Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KARTU JAMKESMAS TIDAK TEPAT SASARAN DI PROBOLINGGO

kemiskinan-sapa-probolinggojamkesmasSAPA - Program yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, ternyata kartu Jamkesmas salah sasaran di Kota Probolinggo. Soalnya, ditemukan sejumlah pemegang kartu Jamkesmas merupakan warga mampu, pindah domisili, hingga sudah meninggal dunia.

Hal itu terungkap saat rapat dengar-pendapat (hearing) antara Komisi C DPRD dengan Dinas Kesehatan, RSUD, dan Badan Pusat Statistik (BPS) di gedung DPRD Kota Probolinggo, Rabu (30/1).

Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi C, Nasution itu terungkap, kartu Jamkesmas diperbarui per Desember 2012 lalu. Saat itu Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan kartu Jamkesmas terbaru, sebanyak 74.761 kartu untuk warga Kota Probolinggo periode 2012-2016.

Ternyata hanya 70.282 kartu yang diterima Dinkes Kota Probolinggo. Ada informasi, sisanya menyusul.
Sebenarnya dibandingkan jumlah kartu Jamkesmas periode sebelumnya (2008-2012), yang "hanya" 28.986 kartu, jumlah tersebut jauh lebih banyak. Yakni ada tambahan sebanyak 45.775 kartu.
Kartu Jamkesmas itu kemudian didistribusikan melalui enam Puskesmas di Kota Probolinggo. Saat distribusi itulah akhirnya diketahui, sebagian penerima kartu Jamkesmas itu bukan warga miskin.

Pihak Puskesmas Sukabumi yang membagikan kartu Jamkesmas untuk dua keluarahan, Mayangan dan Sukabumi misalnya, menemukan fakta, sekitar 300 kartu Jamkesmas diduga kuat salah sasaran. "Itu baru satu Puskesmas sudah diketahui ada 300 kartu Jamkesmas yang salah sasaran," ujar Wakil Ketua Komisi C, Taufiqurrahman. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan diduga bakal memicu keresahan di masyarakat.
Sementara itu Kepala Dinkes Kota Probolinggo, drg Ninik Ira Wibawati mengaku, langsung bersikap.

"Sebagian kartu yang salah sasaran kami tarik kembali. Memang ada kartu yang belum dibagikan," ujarnya.
Disinggung pihak yang bertanggung jawab, drg Ninik mengatakan, pendataan guna terbitnya kartu Jamkesmas dilakukan pihak BPS. Data dari BPS itu kemudian diteruskan ke TNP2K untuk diolah hingga terbit menjadi kartu Jamkesmas.

Sementara itu Kepala BPS Kota Probolinggo, Surya Astutik awalnya mengatakan, pihaknya bukan sebagai pihak yang mengolah data. "Kami hanya mengumpulkan data dan dilaporkan ke TNP2K," ujarnya.
Komisi C kemudian menimpali, justru dari data yang dikumpulkan BPS itulah yang menjadi bahan terbitnya kartu Jamkesmas. "TNP2K tidak mungkin mengeluarkan data penerima kartu Jamkesmas kalau tidak menerima data dari BPS," ujar Nasution.

Setelah "dikeroyok" anggota Komisi C, Surya Astutik akhirnya mengaku, ada sebagian petugas yang kinerjanya tidak sesuai. "Kami meminta maaf, mungkin ada petugas kami yang tidak cermat," ujarnya.
Komisi C akhirnya memutuskan sependapat dengan Dinkes Jatim, agar kartu Jamkesmas yang bermasalah ditarik dari peredaran. "Kartu Jamkesmas yang bermasalah sebaiknya ditarik, kemudian diterbitkan kartu Jamkesmas baru untuk warga miskin yang memang berhak," ujar Nasution. isa

Jamkesda Dinilai Terlalu Kecil

Sementara itu meski dana Jamkesda pada APBD 2013 dinaikkan menjadi Rp 3,8 miliar dibandingkan pada APBD 2012 yang Rp 2,8 miliar, anggaran untuk pengobatan warga miskin itu dinilai terlalu kecil. Soalnya tambahan Rp 1 miliar itu untuk membayar utang tahun 2012 lalu pada RSUD Dr Moch. Saleh, Kota Probolinggo.

Dengan kata lain, dana Jamkesda tahun 2012 dan 2013 sama persis. Padahal berdasarkan pengalaman, anggaran Jamkesda Rp 2,8 miliar pada 2012 keburu habis (defisit) sejak pertengahan tahun.
Berdasarkan catatan, bahkan per 31 Juli 2012 lalu, anggaran Jamkesda sudah derfisit sekitar Rp 300 juta. Soalnya, hingga tanggal tersebut Pemkot Probolinggo sudah mengeluarkan menggunakan dana sekitar Rp 3,1 miliar untuk pengobatan warga miskin.

Pemicu defisitnya anggaran Jamkesda karena jumlah pasien Jamkesda non-kuota atau yang hanya berbekal Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari kelurahan membeludak. Hingga akhir 2012 jumlah pasien yang berobat di RSUD setempat mencapai sekitar 5.000 orang.

Dikorfimasi soal masih kecilnya dana Jamkesda tahun ini, Walikota HM. Buchori membenarkannya. "Benar, dana Jamkesda yang tinggal Rp 2,8 miliar, setelah dikurangi utang ke RSUD Rp 1 miliar, diperkirakan tidak akan cukup. Nanti melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan, Red.) akan ditambah menjadi Rp 3,5 sampai Rp 4 miliar," ujarnya, Kamis (31/1) pagi tadi.

Meski bakal menambah anggaran Jamkesda melalui PAK, walikota mengingatkan, semua pihak untuk berhemat dana Jamkesda. "Soalnya saya beberapa kali mendapat laporan, ada orang kaya mengantongi kartu Jamkesda. Indikasi kaya orang itu rumahnya bagus, punya motor," ujar politisi PDIP itu.

Urunan-BAZ

Berbagai cara ditempuh warga miskin di Kota Probolinggo guna mendapatkan pengobatan gratis di RSUD. Selain berbekal kartu Jamkesda, sebagian memanfaatkan Surat Pernyataan Miskin (SPM) atau biasa disebut Jamkesda non-kuota.

Jurus lainnya, ada sebagian warga miskin terutama yang sakit parah, berkirim surat ke walikota. "Tujuannya meminta sumbangan untuk pengobatan anggota keluarganya yang sakit parah," ujar Walikota HM. Buchori.
Dicontohkan, beberapa hari lalu Sami (50), warga Ketapang, Kecamatan Kademangan berkirim surat dengan tulisan tangan ke walikota. Sang nenek meminta sumbangan untuk pengobatan cucunya, Siti Aisyah (2 bulan), yang menderita pembengkakan tempurung kepala (Hydrocephalus).

"Karena mendesak, kepala-kepala Satker saya minta urunan dari kantong pribadi, ditambah dana dari BAZ (Badan Amil Zakat) akhirnya terkumpul Rp 16 juta untuk disumbangkan ke Bu Sami," ujar walikota. Tidak hanya Sami, setiap bulan ada 3-4 orang miskin yang mengajukan bantuan pengobatan anggota keluarganya.

Direktur RSUD Dr Moch. Saleh, dr Bambang Agus Suwignyo MMKes mengatakan, pihaknya telah menyiapkan plafon anggaran Rp 3,6 miliar untuk membiayai pasien miskin yang tidak terjangkau Jamkesnas.


Sumber : Surabaya Post

Terpopuler

Terbaru

KERJA 2018 ADALAH AKSELERASI, ARAH PERTUMBUHAN KE EKONOMI KAWASAN

KERJA 2018 ADALAH AKSELERASI, ARAH PERTUMBUHAN KE EKONOMI KAWASAN

SAPA INDONESIA - RENCANA kerja pemerintah pada 2018 adalah...
MENEMUKAN KORUPSI DANA DESA? HUBUNGI NOMOR INI...

MENEMUKAN KORUPSI DANA DESA? HUBUNGI NOMOR INI...

SAPA INDONESIA - SAAT ini pembahasan potensi korupsi dana desa...
BANYAK KADES YANG BELUM BISA BUAT RAPB DESA

BANYAK KADES YANG BELUM BISA BUAT RAPB DESA

SAPA INDONESIA - KETUA Satgas Dana Desa Bibit Samad Riyanto...
JOKOWI INGIN PENDUDUK DAPAT LAYANAN INFRASTRUKTUR LEWAT DANA DESA

JOKOWI INGIN PENDUDUK DAPAT LAYANAN INFRASTRUKTUR LEWAT DANA DESA

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH terus meningkatkan alokasi dana...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook