Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

TIGA STRATEGI ENTASKAN KEMISKINAN DI LAMPUNG

pemiskinan-kemiskinan-pengentasan

SAPA - Salah satu prioritas utama pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung setiap tahunnya adalah Penanggulangan Kemiskinan. Sebab, masalah ini berkaitan dengan persoalan pengangguran dan keterbelakangan yang kerap menjadi penghalang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Terkait hal ini, Pemprov Lampung menerapkan tiga strategi yang akan digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Tiga strategi itu adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pembangunan, menciptakan iklim partisipasi dalam bentuk regulasi di daerah, dan mendorong terwujudnya otonomi desa serta menciptakan kerja sama antardesa secara nyata.

Sekprov Lampung Irham Jafar Lan Putra mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan ini membutuhkan dukungan dari berbagai. Mulai dari unsur penyelenggaraan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, perangkat hukum, maupun masyarakat luas. Ini untuk menciptakan iklim yang kondusif dengan regulasi daerah yang kuat.

''Kita semua harus menggerakkan pembangunan berbasis partisipatif. Dengan begitu, percepatan penanggulangan kemiskinan berdasar pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan penyediaan prasarana bisa terwujud," katanya dalam Workshop Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan pada Selasa (24/3) lalu.

Kondisi kemiskinan di Lampung, terus Irham, ditandai oleh masalah kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kesenjangan itu, antara lain, banyaknya wilayah yang masih tertinggal pembangunannya, belum berkembangnya wilayah strategis, ketidakseimbangan pertumbuhan antara perkotaan dengan pedesaan, dan rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pembangunan.

''Lalu, sistem pengelolaan pertanahan yang belum optimal dan masih adanya kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Karenanya, hal ini menjadi kesulitan dan kendala tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ungkap mantan asisten I bidang pemerintahan Pemprov Lampung ini.

Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Yulianto mengatakan, workshop tersebut bertujuan melakukan percepatan dan pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2009.

''Selain itu, meningkatkan kepedulian dan membangun komitmen bersama antara pemprov dan pemkab guna mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan program pemberdayaan masyarakat," terangnya.

Yulianto mengharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan peran aktif dalam pembangunan berkaitan dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. (*)

 

radarlampung dot co id

Terpopuler

Terbaru

APBN BELUM EFEKTIF MENEKAN KETIMPANGAN

APBN BELUM EFEKTIF MENEKAN KETIMPANGAN

SAPA INDONESIA - SEJUMLAH kalangan menilai meskipun anggaran...
ALASAN KADES DI ENDE DILARANG PEGANG UANG

ALASAN KADES DI ENDE DILARANG PEGANG UANG

SAPA INDONESIA - PARA kepala desa dari 255 desa di Kabupaten...
ICW MINTA PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN DANA DESA

ICW MINTA PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - INDONESIA Corruption Watch (ICW) merekomendasikan...
SKB EMPAT MENTERI SOAL DANA DESA SEGERA DITERBITKAN

SKB EMPAT MENTERI SOAL DANA DESA SEGERA DITERBITKAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH segera menerbitkan surat keputusan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook