Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KRITERIA UNTUK FAKIR MISKIN BELUM JELAS

kemiskinan-sapa-timbulsiregaropsiSAPA - Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peraturan Presiden (Perpres) No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, tidak disebutkan secara jelas tentang Kriteria Fakir Miskin.

Selama ini setiap instansi pemerintah memiliki kriteria masing-masing tentang fakir miskin. Sehingga sering terjadi ketidakpastian tentang kriteria fakir miskin tersebut.

Demikian dikatakan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar dalam siaran persnya siang ini (15/2).

"PP ini memposisikan hak rakyat atas jaminan sosial Kesehatan lebih ditentukan oleh kemampuan fiskal pemerintah.

Yaitu dengan menempatkan Kementerian keuangan secara sendiri sebagai institusi penentu jumlah anggaran PBI (Pasal 10 ayat 2). Adapun Kementerian Kesehatan dan DJSN hanya diposisikan sebagai institusi pengusul," kata Timboel.

Seharusnya menurut dia, penentuan anggaran PBI tidak hanya ditentukan Kementarian Keuangan saja, tetapi melibatkan Kementerian lain. Seperti Kementerian Kesehatan dan Sosial, sehingga hak rakyat atas jaminan Kesehatan tidak dikebiri oleh masalah fiskal semata.

Selain itu alam hal pendataan dan penetapan jumlah PBI, tampak adanya inkonsistensi penentu hasil pendataan. Dalam Pasal 3 disebutkan pendataan Fakir Miskin dan orang tidak mampu diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial ( Mensos).

Namun pada Pasal 4 menyebutkan sebelum ditetapkan sebagai data terpadu maka data tersebut harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan dan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

"Pasal 4 ini membuka peluang data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial diubah oleh Kementerian Keuangan, karena data jumlah PBI akan menentukan total anggaran PBI," kata dia.


( Hartono Harimurti / CN33 / JBSM )
Suara Merdeka dot com

Terpopuler

Terbaru

KALAU ADA PENYELEWENGAN DANA DESA, LAPOR KE SINI!

KALAU ADA PENYELEWENGAN DANA DESA, LAPOR KE SINI!

SAPA INDONESIA - DANA desa tak boleh diselewengkan. Karena...
JOKOWI MINTA DANA DESA DIPAKAI UNTUK BUKA LAPANGAN PEKERJAAN

JOKOWI MINTA DANA DESA DIPAKAI UNTUK BUKA LAPANGAN PEKERJAAN

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo meminta penggunaan dana...
DANA DESA CAPAI PULUHAN TRILIUN, SRI MULYANI: HASILNYA BELUM MAKSIMAL

DANA DESA CAPAI PULUHAN TRILIUN, SRI MULYANI: HASILNYA BELUM MAKSIMAL

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui,...
PEMERINTAH AKAN NAIKKAN DANA DESA UNTUK WILAYAH INI

PEMERINTAH AKAN NAIKKAN DANA DESA UNTUK WILAYAH INI

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH akan melakukan reformulasi alokasi...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook