SAPA INDONESIA – ANGKA kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan di tahun 2015. Dari tahun sebelumnya, 2014 diangka 12,34 persen menjadi 15.71 persen di tahun 2015.
“Ada peningkatan kemiskinan sebesar 0,23 persen di tahun 2015,” ujar Direktur Bojonegoro Institute, Aw Syaiful Huda, Kamis (29/12/2016).
Peningkatan angka kemiskinan juga terjadi pada tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Hanya saja untuk nilai peningkatan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro masih di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur, dan di bawah Nasional. KEMISKINAN
Adanya peningkatan kemiskinan di tahun 2015, menghentikan trend laju penurunan kemiskinan sejak tahun 2006 sampai 2014. AW menambahkan, meskipun angka kemiskinan naik, tetapi untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Bojonegoro menunjukkan nilai positif, karena mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2014).
“Dengan menurunnya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan ini, berarti rata-rata orang miskin di Bojonegoro semakin mendekati garis kemiskinan. Serta menunjukkan kesenjangan antara orang miskin semakin rendah. Sehingga jika saja intervensi programnya tepat, mereka akan keluar dari garis kemiskinan,” jelas AW. KEMISKINAN
Dari data kemiskinan BPS tersebut, menjadikan tingkat kemiskinan Kabupaten Bojonegoro naik satu tingkat, di peringkat 8 dari kabupaten/kota se-Jawa Timur. Naiknya angka kemiskinan itu disebabkan antara lain disebabkan pengaruh kenaikan harga BBM di akhir tahun 2014. KEMISKINAN
“Pada Bulan November 2014, Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM.Untuk BBM jenis premium yang harga sebelumnya Rp 6.500 naik menjadi Rp 8.500 dan BBM jenis soalar yang harga sebelumnya Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 Adanya peningkatan harga BBM ini menyebabkan harga barang dan jasa ikut naik,” jelasnya. KEMISKINAN
Meskipun pada Bulan Januari 2015, pemerintah menurunkan lagi harga BBM hingga dua kali pada bulan tersebut (1 dan 19 Januari 2015).Tetapi, adanya penurunan harga BBM ini, ternyata tidak semua diikuti penurunan harga barang dan jasa. KEMISKINAN
Disamping itu, lanjut dia, juga adanya pengaruh tingkat pengangguran meningkat. Diantaranya disebabkan pada tahun 2014-2015, ada pemutusan kontrak tenaga kerja di Blok Cepu-Kabupaten Bojonegoro, dalam jumlah yang cukup besar. Sekitar 7-8 ribu orang.
Dampak adanya pemutusan kontrak kerja tersebut menyebabkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bojonegoro meningkat signifikan. Pada awalnya mungkin belum begitu terasa dampaknya, sebab eks-pekerja ini mendapatkan pesangon dari perusahaan, sehingga masih bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. KEMISKINAN
“Namun ketika uang pesangon tersebut habis, dan mereka tidak bekerja lagi, pastinya akan berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari,” terangnya. KEMISKINAN
Keempat, belum maksimalnya program-program penanggulangan kemiskinan. Diantaranya disebabkan sasaran program kurang tepat, karena carut marutnya data kemiskinan, serta program pelatihan-pelatihan belum berjalan sesuai yang diharapkan. KEMISKINAN
“Kedepan Pemerintah Daerah harus meningkatkan dan memperbaiki program penanggulangan kemiskinan, yang berbasis data kemiskinan by name by address, Basis Data Terpadu 2015. Selain itu juga dalam intervensi program kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan masing-masing wilayah. Dan itu bisa dilihat dari data BDT dan data Podes (Potensi Desa),” pungkas AW.
Berikut data prosentase kemiskinan Kabupaten Bojonegoro (BPS) :
28,35 persen (2006), 26,37 persen (2007), 23,87 persen (2008), 21,27 persen (2009), 18,75 persen (2010), 17,47 persen (2011), 16,60 persen (2012), 15,95 persen (2013), 15,48 persen (2014) dan 15,71 persen (2015).
Sumber: Beritajatim dot com
KEMISKINAN
Terkait lainnya: