Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

MENDAGRI : PEJABAT PEMDA KURANGI PERJALANAN DINAS

kemiskinan-pemiskinan-mendagri

SAPA -  Para pejabat di pemerintah daerah (pemda) diminta oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk mengurangi perjalanan dinas keluar daerah. Hal itu untuk menekan biaya aparatur yang sudah terlampau tinggi. Hal itu dikemukakan Gamawan saat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2018, Nur Alam-HM Saleh Lasata, di gedung DPRD Sultra, Kendari, Senin (18/2).

"Keseringan pejabat melakukan perjalanan dinas telah menimbulkan biaya belanja apatur negara di seluruh daerah di Indonesia terlampau tinggi, yakni mencapai rata-rata 60 persen," kata Gamawan.

Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat, terutama penanggulangan kemiskinan, kurang mendapat perhatian. Padahal, tegas Gamawan, penduduk miskin yang saat ini jumlahnya mencapai 10,66 persen dari total jumlah penduduk Indonesia sangat membutuhkan perhatian pemerintah. "Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus mampu menyinergikan seluruh kepala daerah (bupati dan wali kota) di wilayahnya, terutama dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," katanya.

Menurutnya, gubernur dan wakil gubernur Sultra tidak terlalu sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah karena kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut sangat mencukupi.

Ia juga meminta Sultra tidak lagi menerima pegawai honor karena hanya memberatkan anggaran negara. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang ada saat ini sudah cukup memadai. Namun ritme kerja dan pembagian kerja harus diubah. "Di ibu kota provinsi atau kabupaten biasanya kelebihan pegawai, sedang di wilayah pelosok kekurangan pegawai. Ini terjadi karena sebagian besar pegawai cenderung ingin bekerja di dalam kota sehingga berusaha pindah dengan beragam alas­an," katanya.

Sementara itu, saat acara pelantikan jabatan berlangsung, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di sejumlah ruas jalan di Kota Kendari. Aliansi rakyat dan mahasiswa Sultra mencegat kendaraan dinas milik Puskesmas Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan merusak dan membakarnya. Para demonstran meminta Gubernur Sultra Nur Alam bertanggung jawab terhadap pungutan sumbangan pihak ketiga yang jumlahnya mencapai Rp 2 triliun lebih.

"Gubernur Sultra harus bertanggung jawab terhadap penyelewengan dana yang dipungut dengan menggunakan dasar hukum peraturan gubernur Sultra," ujar Karim, seorang demonstran.

Kepala Bidang Humas Polda Sultra Adul Karim Samandi mengatakan, aksi tersebut cepat diatasi dan tidak ada korban jiwa. Kepala Puskesmas Poasia Juriadi yang mengendarai mobil tersebut sudah lebih dahlulu mengamankan diri.

Menurut Karim, dua orang dari sekian pelaku sudah di­amankan polisi untuk dimintai informasi. "Status mereka masih sebagai saksi. Namun jika cukup bukti, akan ditingkatkan menjadi tersangka," katanya.

 

cetak dot shnews dot co

Terpopuler

Terbaru

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

SAPA INDONESIA - KETIMPANGAN ekonomi atau gini ratio DIY yang...
VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

SAPA INDONESIA - MENCERMATI fenomena angka kemiskinan yang...
BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

SAPA INDONESIA - NOMINAL belanja rokok di Kabupaten Kulonprogo,...
SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - SETIAP desa memiliki potensi untuk membentuk...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook