Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BALI PERLUKAN DATA VALID

penanggulangan-kemiskinan-bali-data-valid

SAPA - KEGIATAN penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali memerlukan keberadaan data yang valid dan akurat menyangkut potensi wilayah, permasalahan, dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau data kemiskinan sangat dibutuhkan. Hal itu agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan di masyarakat.

Demikian ditekankan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program dan Data Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah (BPMPD) Provinsi Bali, Rabu (24/12/2014). Rapat digelar bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bali.

"Kita harus secara kontinu memperbaharui, memverifikasi, serta menyinkronkan data kemiskinan dengan kabupaten/kota sehingga program yang selama ini kita gelontorkan benar-benar tepat sasaran," jelasnya.

Dia juga menyatakan, data sangat penting dalam penyaluran program. Karena, data yang valid dan jelas akan memudahkan tindak lanjut terhadap program-program prioritas Program Bali Mandara seperti bedah rumah.

Dalam kesempatan tersebut, Sudikerta juga memaparkan serta menyinkronkan data sembilan kabupaten/kota di Bali sampai tahun 2014 terkait jumlah RTS yang belum memiliki rumah layak huni.

Di Denpasar terdapat 77 RTS, Badung (365 RTS), Karangasem (1.537 RTS), Klungkung (765 RTS), Bangli (1.177 RTS), Gianyar (524 RTS), Tabanan (1.156 RTS), Jembrana (681 RTS), dan Buleleng (7.829 RTS).

Namun, ternyata terdapat beberapa perbedaan data yang ada di TKPKD Provinsi Bali dengan data yang ada di kabupaten/kota. Misal, di Karangasem saat ini masih terdapat 6.000 RTS, Klungkung terdapat 565 RTS, serta Buleleng sebanyak 5.037 RTS.

Menanggapi perbedaan tersebut, Sudikerta berharap melalui forum rapat akan disinkronisasi terlebih dahulu, didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota, serta nanti dirangkum oleh BPS Provinsi Bali.

Sementara Kepala BPS Provinsi Bali Panusunan Siregar menegaskan pentingnya pemutakhiran untuk membedakan masyarakat yang tergolong kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, serta rentan miskin.

Mulai Januari sampai Februari 2015, BPS akan meluncurkan program pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) bagi TKPKD.

daerah dot sindonews dot com
                                                               Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

BUMDES PERLU SERAP PRODUKSI PERTANIAN

BUMDES PERLU SERAP PRODUKSI PERTANIAN

SAPA INDONESIA - BADAN Usaha Milik Desa (BUMDES) perlu untuk...
YASIN LIMPO: GUBERNUR JANGAN BIARKAN KADES DISOAL DANA DESA

YASIN LIMPO: GUBERNUR JANGAN BIARKAN KADES DISOAL DANA DESA

SAPA INDONESIA - KETUA Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh...
BAWA DUNIA USAHA MASUK DESA, MENDES PDTT DAN MENTAN BERSINERGI

BAWA DUNIA USAHA MASUK DESA, MENDES PDTT DAN MENTAN BERSINERGI

SAPA INDONESIA - PRODUK jenis jagung di Bengkulu Selatan jadi...
BUPATI PURWAKARTA INGATKAN KADES TAK BIKIN KUITANSI FIKTIF DANA DESA

BUPATI PURWAKARTA INGATKAN KADES TAK BIKIN KUITANSI FIKTIF DANA DESA

SAPA INDONESIA - BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi mengumpulkan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook