APBD yang bersangkutan. Tidak diperkenankan lagi pengajuan bantuan untuk kegiatan yang dilakukan dalam waktu dekat termasuk juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bantuan kepada LSM, hanya yang sudah terdaftar minimal tiga tahun. Sementara otoritas penggunaan bansos tidak lagi sekda, namun pejabat pengelola keuangan daerah. "Artinya, harus ada penganggarannya. Juga harus ada laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana bansos tersebut," tutup Laode.

Akademisi Provinsi Kepri, Zamzami A Karim mengatakan bansos makin rawan dipolitisasi. Misalnya, bansos lekat dengan program yang bersifat populis. Ini tidak lepas dari tujuan penggunaan bansos yang memang populis, yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

"Sifat belanja bansos yang populis ini banyak disalahgunakan mengatasnamakan program pribadi atau kelompok, baik langsung ataupun tidak langsung," ujar Zamzami.

batampos dot co dot id
                                                             Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

KEPALA DESA KHAWATIR RASTRA DIPOLITISASI

KEPALA DESA KHAWATIR RASTRA DIPOLITISASI

SAPA INDONESIA - KEPALA desa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur,...
15 KABUPATEN DI JATENG MASUK ZONA MERAH KEMISKINAN

15 KABUPATEN DI JATENG MASUK ZONA MERAH KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - SEBANYAK 15 kabupaten di Jawa Tengah masuk...
FAO MINTA PEMERINTAH RI GENJOT PEMBANGUNAN DI PEDESAAN

FAO MINTA PEMERINTAH RI GENJOT PEMBANGUNAN DI PEDESAAN

SAPA INDONESIA - FOOD Agriculture Organization (FAO) of United...
MENGGENJOT PEMBANGUNAN DESA

MENGGENJOT PEMBANGUNAN DESA

SAPA INDONESIA - MEMBANGUN dari desa merupakan salah satu prioritas...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook