Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PENERIMA JAMKESMAS DIUTAMAKAN USIA 55 TAHUN KE ATAS

kemiskinan-sapa-jamkesmas

SAPA - Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu meminta semua SKPD terkait, lurah, dan kepala desa mendata secara valid calon penerima kartu jamkesmas tahun 2013. Eddy berharap para penerima kartu itu warga pra dan miskin usianya yang di atas 55 tahun.

"Jangan usia 40 tahun atau 35 tahun diberi. Ini membuat orang malas. Kalau kita bantu, mereka tidak termotivasi," ujar Eddy, Kamis (24/1/2013).

Pertengahan bulan ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu mendapat tambahan kuota sebanyak 5.000 lagi. Sebelumnya, pada pertengahan Desember lalu, Dinkes sudah disodori calon penerima jamkesmas sebanyak 34.000 orang. Sehingga total calon penerima di Batu sekitar 39.000.

Dengan penambahan kuota itu, Eddy menanggapi, penambahan kuota itu tidak sesuai dengan kondisi riil pertumbuhan ekonomi di Batu yang mengalami kenaikan. "Kami sebagai pemerintah tidak bangga, segalanya meningkat, tapi orang miskinnya bertambah. Malu sebagai kota wisata," keluhnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Batu, Endang Triningsih megatakan, penambahan itu menunjukkan pemerintah pusat melihat ada penambahan orang miskin dan pra miskin di kota wisata ini. Namun, Endang mengku belum memegang data tambahan tersebut.

"Jumlah ini semakin banyak karena pra miskin, seperti sadikin (sakit sedikit langsung miskin) dimasukkan. Kalau tahun-tahun sebelumnya, penerima kartu hanya orang miskin saja," papar Endang.

Hingga saat ini, Dinkes belum selesai memverifikasi drop-dropan data pemberian pemerintah pusat itu. Untuk verifikasi calon penerima kartu, Dinkes bekerjasama dengan kepala desa dan lurah. Namun, sampai kini baru delapan kelurahan dan desa yang menyerahkan hasil verifikasinya.

"Kami ingin data riil dari mereka (lurah dan kepala desa) supaya kartu tepat sasaran. Selama ini ada orang kaya dapat jamkesmas," katanya.

Selain itu, kata Endang, data riil tersebut bisa menyebutkan, jumlah calon penerima kartu yang sudah meninggal, pindah, atau sudah tidak layak lagi menerima. Jika data tersebut valid, maka, negara tidak perlu membayar premi lagi kepada pengelola jamkesmas.

"Kan eman kalau ada orang yang sudah meninggal tidak dilaporkan, Negara tetap membayar premi," sebutnya.

 

surabaya dot tribunnews dot com

Terpopuler

Terbaru

DANA DESA HARUS MENJANGKAU 40% PENDUDUK LAPISAN BAWAH

DANA DESA HARUS MENJANGKAU 40% PENDUDUK LAPISAN BAWAH

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo meminta agar program-program...
BUMDES DIMINTA KEMBANGKAN BISNIS ALTERNATIF

BUMDES DIMINTA KEMBANGKAN BISNIS ALTERNATIF

SAPA INDONESIA - BADAN Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan...
TERIMA DANA RATUSAN JUTA, DESA WANGUNREJO FOKUS KEMBANGKAN PERTANIAN

TERIMA DANA RATUSAN JUTA, DESA WANGUNREJO FOKUS KEMBANGKAN PERTANIAN

SAPA INDONESIA - DANA desa tahun 2017 sudah mulai didistribusikan...
KALAU PENYALURAN RASTRA TAK TELAT, KEMISKINAN PASTI TURUN

KALAU PENYALURAN RASTRA TAK TELAT, KEMISKINAN PASTI TURUN

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook