Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DANA PROGRAM BEROBAT GRATIS LEBIH TRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN

kemiskinan-pemiskinan-dprdsumsel

SAPA - Dana program berobat gratis yang direalisasikan pemerintah provinsi ke kabupaten dan kota diminta untuk lebih transparan dan tepat sasaran, demikian disampaikan Komisi V DPRD Sumatera Selatan.

Ketua Komisi V DPRD Sumsel MF Ridho menyampaikan hal itu di Palembang, Sabtu, terkait hasil kunjungan kerja mereka baru-baru ini ke Kabupaten Lahat ternyata dana bidang kesehatan yang dialokasikan ke kabupaten itu secara patungan yaitu 50:50 (50 persen Lahat dan 50 persen Pemprov Sumsel).

"Namun, dana patungan dari provinsi itu setiap tahun tidak terealisasi sebesar 50 persen, ini yang disampaikan kepada kita," katanya.

Menurut dia, kalau total untuk berobat gratis itu Rp11,4 miliar, maka yang ditanggung kabupaten Rp5,7 miliar, sedangkan provinsi Rp5,7 miliar bila komposisinya 50 persen kabupaten dan 50 persen provinsi.

Dari jumlah itu untuk alokasi dari kabupaten Rp5,7 miliar sudah dipenuhi, sementara alokasi dari provinsi yang di kirim ke kabupaten hanya Rp2,6 miliar artinya masih kurang, ujarnya.

Ia berharap, porsi untuk kabupaten yang dari provinsi itu didrop ke kabupaten sesuai dengan jumlah tersebut.

Kalau tagihan rumah sakit Mohammad Hoesin Palembang dan rumah sakit Jakarta pembayarannya berdasarkan kartu tanda penduduk. Artinya ada pasien yang dirujuk ke Palembang berdemosili di Kabupaten Lahat seharusnya kabupaten membayar ke provinsi.

Jadi, transparansi memang perlu ditingkatkan dan pasien yang berobat tentunya ada data walaupun berobat di kelas III.

Data pasien seluruh dari Kabupaten Lahat berapa biayanya, nanti Lahat yang membayarnya, jadi dana dari provinsi untuk kabupaten didrop seluruhnya dahulu, tuturnya.

Ia mengatakan, itu untuk tahun 2012 diharapkan ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih dirasakan warga.

"Artinya di sini transparansinya harus dibuka dan dana patungan dari provinsi harus dibayar penuh, kalau hanya Rp2,6 miliar, yang Rp3,1 miliarnya kemana, itu hasil pertemuan kita dengan Bupati Lahat," paparnya.

Selain itu, kabupaten berharap bila APBD Provinsi Sumsel sudah semakin besar diharapkan tidak ada lagi dana patungan berobat gratis sehingga semua dananya harus ditanggung Provinsi Sumsel.

Dengan begitu kabupaten dan kota bisa menggunakan dana patungan berobat gratis untuk kebutuhan lain di kabupaten dan kota itu sendiri, katanya.

 

ciputranews dot com

Terpopuler

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook