Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PEMERINTAH BAGIKAN SERTIFIKAT LAHAN UNTUK KURANGI KEMISKINAN

kemiskinan-pemerintahbagisertifikattanah

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Jawa Tengah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan merehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Sayangnya, rumah-rumah yang akan direhabilitasi pada umumnya tidak memiliki status yang jelas. Sebab, warga tidak memiliki sertifikat lahan.
Oleh karena itu, pemerintah membagikan sertifikat lahan agar status kepemilikan lahan menjadi jelas.

"Petugas di lapangan kerap terbentur masalah ketidakjelasan status kepemilikan lahan warga saat hendak melaksanan program tersebut," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menyampaikan sambutannya di depan Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Pembagian Sertifikat Tanah Rakyat di Lapangan Pancasila, Semarang, Senin (9/10/2017).

Hingga akhir 2017, Pemerintah Jawa Tengah menargetkan rehabilitasi RTLH mencapai 20.027 rumah.

"Kami mau bantu untuk urus rumah tidak layak huni sering kali terbentur soal kepemilikan karena status tanahnya tidak jelas. Padahal itu salah satu indikator kemiskinan di Jawa Tengah," ujar Ganjar.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), baru sekira 50 persen dari 21,3 juta bidang lahan yang ada di Jawa Tengah memiliki sertifikat.

Tahun ini, 630.000 bidang tanah telah disertifikasi. Pemerintah Jawa Tengah menargetkan 1,24 juta bidang tahan disertifikasi pada 2018.

Jika proses sertifikasi bisa berjalan dengan baik, kata Ganjar, maka pihaknya akan melakukan sinkronisasi data jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Bermodal data kemiskinan yang akurat, program-program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah bakal tepat sasaran.

"Dari BPN sudah melakukan uji coba bahwa ketika sudah dilakukan digitalisasi (data) dan kemudian disinkronkan dengan data kemiskinan maka kemiskinan bisa kita keroyok," ujarnya.

Dengan demikian bantuan keuangan bisa langsung diterima warga yang masuk kategori miskin sekaligus tanahnya bisa memiliki sertifikat. "Jadi mereka yang miskin dapat kami berikan bantuan secara lengkap," katanya.
Sumber: Kompas dot co

 

Terpopuler

Terbaru

KEMENDAGRI TARGETKAN PEKAN INOVASI WUJUDKAN DESA YANG MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA

KEMENDAGRI TARGETKAN PEKAN INOVASI WUJUDKAN DESA YANG MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA

SAPA INDONESIA - DIREKTUR Evaluasi Perkembangan Desa, Eko Prasetyanto...
KEMENDES PDTT BAHAS PENINGKATAN MANAJEMEN KONFLIK

KEMENDES PDTT BAHAS PENINGKATAN MANAJEMEN KONFLIK

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
SRI MULYANI BEBERKAN USULAN DANA KELURAHAN RP 3 T DI 2019

SRI MULYANI BEBERKAN USULAN DANA KELURAHAN RP 3 T DI 2019

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH mengusulkan anggaran kelurahan...
MARKUP DANA DESA, KEPALA DESA DI MAGETAN TERANCAM 20 TAHUN PENJARA

MARKUP DANA DESA, KEPALA DESA DI MAGETAN TERANCAM 20 TAHUN PENJARA

SAPA INDONESIA - KEJAKSAAN Negeri ( Kejari) Kabupaten Magetan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook