Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Indeks Kesejahteraan Rakyat - Dana Desa - Desa Membangun - TKPK - Gerakan Desa - Data Pembangunan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

APBA RP 12,7 TRILIUN GUNA TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN

penanggulangan-kemiskinan-gubernur-aceh

SAPA - Banda Aceh. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2015 yang telah disahkan sebanyak Rp 12,7 triliun diproyeksikan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

"Anggaran itu akan dialokasikan untuk membiayai program prioritas Pemerintah Aceh, yakni menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu juga akan digunakan untuk mereformasi birokrasi dan untuk keberlanjutan program perdamaian, dinul Islam, adat budaya, peningkatan infrastruktur yang terintegrasi, ketahanan pangan dan nilai tambah produksi," papar Zaini pada acara coffee morning dengan wartawan di pendopo gubernur, Minggu (1/2).

Hadir dalam pertemuan yang dirangkai sarapan pagi bersama itu tokoh pers Aceh H Harun Keuchik Leumik, Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman, dan sejumlah pejabat eselon II.

Disebutkan, anggaran tersebut memang turun sekitar 1,4% dari tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2014, APBA mencapai Rp 12,9 triliun dan realisasi belanja yang terangkum dalam APBA 2014 itu sebesar 94,8% dari rencana anggaran Rp 12,9 triliun tersebut.

" Dan diharapkan untuk tahun-tahun mendatang, realisasi belanja bisa lebih meningkat," kata Zaini.

Untuk itu gubernur mengharapkan wartawan mendorong semua pihak supaya politik Aceh selalu kondusif sehinga pembangunan bisa terlaksana.

"Dengan adanya wartawan mengontrol, maka rancangan APBA bisa segera disahkan, sehingga pembangunan tidak terhambat," kata Zaini.

Selain itu gubernur mengharapkan komitmen dan kerja keras antar pihak, baik eksekutif maupun legislatif. "Memang ini bukan hal mudah, tapi pada akhirnya ini akan selesai," sambungnya.


Sahkan APBA

Sebelumnya pada Sabtu (31/1) DPRA mengesahkan APBA 2015 dalam rapat paripurna di gedung utama DPRA, dengan dipimpin Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda.

Seluruh fraksi di DPRA menyatakan setuju RAPBA 2015 disahkan sebagai qanun. Adapun komposisi APBA 2015 yang disahkan masing-masing pendapatan Rp 12,01 triliun lebih dan belanja Rp 12,7 triliun lebih atau defisit Rp 744,9 miliar lebih.

Sementara pembiayaan daerah berupa penerimaan Rp 898,7 miliar lebih dan pengeluaran Rp 153,8 miliar lebih, serta pembiayaan netto Rp 744,9 miliar.

Namun sejumlah fraksi dalam pandangan akhirnya menyoroti berbagai hal, seperti Fraksi Partai Aceh melalui ketua fraksinya Kausar menyatakan, dalam hal pengelolaan BUMD, Pemerintah Aceh diminta melakukan pembaharuan manajemen PT Investasi Aceh (Investa) dan Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh (PDPA). "Sikap Partai Aceh menolak penyertaan modal sebanyak Rp 125 miliar untuk PT Investa serta Rp 25 miliar untuk PDPA,"ujar Kausar.

Kausar menjelaskan, penolakan ini bukan sikap tidak mendukung pemerintah di bidang investasi, akan tetapi disebabkan masih lemahnya manajemen kedua perusahaan strategis tersebut. Sehingga Fraksi Partai Aceh hanya setuju menempatkan Rp 25 miliar untuk PT Investa dan Rp 5 miliar untuk PDPA sebagai bentuk dukungan terhadap perbaikan manajemen kedua perusahaan tersebut.

Sementara Fraksi Partai Demokrat menyatakan, dana APBA sebanyak itu diharapkan bisa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Kami meminta Pemerintah Aceh tidak menciptakan proyek-proyek baru, tetapi melanjutkan program-program pemerintah yang terbengkalai, sehingga anggaran yang telah dikucurkan tidak mubazir,"ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat HT Ibrahim.

Sementara Fraksi PKS dan Gerindra meminta Pemerintah Aceh melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja secara menyeluruh terhadap BUMD yang telah diberikan modal.

"Kami menilai anggaran tidak renponsif terhadap bencana dan penanganan masa panik. Pemerintah harus mampu mengelola anggaran dengan baik sehingga tidak terjadi Silpa seperti tahun lalu. Serta dana pendidikan harus ditanbah dan terfokus pada mutu, sehingga anak didik bisa lulus ke sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia dan luar negeri," kata juru bicara Fraksi PKS dan Gerindra Bardan Sahidi.

medanbisnisdaily dot com
                                                     Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Indeks Kesejahteraan Rakyat - Dana Desa - Desa Membangun - TKPK - Angka Kemiskinan - Data Pembangunan

Terpopuler

Terbaru

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

SAPA INDONESIA - KETIMPANGAN ekonomi atau gini ratio DIY yang...
VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

SAPA INDONESIA - MENCERMATI fenomena angka kemiskinan yang...
BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

SAPA INDONESIA - NOMINAL belanja rokok di Kabupaten Kulonprogo,...
SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - SETIAP desa memiliki potensi untuk membentuk...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook