Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PERLU SOSIALISASI DATA RASKIN UNTUK HINDARI KONFLIK

kemiskinan-pemiskinan-raskin7

SAPA - Penurunan jumlah pagu penerima beras rakyat miskin (Raskin) 2013 di Kabupaten Sampang, penurunan tersebut sebanyak 19.201 RTSPM (Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat) dengan jumlah beras mencapai 288.015 ton/per bulan. Dibandingkan 2012 lalu sebanyak 127.848 RTSPM, tercatat mengalami pengurangan menjadi 108.647 atau turun sebesar 15 %.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang, Malik Amrullah, menjelaskan, bahwa penurunan pagu tersebut berdasarkan surat Menko Kesra, tentang pagu raskin 2013 dan SK Gubernur Jatim, tentang pagu raskin Kabupaten se Jawa Timur. ''Lembaga yang menentukan pagu raskin bukan kita. tetapi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011,'' jelas Malik, ditemui Rabu (13/2).

Namun penurunan pagu raskin yang cukup drastis itu mendapat reaksi dari sejumlah Kepala Desa (Kades), karena tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya. Menurut Kades Pangerangan, Kec. Pangerangan, Mohammad Aksan, kebijakan penurunan pagu Raskin yang megacu data BPS dinilai tidak masuk akal.

Karena data RTSM yang digunakan BPS untuk Raskin berbeda dengan hasil pagu yang disosialisasikan.

''Kami kecewa karena tidak ada penjelasan tentang indikator penurunan pagu raskin tersebut. Hanya sebatas pemberitahuan bahwa datanya turun tanpa merinci secara detil apa penyebabnya, sehingga posisi kami sebagai Kades dilematis ketika berhadapan dengan warga yang mempertanyakan masalah itu,'' ungkap Aksan.

Sekretaris Asosiasi Kepala Desa(AKD) itu juga menambahkan, masalah kemiskinan yang saat ini ditangani TNP2K terkesan memaksakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Sehingga dengan menyampaikan data itu maka pemerintah dianggap telah berhasil mengentaskan kemiskinan.

''Seharusnya pemerintah jangan mengeluarkan data hanya di atas meja, tapi harus turun ke lapangan untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat kemiskinan itu benar-benar turun,'' protesnya.

Ketua Madura Developmen Wacth (MDW), Tamsul, menyatakan, sejak awal data masyarakat penerima raskin memang bermasalah, sehingga program tersebut tidak tepat sasaran. Ia mencontohkan pada saat dilakukan pemutakhiran data ternyata dalam pelaksanaannya hanya diacak, tidak berdasarkan by name by addres.

Akibatnya, warga miskin yang seharusnya berhak menerima jatah raskin malah tidak masuk dalam data tersebut.

''Di sisi lain, kebijakan yang dikeluarkan Bupati Noer Tjahja dengan mengurangi data penerima raskin, merupakan tujuan politis untuk menunjukan kepada publik bahwa tingkat kemiskinan di Sampang berkurang.

Padahal kenyataan di lapangan sangat bertolak belakang, karena masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan,'' papar Tamsul.

 

surabayapost dot co dot id

Terpopuler

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook