Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PULUHAN RIBU DESA DI TANAH AIR TELAH NIKMATI PROGRAM PPIP

kemiskinan-sapa-ppip

SAPA - Sejalan dengan pelaksananaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program, diantaranya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang dimulai pada tahun 2007 sampai sekarang. Kabupaten Rembang termasuk salah satu kabupaten/kota penerima bantuan tersebut karena masih tergolong tertinggal.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang Ir Mujoko pada acara menerima kunjungan lapangan anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Arwani Thomafi di Balai Desa Pasar Banggi Kecamatan Rembang Kota, Rabu(19/12). Dimana tahun ini Kabupaten Rembang menerima alokasi sebanyak 29 desa senilai Rp250 juta per desa. "Desa sasaran lokasi atau penerima bantuan ditetapkan melalui SK Menteri Pekerjaan Umum," terangnya

Pada pelaksanaannya lanjut Mujoko, yaitu meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peran stakeholder, melalui bentuk kegiatan peningkatan kepekaan dan kesadaran di semua tingkatan melalui pelaksanaan Public Awareness Campaign (PAC) yang optimal. Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang akan diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan program serta peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program. "Khususnya harus ada peran serta perempuan dan masyarakat kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan," paparnya.

Menurut Mujoko, dengan upaya peningkatan tersebut, diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, menentukan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan, serta pengelolaanya. Disamping itu peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah dapat ditumbuh kembangkan. "Sehingga dapat melaksanakan pembinan yang akan mendorong kemandirian masyarakat dan sinergi berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan," cetusnya.

Sedangkan untuk pantauan kinerja tambah Mujoko, akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem, penghargaan, dan sanksi bagi penyelenggara program, dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa. "Pantuan dilakukan berdasar kinerja dalam pelaksanaan program dan penguatan mekanisme serta implementasi penanganan pengaduan," imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati Rembang H Abdul Hafidz, pada kesempatan tersebut menyampaikan, program pembangunan infrastruktur perdesaan atau yang lebih dikenal sebagai PPIP berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. "PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan di bawah payung PNPM Mandiri, yang bantuannya meliputi fasilitasi dan memobilisasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur desa," tegasnya.

Sedangkan Arwani saat memberikan arahan menyebutkan, program PPIP dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan tujuan PPIP adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan. "PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik," sebutnya.

Ditambahkan, sejak digulirkan hingga tahun lalu, PPIP sudah menyentuh 20 ribu desa di wilayah tanah air. Program yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, dinilai layak dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. "DPR RI akan mengawasi dengan ketat pelaksanaan PPIP tahun 2012 yang dibagikan ke 5 ribu desa penerima, imbuhnya.

Ditegaskan, kunjungan kerja di Rembang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi apakah dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. "Sekaligus digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan proyek dan proyeksi pembangunan kedepan,selain itu kami juga telah memeprjuangkan program embung di 5 titik sekabupaten Rembang ,dan lampu penerangan di Jalur Pantura Rembang " tandasnya.

Masih kata Arwani Selain itu kami selaku sekertaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga telah mengusulkan beberapa pointers di RUU Desa diantaranya adalah pengalokasian ADD 20 persen APBN usulan "Usulan FPPP ini akan kami perjuangkan dalam sisa pembahasan RUU Desa jabatan Kades menjadi 8 tahun "pungkasnya .(hasan)

 

Aliansi Jurnalis Rembang

Terpopuler

Terbaru

SEBELUM DICIDUK TIM SABER PUNGLI, DPMD SUDAH PERINGATKAN KADES

SEBELUM DICIDUK TIM SABER PUNGLI, DPMD SUDAH PERINGATKAN KADES

SAPA INDONESIA - DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah...
JOKOWI INGATKAN MASYARAKAT TAK PAKAI DANA BANTUAN UNTUK BELI PULSA

JOKOWI INGATKAN MASYARAKAT TAK PAKAI DANA BANTUAN UNTUK BELI PULSA

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan...
161 DESA BELUM MENYERAHKAN PERSYARATAN PENCAIRAN

161 DESA BELUM MENYERAHKAN PERSYARATAN PENCAIRAN

SAPA INDONESIA - SEBANYAK 161 desa di Wonogiri belum memenuhi...
DANA DESA DIPRIORITASKAN ENTASKAN KEMISKINAN

DANA DESA DIPRIORITASKAN ENTASKAN KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - WAKIL Menteri Keuangan Mardiasmo melakukan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook