Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Indeks Kesejahteraan Rakyat - Dana Desa - Desa Membangun - TKPK - Pembangunan Manusia - Data Pembangunan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DIRJEN: IKM BERPERAN ENTASKAN KEMISKINAN

penanggulangan-kemiskinan-euis-saedah

SAPA - INDUSTRI Kecil dan Menengah (IKM) berperan dalam pengentasan kemiskinan, mengatasi konflik, serta menciptakan kegiatan ekonomi yang kondusif di wilayah perbatasan. Program-program pemberdayaan IKM yang dijalankan selaras dengan Nawa Cita dan Program Quick Wins yang diusung oleh pemerintahan baru karena berupaya menghadirkan peran negara dalam melindungi, membangun, dan meningkatkan produktivitas serta daya saing rakyat.

Untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan IKM dilakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas agar IKM unggul dan berdaya saing di dalam dan luar negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Euis Saedah pada acara diskusi mengenai target dan sasaran pemberdayaan IKM, kemarin, di di Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Dipaparkan Euis, berdasarkan mandat Undang-Undang no. 3 tahun 2014, Kementerian Perindustrian mempunyai sasaran dan target tahun 2015-2019 mengenai industri yang dinilai memiliki keberpihakan kepada IKM. Berbagai fasilitas yang tercantum dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Perindustrian, diantaranya, pertama: peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, bantuan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin atau peralatan, pengembangan produk, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau.

Selain itu, bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran, akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru, penyediaan kawasan industri untuk industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan, pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, dan industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Keberpihakan pemerintah terhadap IKM nasional ditunjukkan dengan mengatur agar industri kecil hanya dapat dimiliki WNI, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki WNI, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh WNI. Lebih lanjut, kebijakan tersebut juga membahas agar pengembangan IKM mengisi rantai suplai industri prioritas perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

Kementerian Perindustrian juga memberikan berbagai fasilitasi bagi IKM berupa peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi, bantuan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin atau peralatan, pengembangan produk, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau, bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran, penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan dan atau, dan pengembangan serta penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

agrofarm dot co dot id
                                                             

Terpopuler

Terbaru

MENDES EKO: JANGAN SAMPAI DANA DESA SALAH SASARAN

MENDES EKO: JANGAN SAMPAI DANA DESA SALAH SASARAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
ALOKASI DANA DESA DI ABDYA TERANCAM TERSENDAT

ALOKASI DANA DESA DI ABDYA TERANCAM TERSENDAT

SAPA INDONESIA - ALOKASI dana desa tahun anggaran 2017 di Kabupaten...
SOSIALISASI MINIM, DANA DESA GUNAKAN SISKEUDES BIKIN TAKUT KADES SE-JOMBANG

SOSIALISASI MINIM, DANA DESA GUNAKAN SISKEUDES BIKIN TAKUT KADES SE-JOMBANG

SAPA INDONESIA - MINIMNYA sosialisasi pemberlakuan Sistem Keuangan...
BANYUMAS: PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TERTUNDA

BANYUMAS: PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TERTUNDA

SAPA INDONESIA - PENCAIRAN dana desa (DD) tahap pertama tahun...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook