Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DATA KEMISKINAN DIMINTA VALID

kemiskinan-datatidakvaliddddddddd

SAPA INDONESIA - BUPATI Djoko Nugroho memerintahkan sinkronisasi data jumlah warga ataupun keluarga miskin di Blora. Hal itu dilakukan karena data jumlah warga miskin penerima bantuan sosial kerap berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Dia pun meminta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan.

''Data dari BPS itu menjadi acuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kita di kabupaten juga harus begitu. Data-data kemiskinan bersumber dari BPS,'' ujar bupati dalam acara rapat koordinasi tim teknis Program Keluarga Harapan (PKH) se Kabupaten Blora di aula Bappeda, pekan lalu.

Pernyataan bupati tersebut menyikapi rencana verifikasi dan validasi data yang akan dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Verifikasi akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Verifikasi itu, menurut Kepala Dinsos P3A Sri Handoko, ditujukan untuk mendapatkan data yang valid dalam rangka program penanggulangan kemiskinan.

''Data dari hasil verifikasi dan validasi itu nantinya akan disampaikan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan surat keputusan sebagai dasar pemberian bantuan sosial bagi warga miskin,'' kata Sri Handoko.

Sri Handoko yang juga mantan kepala Satpol PP Blora menegaskan, dalam melakukan verifikasi dan validasi, pihaknya juga berkoordinasi dengan BPS. Selain itu koordinasi dilakukan pula dengan camat dan kepala desa serta lurah.

Dengan alokasi waktu sekitar dua bulan serta jumlah petugas yang terbatas, pihaknya tetap optimis akan mendapatkan data yang valid. ''Data awal diperoleh dari Kementerian Sosial yang datanya bersumber dari BPS. Kami tinggal melakukan verikasi dan validasi saja,''tandas Sri Handoko.

Bantuan Sosial

Di acara koordinasi tim teknis PKH tersebut, Bupati Djoko Nugroho sempat menanyakan satu persatu bantuan sosial dari pemerintah pusat dan jumlah penerimanya. Pertanyaan antara lain disampaikan kepada BPS, Dinas Pendidikan serta Dinsos P3A.

Dari pertanyaan itu diperoleh data jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH sebanyak 24.489 keluarga, jumlah penerima beras sejahtera (rastra) sebanyak 76.019 keluarga, dan jumlah warga miskin di Blora sebanyak 111.880 jiwa.

Adapun alokasi jumlah penerima bantuan iuran (PBI) peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di Blora sebanyak 397.938 jiwa. Adapun jumlah by name by address(BNBA) warga miskin peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebanyak 395.906 jiwa.

''Harus dipastikan bahwa semua program bantuan sosial dari pemerintah pusat diterima oleh warga miskin. Bukan orang kaya yang justru menerima bantuan sosial tersebut,''kata bupati. Dia pun menyakini jika bantuan sosial tepat sasaran, pengentasan kemiskinan pun bisa dilakukan.

Sebab bantuan sosial dari pemerintah itu cukup banyak. Mulai dari rastra, PKH, BPJS hingga bantuan untuk siswa sekolah yang masuk kategori miskin. ''Kalau semua program itu tepat sasaran, pengentasan kemiskinan akan bisa lebih mudah.

Hanya memang mental penerima bantuan juga harus diperbaiki. Jangan bisanya hanya mengharapkan bantuan dan menghabiskan uang bantuan yang diterimanya. Harus ada usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,''tandas Djoko Nugroho.

Sumber: Suaramerdeka dot com

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai...
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan...
PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

SAPA INDONESIA - PROGRAM padat karya cash dari dana desa diharapkan...
WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - WAKIL Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook