Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

BPJS KESEHATAN: PENAMBAHAN CABANG DI RIAU DAN SUMBAR

penanggulangan-kemiskinan-bpjs-sumatera-riau

SAPA - BPJS Kesehatan Divre II merencanakan akan membuka dua unit kantor cabang baru guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) .

"Dua cabang itu yakni satu unit di Rengat Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau dan di Payakumbuh, Sumbar," kata Kepala Departemen Hubungan Eksternal, SDM dan Umum, Kantor BPJS Kesehatan Divre II Rusli Armunanda, dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat.

Hal itu untuk mendukung suksesnya penyelenggaran SJJN itu maka tiap kantor cabang akan ditempatkan seorang kepala kantor dan sejumlah staf pendukung.

Menurut dia, pembangunan kantor cabang baru di Payakumbuh, Sumbar, akan sangat mudah dilaksanakan karena di daerah ini sudah tersedia gedung yakni bekas kantor PT. ASKES sehingga tidak perlu lagi disewa.

Keberadaan gedung eks PT.ASKES itu akan bisa segera dioperasionalkan tinggal melengkapinya dengan sejumlah
staf dan perlengkapan kantor lainnya.

"Keberadaan kantor cabang tersebut perlu secepatnya dioperasionalkan untuk lebih meningkatkan kulaitas pelayanan dan mendekatkan masyarakat dalam rangkaian mengurus kepesertaan mereka,"katanya.

Sedangkan penunjukkan dan pemilihan Rengat, Kabupaten Inhil sendiri oleh BPJS Kesehatan Pusat, kondisinya belum mempunyai gedung sendiri tentu akan menyewa sebuah gedung sebelum punya sendiri.

Untuk Rengat sendiri, katanya, maka tim dari Jakarta akan melakukan survei pada 7 Sepember 2014. Rengat menjadi daerah pilihan pembukaan kantor cabang baru lebih karena berada pada jalur strategis atau dekat dengan Jambi.

"Sedangkan Divre II lebih mengajukan untuk daerah Tembilahan sebagai kantor cabang baru, karena selain adanya kantor, fasilitas kesehatannya juga tersedia memadai didukung oleh jumlah masyarakatnya yang banyak," katanya.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Pasal 1 angka 6), sebagai badan hukum nirlaba (Pasal 4 dan Penjelasan Umum), sedangkan pembentukannya berdasarkan Undang-undang (Pasal 5 ayat (1).

UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

antarariau dot com
                                                         Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

KERJA 2018 ADALAH AKSELERASI, ARAH PERTUMBUHAN KE EKONOMI KAWASAN

KERJA 2018 ADALAH AKSELERASI, ARAH PERTUMBUHAN KE EKONOMI KAWASAN

SAPA INDONESIA - RENCANA kerja pemerintah pada 2018 adalah...
MENEMUKAN KORUPSI DANA DESA? HUBUNGI NOMOR INI...

MENEMUKAN KORUPSI DANA DESA? HUBUNGI NOMOR INI...

SAPA INDONESIA - SAAT ini pembahasan potensi korupsi dana desa...
BANYAK KADES YANG BELUM BISA BUAT RAPB DESA

BANYAK KADES YANG BELUM BISA BUAT RAPB DESA

SAPA INDONESIA - KETUA Satgas Dana Desa Bibit Samad Riyanto...
JOKOWI INGIN PENDUDUK DAPAT LAYANAN INFRASTRUKTUR LEWAT DANA DESA

JOKOWI INGIN PENDUDUK DAPAT LAYANAN INFRASTRUKTUR LEWAT DANA DESA

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH terus meningkatkan alokasi dana...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook