Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KRITERIA UNTUK FAKIR MISKIN BELUM JELAS

kemiskinan-sapa-timbulsiregaropsiSAPA - Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peraturan Presiden (Perpres) No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, tidak disebutkan secara jelas tentang Kriteria Fakir Miskin.

Selama ini setiap instansi pemerintah memiliki kriteria masing-masing tentang fakir miskin. Sehingga sering terjadi ketidakpastian tentang kriteria fakir miskin tersebut.

Demikian dikatakan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar dalam siaran persnya siang ini (15/2).

"PP ini memposisikan hak rakyat atas jaminan sosial Kesehatan lebih ditentukan oleh kemampuan fiskal pemerintah.

Yaitu dengan menempatkan Kementerian keuangan secara sendiri sebagai institusi penentu jumlah anggaran PBI (Pasal 10 ayat 2). Adapun Kementerian Kesehatan dan DJSN hanya diposisikan sebagai institusi pengusul," kata Timboel.

Seharusnya menurut dia, penentuan anggaran PBI tidak hanya ditentukan Kementarian Keuangan saja, tetapi melibatkan Kementerian lain. Seperti Kementerian Kesehatan dan Sosial, sehingga hak rakyat atas jaminan Kesehatan tidak dikebiri oleh masalah fiskal semata.

Selain itu alam hal pendataan dan penetapan jumlah PBI, tampak adanya inkonsistensi penentu hasil pendataan. Dalam Pasal 3 disebutkan pendataan Fakir Miskin dan orang tidak mampu diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial ( Mensos).

Namun pada Pasal 4 menyebutkan sebelum ditetapkan sebagai data terpadu maka data tersebut harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan dan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

"Pasal 4 ini membuka peluang data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial diubah oleh Kementerian Keuangan, karena data jumlah PBI akan menentukan total anggaran PBI," kata dia.


( Hartono Harimurti / CN33 / JBSM )
Suara Merdeka dot com

Terpopuler

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook