KETERPADUAN ANTAR SKPD DIPERLUKAN

SAPA INDONESIA – JUMLAH warga miskin di Kota Semarang yang sebanyak 367.848 jiwa atau 20,82 persen dari total penduduk pada 2015 dinilai tinggi.

Untuk menekan angka kemiskinan tersebut diperlukan keterpaduan di antara satuan kerja perangkat daerah, khususnya terkait upaya mendorong warga untuk mandiri.  PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/680/2015, jumlah warga miskin pada 2015 sebanyak 114.939 keluarga. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, diharapkan persentase warga miskin akan menurun 4 persen pada 2021.  PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Andreas Pandiangan, mengatakan, penurunan jumlah warga miskin dapat terlaksana jika ada keterpaduan di antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Semarang. Pemerintah kota diharapkan tak hanya “menyuapi” warga miskin dengan program yang tak terstruktur.

“Selama ini masing-masing SKPD memberi pelatihan membuat kerajinan bagi warga miskin, tetapi tidak memikirkan bagaimana ke depannya. Padahal, itu dapat diteruskan, misal produk mereka diwadahi oleh koperasi,” ujar Andreas dalam acara dialog Prime Topic Sindo Trijaya Goes to Campus bertema “Mengentaskan Kemiskinan di Unika Soegijapranata, Senin (21/11).  PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Andreas mengatakan, pendekatan yang bersifat karitatif atau memberi, bukan struktural, akan sulit membuat warga menjadi mandiri. Pemkot diharapkan memiliki terobosan yang tak memerlukan banyak uang. Salah satunya menggaet perusahaan untuk tanggung jawab sosial.  PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Didik Wibowo mengatakan, menurunkan angka warga miskin bukan hal mudah. Pasalnya, ada berbagai faktor eksternal yang memengaruhi, seperti inflasi.  PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Namun, menurut dia, pemerintah telah mencoba untuk tidak lagi hanya “menyuapi” warga untuk mandiri, tetapi juga mengarahkan. “Yang kami gencarkan sejak September lalu, yaitu konsep kampung tematik. Kami mendorong mereka untuk mengangkat potensi ekonomi lokal,” ujarnya.  PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pemkot Semarang mengedepankan kampung tematik sebagai solusi untuk mengatasi kekumuhan di wilayah-wilayah urban. Pengembangan kampung tematik telah dianggarkan melalui APBD Perubahan 2016 untuk 32 kelurahan (26/10/2016).

Didik melanjutkan, sejumlah indikator yang membuat seseorang masuk kriteria warga miskin, antara lain pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Fokus bantuan Pemkot saat ini adalah warga yang masuk kategori hampir miskin. “Agar tidak terperosok ke kategori miskin,” katanya.  PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sumber: Kompas dot com
                        PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Terkait lainnya:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *