Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

CSR BPD BANTU KAKB DAN POKDARWIS BINAANNYA

kemiskinan-sapa-bpddiy

SAPA - Penyerahan bantuan dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan diharapkan dapat saling bersinergi dengan program-program yang lain. Hal ini disebabkan banyaknya program baik dari pemerintah maupun BUMN/Swasta guna menyukseskan program pengentasan kemiskinan untuk mencapai sasaran MDG's (Millenium Development Goal's).

"Yang salah satu unsur utamanya adalah memberantas kemiskinan masyarakat," kata Bupati Kulonprogo dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG(K) saat mendampingi penyerahan bantuan oleh BPD DIY kepada KAKB di wilayah desa asuh BPD, yaitu Desa Temon Wetan (Kec. Temon) dan Desa Hargowilis (Kec. Kokap), di gedung Binangun, Rabu (26/12).

Untuk sinergi itu ditetapkan sasaran penyaluran bantuan seperti yang diprogramkan oleh Bank BPD dalam kegiatan CSRnya berkoordinasi dengan Pemkab Kulonprogo dan TKPK (Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan) tingkat Kulonprogo.

Acara tersebut dimulai dengan pembacaan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Bupati Kulonprogo sebagai wakil dari Pemkab dan Gamal Kristiyanto sebagai Pemimpin Bank BPD DIY cabang Wates.

Dalam kesepakatan tersebut, baik pihak Pemkab maupun BPD sepakat untuk membina 2 desa binaan BPD (Temon Wetan dan Hargowilis) yang bertujuan mempercepat penurunan angka kemiskinan di pedesaan.

Hal ini sebagai implementasi tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) BPD DIY yang meliputi bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat/ekonomi lokal dan peningkatan sarana-prasarana lingkungan pemukiman.

Dengan kesepakatan ini, kedua belah pihak harus melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan evaluasi akan dilakukan setiap tahun.

Menurut Gamal, bantuan ini terkait dengan program pengentasan kemiskinan Pemkab Kulonprogo. Dalam hal ini BPD membantu 20 KAKB dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Waduk Sermo, berupa bantuan lima buah tenda. Jika ada event-event tertentu masyarakat yang dibantu bisa berjualan barang khas Kulonprogo, baik berupa souvenir, makanan khas, atau lainnya.

"Kami menindaklanjuti program Pemda untuk mengentaskan kemiskinan di Kulonprogo, dengan menjadi bapak asuh untuk 2 desa. Dalam program ini, BPD menjadi bapak asuh bagi desa Temon Wetan dan Hargowilis. Dari sisi manajemen, terkait dengan pembinaan bantuan tidak dilakukan hanya oleh BPD, tetapi juga dari Pemda melalui dinas terkait," tutur Gamal.

Dalam implementasinya, BPD akan terjun ke usaha yang dijalankan KAKB dengan memantau hasil bantuan tersebut. Namun pemantauan lalu lintas rekening tabungan kelompok, maka dilakukan oleh kelompok itu sendiri, bukan orang lain karena rekening tabungan merupakan hal yang rahasia.

Bantuan yang diberikan oleh BPD untuk setiap KAKB di desa binaannya sebesar Rp5 juta. Saat ini di masyarakat sudah dibentuk KAKB. Diberi nama kelompok asuh karena di satu kelompok itu anggota yang kaya membantu yang miskin melalui usaha bersama. Konsepnya, jika yang miskin ada 6 orang, maka yang tidak miskin paling tidak 4 orang untuk membantu.

"Saya berharap dari KAKB ini nanti menjadi kelompok dimana yang sudah kaya mau membimbing yang miskin, tidak merecokinya. KK yang sudah mampu dimasukkan dalam kelompok ini tugasnya adalah membimbing, bukan ngrusuhi.

Spiritnya yaitu, yang kaya tidak ngakali yang miskin, tetapi justru yang kaya adalah membantu yang miskin," tukas Hasto.
Diharapkan dengan adanya Pokdarwis di Sermo, anggotanya berasal dari warga masyarakat yang miskin tetapi mau berusaha dan ramah untuk berjualan. Lima tenda bantuan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk menyambut wisatawan, sehingga supaya menarik pembeli dibutuhkan penunggu yang ramah.

Bupati meyakini sekitar 80% penjualan akan berhasil jika calon pembeli disambut dengan ramah. Disamping itu, diharapkan dari 5 Pokdarwis tidak ada yang sama dagangannya supaya tidak terjadi persaingan. Jika kurang modal, bisa saling berdiskusi untuk mengatasinya. Kios Pokdarwis ini diharapkan bisa buka setiap ada keramaian di Waduk Sermo.

Terkait KAKB, Hasto mengakui untuk mengentaskan kemiskinan tidak cukup dengan membuka satu usaha yang dikelola KAKB, sehingga usaha ini hanya untuk memulai saja. Jika sudah siap, usaha dari KAKB lainnya bisa bergabung supaya saling membantu. Hasto menegaskan supaya uang bantuan itu diaudit supaya tidak berurusan dengan hukum.

Diharapkan uang yang keluar masuk rekening bisa dikontrol, sehingga nanti ketika suatu saat diaudit/diperiksa bisa diketahui alur keluar masuk uang bantuan. Karena rekening itu merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban sebagai bukti keluar masuk uang di rekening.

"Setelah berjalan satu tahun, harus ada audit kemana larinya uang bantuan, apakah sudah tepat sasaran atau belum, sudah mengangkat berapa orang miskin," tegas Hasto. (yz/toeb)

 

infopublik dot kominfo dot go dot id

Terpopuler

Terbaru

PEMDES DIIMBAU PROSES PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

PEMDES DIIMBAU PROSES PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Kabupaten Gunung Kidul, Daerah...
75% DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK

75% DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Simalungunmewajibkan75%...
PERCEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMERINTAH TAMBAH DANA BANSOS

PERCEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMERINTAH TAMBAH DANA BANSOS

SAPA INDONESIA - MEMPERCEPAT pengentasan kemiskinan di Jawa...
KEMISKINAN HINGGA KESENJANGAN EKONOMI MENURUN, INI TANTANGAN BARU RI

KEMISKINAN HINGGA KESENJANGAN EKONOMI MENURUN, INI TANTANGAN BARU RI

SAPA INDONESIA - INDONESIA saat ini masih memiliki 3 masalah...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook