Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

VERIFIKASI ULANG DISTRIBUSI KARTU JAMKESMAS DI LUMAJANG

kemiskinan-sapa-jamkesmas

SAPA - Sampai saat ini pembagian Kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) di Kabupaten Lumajang dinilai masih belum merata. Pasalnya, selain kuota pendistribusian Kartu Jamkesmas kepada masyarakat miskin penerima yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan gratis ini, masih kurang.

Hal ini disampaikan Drs Bukasan Ketua Komsi D DPRD Kabupaten Lumajang, Selasa (29/1/2013) siang. Ia menilai, dalam pendistribusian Kartu Jamkesmas sejauh ini ada yang mendapatkan dan ada juga yang masih belum memperoleh.

"Untuk itu, membutuhkan verifikasi yang jelas agar penerima benar-benar dijamin tepat sasaran. Ataukah yang kemarin belum dapat, saat ini sudah dapat. Atau juga saat ini belum mendapatkan, karena salah-sasaran," kata Drs Bukasan.

Meski begitu, masih kata politisi PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang ini, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Lumajang saja. Karena juga merata terjadi di daerah yang lainnya di Jawa Timur. Dan hal itu yang diungkap dalam pertemuan di Provinsi Jawa Timur yang dihadirinya, beberapa waktu lalu.

"Dalam rapat di Provinsi Jatim yang saya hadiri, ditekankan bahwa penyaluran Kartu Jamkesmas yang sejauh ini sudah dibagikan, meski salah-sasaran, untuk tidak usah ditarik kembali. Namun, harus ada verifikasi ulang untuk melengkapi kuota yang sejuah ini belum terakomodir seluruhnya," bebernya.

Dimana, di Kabupaten Lumajang sejauh ini yang telah dibagikan mencapai 5 ribu lebih Kartu Jamkesmas. "Sedangkan, kekurangannya masih mencapai 6 ribu lebih. Nah, pentingnya verifikasi ulang ini adalah untuk mengetahui sekaligus memastikan agar di Jamkesda-nya nanti tidak terjadi tumpang tindih," jlentrehnya.

Dari pemantauan pendistribusian Kartu Jamkesmas selama ini, masih menurut Drs Bukasan, yang terjadi memang ada temuan sejumlah penerima yang salah-sasaran. Pasalnya, ada warga yang meninggal namun belum dihapus dari data penerimanya. Ada juga yang telah pindah domisili, namun juga belum dihapus datanya.

"Konteksnya, dari Pusat maupun Provinsi Jatim menekankan kepada Pemerintah Daerah, jika di Lumajang adalah Pemkab Lumajang, agar orientasinya bukan persoalan pemenuhan kuotanya saja. Namun kevalidan datanya sendiri. Seandainya kuotanya 500, yang lainnya masih banyak yang belum memperoleh dan didata, kuotanya tidak perlu menomor-satukan. Namun, dasarnya adalah kelayakan dari verifikasi itu sendiri," tutur Drs Bukasan.

Ditegaskan oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang ini, yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah, untuk mengantisipasi gejolak dalam pelayanan kesehatan bagi warga miskin tersebut. Verifikasi ulang untuk menjamin kevalidan datanya, harus segera dilakukan.

Sebab, jika hanya mendandalkan dengan menggunakan dasar data di BPS (Badan Pusat Statistik), pihaknya tidak yakin data itu benar-benar valid. Karena disinyalir masih banyak pendataan-pendataan itu yang di-remote dari rumah, diperkirakan atau sebagainya.

"Atau ada anggapan bahwa masyarakat yang tahun sebelumnya didata tidak mampu, dianggap selamanya miskin. Meski di tahun berikutnya strata kehidupan ekonominya berubah menjadi mampu. Atau yang sebaliknya, yang kemarin mampu menjadi miskin, karena terdampak bencana alam atau sosial. Itulah yang harus diantisipasi," bebernya.

DPRD Kabupaten Lumajang juga berharap kepada masyarakat yang sejauh ini miskin dan menjadi sasaran penerimaan Kartu Jamkesmas namun belum terakomodir hak-haknya, untuk melayangkan pengaduan.

"Ini bagi mereka yang memang benar-benar menjadi sasaran Jamkesmas, namun tidak teralokasikan dengan menerima kartu kesehatan miskin ini. Agar kita bisa melakukan advokasi dan pendampingan dengan tujuan hak-hak mereka bisa terlayani sepenuhnya," demikian pungkas Drs Bukasan. 

 

jaringradio dot surabaya dot net

Terpopuler

Terbaru

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa tahap pertama sebanyak 60 % dibagikan...
DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

SAPA INDONESIA - DANA desa termin pertama 2017 sudah mulai...
TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

SAPA INDONESIA - PENGELOLAAN keuangan desa berupa dana desa...
BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook