Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PEMKOT DEPOK GULIRKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN

penanggulangan-kemiskinan-pemkot-depok

SAPA - PADA akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengeluarkan kebijakan baru sebagai jawaban atas besarnya kritikan akan minimnya perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan. Yakni mengeluarkan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program itu digulirkan untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan perihal mengurangi persoalan perkotaan yang kerap menjadi sorotan publik.

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad mengatakan, dikeluarkannya program itu untuk memperkecil angka kemiskinan ditingkat kota. Sebab, selama ini keluhan terhadap ekonomi lemah itu menjadi perbincangan utama dihampir semua kalangan.

"Pada tahun ini kami keluarkan program ini. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sudah terbentuk dan saat ini sedang mendata jumlah warga yang akan mendapatkan bantuan," katanya kepada INDOPOS, saat dihubungi, kemarin (01/11).

Lebih lanjut, kata Idris, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) itu melibatkan beberapa aparatur kota/kabupaten. Baik Pemerintah Pusat, DPRD, DPR-RI dan Perbankan. Tugas dari tim itu kata dia, memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

"Nanti semua dilibatkan, karena ini program pusat juga. Jadi kami harus menjalankannya bersama Muspida kota/kabupaten se Jawa Barat. Nanti dikumpulkan perkota dan diberikan pengarahan dan bantuan modal," jelasnya.

Dari data Pemkot Depok diketahui, jumlah angka kemiskinan terus menurun. Pada 2012, lalu, jumlah angka kemiskinan itu mencapai 3,36 persen atau 47.625 jiwa dari total jumlah penduduk 1,9 juta jiwa. Kemudian, pada 2013 menurun dan terendah dari seluruh daerah di Jawa Barat. Yakni 2,34 persen atau 45.552 jiwa dari total jumlah penduduk 1,9 juta jiwa.

Menurunnya angka kemiskinan itu membantu Pemprov Jabar dari peringkat tiga ke lima secara nasiolan dengan jumlah 9,89 persen dari jumlah nasional mencapai 11,23 persen. Data itu juga tercatat 20 sapai 30 persen warga pengangguran, 50 persen bekerja dengan pendapatan kurang dari Rp500 ribu/bulan, lebih 30 persen putus sekolah, lebih 50 persen lulus sekolah dasar, kurang dari 4 persen lulus SMP, dan kurang dari 4 persen lulus SMA.

Guna membantu warga miskin dengan P2KP, sambung Idris, ada beberapa bantuan yang sudah dijalankan. Diantaranya, bantuan langsung masyarakat (BLM), bantuan PNPM kemandirian, perbaikan rumah tidak layak huni, dana BOS, pemberdayaan ekonomi 3000 pemuda dengan hibah modal usaha Rp5 juta. Semua dana itu di dapatkan dari pusat dan privinsi dan dana daerah yang dinamakan dana bantuan sosial (Bansos).

"Ya kami berikan pelatihan dan kegiatan usaha. Ini sudah berjalan sejak dua tahun lalu. Penggunaan anggarannya pun sudah dilaporkan ke BPK Provinsi. Makanya sekarang jumlah kemiskinan perlahan bisa kami turunkan," ungkapnya.

Tak sampai disitu, Idris menegaskan, bantuan yang diberikan itu diprioritaskan kepada warga miskin yang berdomisili dan berKTP Depok. Sementara, warga miskin diluar itu mereka kumpulkan dan dikembalikan ke daerah asal. Upaya yang mereka tempuhitu guna mengatasi persoalan kemiskinan yang terus menjadi sorotan dan tidak terpisahkan.

"Untuk gepeng dan pengemis yang terjaring razia Satpol PP kami pulangkan. Untuk bantuan lain bagi warga miskin kami gulirkan beras miskin, pemberian bantuan bibit ikan dan tanaman," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) Kota Depok menyatakan Pemkot Depok tidak pernah memberikan perhatian atas pengembangan usaha kecil menegah yang ada. Soalnya, kebijakan, perhatian dan bantuan yang dibutuhkan para UMKM tidak pernah dirasakan sama sekali. Ditambah, hingga 2016, nanti dipastikan bantuan itu tidak akan pernah diberikan pemerintah daerah tersebut.

Ditambah dengan Peraturan Daerah (Perda) 17 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan membuat usaha kecil masyarakat itu gulung tikar. Karena itu pula asosiasi ini meminta Kementerian Perindustrian menarik kembali penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepedulian terhadap pengembangan bisnis UMKM yang diberikan kepada Walikota Depok beberapa waktu lalu.

indopos dot co dot id
                                                                      Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

PERLU PEMETAAN UNTUK MAKSIMALKAN PEMBANGUNAN DI TIAP DESA

PERLU PEMETAAN UNTUK MAKSIMALKAN PEMBANGUNAN DI TIAP DESA

SAPA INDONESIA - KABUPATEN Purworejo yang terdiri dari 16 Kecamatan...
NTT BELUM SATU DATA TENTANG KEMISKINAN

NTT BELUM SATU DATA TENTANG KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - KETUA Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara...
MENSOS KHOFIFAH SEBUT KEMISKINAN PEDESAAN DI JAWA TIMUR AKUT

MENSOS KHOFIFAH SEBUT KEMISKINAN PEDESAAN DI JAWA TIMUR AKUT

SAPA INDONESIA - MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut...
AHER USUL 20 PERSEN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

AHER USUL 20 PERSEN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - SEBESAR 15 sampai 20 persen dari jumlah keseluruhan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook